Listrik Mati, Tanggung Jawab Siapa?

Peristiwa matinya listrik selama 2 (dua) hari berturut-turut yang terjadi di sebagian Jawa pada hari Minggu (4/8/2019) dan Senin, (5/8/2019), tidak bisa diterima, tidak boleh berlalu begitu saja. 

Kasus ini menunjukan kepada kita kerapuhan sistem dan manusianya. Oleh karena itu, perlu diuji dan diambil langkah investigasi serius. Sehingga, segala macam penjelasan mulai dari soal teknis, human error, terganggu oleh pohon sengon sampai sabotase dan penyebab lain bisa diuji. 

Kejadian listrik padam yang terjadi, Terus terang, awalnya saya anggap biasa saja. Sering terjadi seperti itu di kompleks tempat saya tinggal dan biasanya tidak berlangsung lama, kecuali saat hujan berkepanjangan disertai angin ribut beberapa bulan lalu. 

Mulai merasakan keanehan ketika jaringan telekomunikasi pun mulai hilang. Ada apa ini? Lama baru dapat kabar terjadinya listrik mati untuk sebagian Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat. Tapi, informasi sampai kapan listrik bisa pulih kembali, masih kabur.

Sistem yang Rapuh

Jam demi jam berlalu.  Siang berganti sore. Sore berganti malam. Listrik belum hidup juga. Wah, something wrong ini, tidak beres. Kenapa matinya lama sekali? 

Selain lampu padam, jaringan bermasalah, ATM tidak berfungsi pula,kartu kredit tidak bisa dipakai. Pikiran mengembara ke mana-mana. Betapa rapuhnya sistem kita. Rupanya, Melumpuhkan Indonesia itu mudah sekali. 

Listrik yang mati berkepanjangan juga mengundang reaksi orang, tetangga sekitar rumah yang pada kumpul di balai, mulai dari mengumpat PLN, bahkan menyerempet ke Presiden Jokowi. Sempat berpikir, kenapa sampai Ke Jokowi segala?

Tapi, untungnya pagi hari dapat kabar bahwa Presiden Jokowi mendatangi PLN. Sebagaimana ramai diwartakan media bahwa Presiden datang ingin mendengar langsung alasan listrik padam. 

Menurut Presiden, PLN seharusnya memiliki manajemen yang baik dalam mengelola resiko yang ada, termasuk listrik padam. Presiden Jokowi bahkan sempat menyatakan keheranannya. 

"Pertanyaan saya kenapa tidak bekerja dengan cepat? Saya tahu pernah kejadian 17 tahun lalu di Jawa-Bali, harusnya itu bisa jadi pelajaran agar kejadian ini tidak kembali lagi," kata Jokowi.  

Menurut Jokowi, PLN seharusnya memiliki rencana kontijensi sehingga peristiwa semacam ini tidak bisa terjadi dalam waktu yang lama. Situasi tersebut membuat banyak pihak dirugikan.

Presiden Jokowi Mesti Minta Tanggung Jawab Menteri Rini

Jujur saja, keheranan dan expresi kemarahan Jokowi bisa dirasakan, ditangkap mewakili pertanyaan dan kemarahan kebanyakan orang. Akan tetapi, mudah-mudahan tidak berhenti sampai di situ. Presiden harus meminta pertanggungjawaban Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soewarno. Tidak cukup hanya minta penjelasan dari direksi PLN. Apalagi, saat membaca berita direkturnya hanya sebatas Pelaksana Tugas. Baru menjabat dua hari pula. Apa yang bisa diharapkan? Memangnya, Plt bisa mengambil keputusan strategis? 

Jadi, orang yang mesti diminta pertanggungjawaban itu ya Meneg BUMN. Mestinya, saat Direktur Utama PLN Sofyan Basyir ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Rini segera merestrukturisasi jajaran direksi PT PLN (Persero), sehingga bisa mengambil keputusan dengan cepat dan mengeksekusi program yang sudah disusun. 

Dalam suatu bangsa di mana budaya tanggung jawab, budaya mundur itu belum menjadi tradisi, pemimpin tertinggi, dalam hal ini Presiden harus bisa memberhentikan pembantunya yang tidak cepat bertindak, tidak sigap dan cepat mengambil keputusan apalagi untuk urusan yang menyangkut hajat hidup banyak orang, seperti PLN ini. 

Sent from my iPhone