Sudah terhitung 1,5 tahun setelah Pemilu terakhir dilaksanakan dan beberapa bulan lagi Pilkada serentak akan dilaksanakan hingga artikel ini diunggah. Pemilu 2019 kemarin pun menjadi pemilihan yang paling menakjubkan di dunia karena hanya dilaksanakan serentak pada satu hari saja dan skalanya yang sangat besar. Pelaksanaannya yang serentak hanya pada satu hari saja pun menjadi sejarah Pemilu yang serentak dilaksanakan pertama di Indonesia. Yang dimaksudkan dengan serentak tersebut ialah ketika rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota di waktu yang bersamaan.
Namun sayangnya, saat "Pesta Demokrasi" 2019 lalu penulis tidak turut berpartisipasi dan tidak menggunakan hak suara yang mana merupakan hak penduduk untuk memilih. Terdapat beberapa alasan dibalik penulis yang menjadi kaum "golput" disaat waktu yang bersamaan penulis sangat ingin melaksanakan salah satu kewajiban warga negara yaitu diwajibkan untuk mempergunakan hak suara yang telah dipercayakan. Faktor utama penghambat penulis untuk turut serta Pemilu 2019 lalu yaitu karena pemilih yang belum mempunyai E-KTP tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
Sedikit kilas balik ke tahun 2017 yang dimana sedang ramai-ramainya headline berita tentang korupsi E-KTP yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Republik Indonesia tercinta, Bapak Setya Novanto. Penulis merupakan salah satu "korban" dari tindak pidana tersebut, dampak yang masih penulis rasakan hingga saat ini tidak kunjung memiliki E-KTP yang konon tiap kali ditanya kepada yang bersangkutan bahwa blangko E-KTP sedang habis stock.
Atau di lain harinya pihak yang bersangkutan dengan E-KTP mengatakan bahwa punya saya sudah jadi tapi besar kemungkinan hilang entah kemana. Ataupun opsi yang sedikit membantu yaitu penulis harus mengurus ulang sesuai prosedur yang berlaku. Seperti yang kita ketahui bahwa proses mengurus hilangnya dokumen penting seperti KTP lumayan rumit karena harus mengurus beberapa dokumen terlebih dahulu. Terlebih, hilangnya bukan karena kelalaian penulis sendiri.
Faktor penghambat lainnya yang penulis rasakan yaitu mekanisme pengurusan surat pindah TPS sangatlah sulit. Beberapa pengawas TPS menginformasikan kepada penulis bahwa walau hanya menggunakan KTP berbentuk resi tetap bisa mengurus surat pindah pemilih atau formulir A5. Akan tetapi informasi tersebut disampaikan saat hampir tiba waktu pemilihan, sedangkan mekanisme pengurusannya paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan atau H-30.
Beberapa pemilih lainnya harus ikut berkecil hati karena ada hal-hal yang tidak dapat diantisipasi hingga tidak ada waktu untuk mengurus surat pindah tersebut, ataupun karena adanya keterlambatan informasi yang diterima. Dengan berat hati penulis harus bersabar untuk berpartisipasi dalam "Pesta Rakyat" berikutnya karena kendala-kendala yang dialami.
Terdapat beberapa faktor penghambat lainnya selain yang penulis alami sendiri, seperti calon pemilih yang dengan sengaja menjadi golput karena apatis politik; informasi soal Pemilu yang terbilang cukup minim; dan pesimisme akan hasil dari penyelenggaraan Pemilu nantinya. Dari beberapa faktor penghambat Pemilu tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ketidak ikut sertaan pemilih pada Pemilu juga berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.
Singkatnya, faktor internal yang dimaksud yaitu faktor yang berasal dari si pemilih itu sendiri seperti memutuskan untuk golput karena apatis dan pesimisme politik ataupun adanya hambatan saat ingin berpartisipasi memilih semacam yang penulis alami sendiri. Dan faktor eksternalnya yakni faktor yang berasal dari pihak penyelenggara itu sendiri seperti informasi terkait Pemilu yang kurang dan beberapa mekanisme untuk pengurusan terkesan sulit ataupun rumit.
Seperti pengertian golongan putih yang kita ketahui, yaitu orang-orang yang bersikap untuk tidak memilih calon yang ditawarkan dalam pemilihan atau Pemilu karena alasan tertentu. Diluar faktor eksternal yang sudah penulis jelaskan tadi, yang menjadi kendala utama yakni kaum golput yang secara sadar tidak ikut serta dalam Pemilu karena adanya apatisme maupun pesimisme terhadap politik.
Pesimisme dan apatisme politik terjadi bukan hanya semata-mata para kaum golput malas untuk berpartisipasi dalam politik. Terdapat penyebab apatisme politik yang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari politik itu sendiri, seperti kecewa terhadap politik yang dialami di masa sebelumnya, kecewa terhadap politisi yang kerap kali mencenderai kepercayaan dari masyarakat, kecewa dan bosan dengan visi misi yang dijanjikan saat kampanye yang tidak kunjung terealisasikan, ataupun menganggap pemilihan bukan hal yang penting karena tidak terlalu berpengaruh atau berdampak langsung pada tiap individu.
Jika disimpulkan dari penyebab pesimisme dan apatisme politik yang telah diutarakan diatas, kemungkinan besar penyebab utama dari sikap tersebut yakni karena adanya kekecewaan akan politik itu sendiri. Dari rasa kecewa akan politik itu menimbulkan skeptis bagi mereka yang golput bahwa sistem politik sesuai dengan visi misi dikala kampanye tersebut tidak aka nada yang mampu mewujudkannya, jika memang terealisasikan pun tidak sepenuhnya sesuai "janji manis" yang diharapkan.
