Membangun Perdamaian dan Keadilan: Peran Institusi yang Kuat Dalam Mewujudkan SDGs ke-16

Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 menekankan pentingnya membangun perdamaian dan keadilan sebagai syarat utama dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. SDGs ini berfokus pada menciptakan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, mengurangi kekerasan, dan meningkatkan akses keadilan. Tanpa perdamaian, masyarakat terjebak dalam siklus konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan yang menghambat kemajuan dan merusak kehidupan serta sumber daya. Dalam konteks ini, peran institusi yang kuat menjadi sangat krusial.

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana institusi dapat mendukung pencapaian SDGs ke-16, serta bagaimana penegakan hukum yang akuntabel dan transparan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peran dan tanggung jawab institusi, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mendorong keadilan dan perdamaian.

SDGs ke-16 terdiri dari 12 target yang dirancang untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Beberapa target tersebut mencakup:

1. Mengurangi kekerasan dalam segala bentuk dan angka kematian terkait di semua tempat.
2. Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, dan perdagangan serta segala bentuk kekerasan terhadap anak.
3. Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional untuk akses keadilan yang sama.
4. Mengurangi korupsi dan suap dalam semua bentuk.
5. Membangun institusi yang akuntabel dan transparan di semua level.

Dengan adanya kerangka kerja ini, SDGs ke-16 memberikan panduan bagi negara-negara untuk membangun masyarakat yang damai dan adil. Ketiadaan perdamaian dan keadilan akan membuat pencapaian tujuan pembangunan lainnya menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, membangun institusi yang kuat menjadi langkah awal yang sangat penting.

Pentingnya Perdamaian dan Keadilan

Perdamaian adalah syarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan. Dalam masyarakat yang damai, individu dapat berkontribusi secara maksimal dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun, tanpa perdamaian, masyarakat akan menghadapi konflik yang merusak, menyebabkan kerugian jiwa, dan menghancurkan infrastruktur.

Keadilan juga merupakan elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Akses yang setara terhadap keadilan memastikan bahwa setiap individu, terutama yang rentan, terlindungi dari tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak. Ketika keadilan ditegakkan, masyarakat akan lebih percaya pada sistem hukum dan institusi yang ada, yang pada gilirannya akan memperkuat stabilitas dan kepercayaan publik.

Peran Institusi dalam Mewujudkan SDGs ke-16

Institusi pemerintahan memainkan peran krusial dalam mewujudkan tujuan SDGs ke-16. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) di Indonesia, misalnya, berfokus pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Melalui berbagai program dan inisiatif, KemenHAM berupaya memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi.

• Program SIMAS HAM

Salah satu program unggulan KemenHAM adalah SIMAS HAM, sebuah aplikasi berbasis internet yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui SIMAS HAM, masyarakat dapat melapor secara langsung dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan internet. Aplikasi ini merupakan salah satu langkah untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, dan juga sebagai bentuk transparansi dari pemerintah.

SIMAS HAM didasarkan pada prinsip bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Dalam melaksanakan program ini, KemenHAM mengikuti prosedur yang jelas, mulai dari penerimaan pengaduan hingga penanganan kasus. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen, identifikasi kewenangan, serta upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah secara damai.

• Bisnis HAM

Selain program SIMAS HAM, KemenHAM juga mengimplementasikan program Bisnis HAM, yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha menjalankan praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Melalui Peraturan Presiden RI No. 60 Tahun 2023, program ini berfokus pada pengembangan strategi nasional yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam dunia bisnis.

Program Bisnis HAM mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam setiap aspek bisnis, sehingga memberikan perlindungan bagi pekerja, konsumen, dan masyarakat luas.

• PEDULI HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 tentang Kabupaten Kota Peduli HAM yang dimana Pemerintah Daerah meningkatkan peran tanggungjawabnya dalam penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan.  Dengan tujuan dapat memenuhi hak dasar manusia dalam dua lingkup aspek yaitu hak politik sipil; dan hak ekonomi, sosial, budaya. Memiliki target sasaran seluruh kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan Hukum yang Akuntabel dan Transparan

Penegakan hukum yang akuntabel dan transparan adalah kunci dalam menciptakan keadilan yang sejati. Hal ini berarti bahwa institusi penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat diakses oleh publik. Ketika masyarakat percaya bahwa institusi hukum berfungsi dengan baik, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan pelanggaran dan berpartisipasi dalam proses hukum.

• Tanggung Jawab Publik

Sistem hukum yang transparan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika ada jaminan bahwa tindakan penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, masyarakat akan lebih percaya diri untuk melibatkan diri dalam upaya-upaya memajukan keadilan.

KemenHAM, melalui program-programnya, berupaya memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran hak asasi manusia ditangani dengan serius dan sesuai prosedur. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa suara mereka didengar dan hak mereka dilindungi.

SDGs ke-16 menjadi panduan penting dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Melalui program-program seperti SIMAS HAM dan Bisnis HAM, institusi di Indonesia, seperti KemenHAM, berperan aktif dalam mencapai tujuan ini. Dengan adanya institusi yang akuntabel dan transparan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Perdamaian dan keadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tugas kita semua sebagai individu. Dengan meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia dan berpartisipasi dalam proses penegakan hukum, masyarakat dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan SDGs ke-16. Mari kita bersama-sama mendukung langkah-langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta menjaga perdamaian dan keadilan sebagai pilar utama pembangunan yang berkelanjutan.