Menurut Jokowi, PLN seharusnya memiliki rencana kontijensi sehingga peristiwa semacam ini tidak bisa terjadi dalam waktu yang lama. Situasi tersebut membuat banyak pihak dirugikan.
Presiden Jokowi Mesti Minta Tanggung Jawab Menteri Rini
Jujur saja, keheranan dan expresi kemarahan Jokowi bisa dirasakan, ditangkap mewakili pertanyaan dan kemarahan kebanyakan orang. Akan tetapi, mudah-mudahan tidak berhenti sampai di situ. Presiden harus meminta pertanggungjawaban Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soewarno. Tidak cukup hanya minta penjelasan dari direksi PLN. Apalagi, saat membaca berita direkturnya hanya sebatas Pelaksana Tugas. Baru menjabat dua hari pula. Apa yang bisa diharapkan? Memangnya, Plt bisa mengambil keputusan strategis?Â
Jadi, orang yang mesti diminta pertanggungjawaban itu ya Meneg BUMN. Mestinya, saat Direktur Utama PLN Sofyan Basyir ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Rini segera merestrukturisasi jajaran direksi PT PLN (Persero), sehingga bisa mengambil keputusan dengan cepat dan mengeksekusi program yang sudah disusun.Â
Dalam suatu bangsa di mana budaya tanggung jawab, budaya mundur itu belum menjadi tradisi, pemimpin tertinggi, dalam hal ini Presiden harus bisa memberhentikan pembantunya yang tidak cepat bertindak, tidak sigap dan cepat mengambil keputusan apalagi untuk urusan yang menyangkut hajat hidup banyak orang, seperti PLN ini.Â
Sent from my iPhone
