Stop Politik Identitas

Kesembilan, polarisasi. Dalam perdebatan pilpres 2019, kedua paslon berdebat dengan tenang tetapi perdebatan yang cukup keras dilakukan oleh para pendukung kedua kubu yang berbeda terjadi di media sosial. Dalam hal ini pola yang dilakukan oleh para pendukung percaya bahwa dengan media sosial dengan kehidupan dunia online dapat mengubah realitas secara offline. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa potensi polarisasi yang di akibatkan narasi di media sosial merupakan hal yang tumpang tindih yang dapat mengakibatkan potensi perpecahan di NKRI.[9] 

Kesepuluh, anti pancasila. Dampak dari politik identitas ini dapat mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI. Politik identitas bersifat partikulturastik yang bersifat politik pecah belah, yang mengutamakan kepentingan sendiri dan egoisme. Seperti aksi 212 dikatakan sebagai aksi dan gerakan anti panasila, karena para pihak tertentu mengungkit isu bahwa FPI selaku pimpinan dan komando dari aksi 212 mempunyai tujuan dan cita-cita ingin menjadikan indonesia sebagai negara Khilafah Islamiah atau negara Islam. Dari dampak kekuasaan politik tersebut dengan membawakan agama untuk melahirkan aksi besar yang ingin merobohkan pondasi NKRI.[10]

Kesebelas, anti nasionalisme. Dampak dari politik identitas ini juga dapat menghilangkan rasa nasionalis, politik identitas sering kali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan mayoritas--minoritas, dan superior--inferior, dengan demikian politik identitas juga dapat mengancam rasa nasionalisme dengan sebuah realitas keagamaan yang dialami bangsa Indonesia Hal ini yang mengakibatkan perubahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Politik dengan membawakan agama dapat melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung dalam perubahan sosial masyarakat.[11]

Keduabelas, Ekonomi. Mungkin terdengar aneh politik identitas memiliki dampak terhadap ekonomi. Namun inilah realita-Nya. Kami mengutip apa yang ditelit oleh Gusti Made dan Kadek Sintya tentang Identitas Politik dan Politik Identitas Masyarakat Muslim di Bali. Akibat dari ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum Muslim di Bali seperti pemerataan infrasturktur dan akses lainnya membuat orang-orang muslim disana merasa sebagai kaum yang minoritas, penelitian itu menujukan terdapat perbedaan jumlah penghasilan, pembagian tanah serta properti. [12] Politik identitas dinilai berdampak panjang bagi kehidupan sosial masyarakat. Politik identitas yang biasanya digunakan dalam kepentingan pemilu dan setelahnya tidak ada upaya untuk menyembuhkan perselisihan di tengah masyarakat. Menurut Direktur AMAN Indonesia, Rubi Khalifa, politisasi identitas yang terjadi di Jakarta, sesungguhnya para elite politik tidak pernah menyiapkan remedy-nya untuk menyembuhkan masayarakat. Hal ini nampak pada isu-isu kriminalitas ulama hingga polemic ucapan natal. Rubi menyampaikan bahwa jika menggunakan politik identitas dalam pemilu, maka harus menyadari dan mengatasi dampak yang terjadi di tengah masyarakat.[13]