TIDAK sedikit yang menduga, konflik internal Partai Demokrat hingga akhirnya berujung Kongres Luar Biasa (KLB) dan tercipta dualisme kepemimpinan tak lepas dari peran serta pemerintah. Prasangka atau dugaan ini telah bergulir sejak isu kudeta di tubuh partai berlambang mercy ini mencuat, sejak AHY selaku ketua umum mengumumkannya ke publik.Â
Kala itu, desas-desus keterlibatan pemerintah dalam rencana pengambi alihan kekuasaan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat cukup panas. Tidak hanya Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD pun disebut-sebut merestui adanya aksi gerakan kudeta yang dilakukan oleh KSP Moeldoko.Â
Nama Moeldoko sejak awal memang menjadi aktor sentral, karena namanya tercantum dalam pengumuman AHY, meski memang tidak langsung menyebutkan nama. Hanya mengatakan pihak eksternal yang berada di lingkaran dekat istana.Â
Kini situasinya telah terang benderang, Moeldoko yang dicurigai terlibat dalam isu kudeta telah didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Mereka saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk segera melaporkan struktur organisasi kepengurusan partai ke Kemenkumham.Â
Belum jelas, apakah kubu Moeldoko bakal melenggang mulus menjadi partai yang diakui pemerintah atau tidak, mengingat kubu AHY pun tidak mau menyerah. Mereka terus melakukan upaya perlawanan demi mempertahankan eksistensi partai dan kepengurusannya. Tentu, pertarungan di antara dua kubu ini akan terus memanaskan tensi politik tanah air untuk beberapa waktu ke depan. Menarik kita tunggu.Â
Jokowi Terlibat?Â
Masih cukup banyak masyarakat, termasuk saya sendiri penasaran. Apakah Presiden Jokowi terlibat dalam sengkarut yang terjadi di tubuh Partai Demokrat? Segala kemungkinan bisa saja terjadi, toh dalam politik apa sih yang tidak mungkin.Â
Namun demikian, kita tentu saja tidak bisa menuduh begitu saja tanpa didasari bukti yang kuat. Dan, memang sejauh ini tidak ada indikasi kuat mengarah ke hal itu. Atau, mungkin kita saja yang tidak tahu persis permainan politik tingkat tinggi.Â
Kalaupun memang KLB Demokrat terlaksana berkat adanya campur tangan pemerintah, saya melihatnya hal tersebut sebagai permainan catur politik Presiden Jokowi yang sangat licin. Dia dengan sangat cerdik mampu melumpuhkan lawan-lawan politiknya dengan amat licin dan terukur.Â
Pertama, Jokowi dengan kematangan berpolitiknya bisa menaklukan perlawanan keras Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra-nya. Sebagaimana diketahui, kubu ini adalah pentolan oposisi yang berpotensi kuat merongrong roda pemerintahan Jokowi. Dengan langkah catur jitu dan terukur, Prabowo pun takluk, dan akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintah. Bahkan, mantan Danjen Kopasus ini diberi kedudukan sebagai Menhan. Sedangkan satu kursi lainnya diduduki oleh mantan rival lainnya di Pilpres 2019, Sandiaga Uno, menggantikan jatah Edhie Prabowo yang terjaring KPK.Â
Kedua, siapa sangka Front Pembela Islam (FPI) yang seolah tak tersentuh, kini benar-benar telah lumpuh. Padahal, sebelumnya tak sedikit yang mencibir bahwa Presiden Jokowi tak cukup nyali menghentikan segala aktivitas Habib Rizieq dan kolega.Â
Saat cibiran dan cemoohan datang, Jokowi tak banyak bereaksi. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya sungguh mencengangkan. Habib Rizieq ditahan atas tuduhan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dan penghasutan. FPI pun akhirnya dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang.Â
Dua kubu oposisi yang cukup mengganggu jalannya roda pemerintahan telah lumpuh. Lawan politik Jokowi atau partai politik yang masih bersebrangan dengan pemerintah tinggal menyisakan PAN, PKS dan Demokrat. Meski demikian, PAN sepertinya telah melunak dan lebih condong ke pemerintah meski statusnya masih oposisi.Â
Artinya hanya tinggal dua partai saja yang benar-benar menjadi lawan politik pemerintah dan Presiden Jokowi. Yakni Demokrat dan PKS. Namun, sepertinya riak-riak Partai Demokrat bakal segera merapat ke koalisi pemerintah mulai tampak. Paling tidak hal ini diungkapkan oleh salah seorang pendukung KLB Deli Serdang, Ilal Ferhard.Â
Ilal mengatakan, kader partainya siap menjadi menteri jika diminta oleh Presiden Jokowi. Artinya, hal ini menandakan, kepengurusan kubu Moeldoko hampir dipastikan bakal merapat pada pemerintah, sekaligus menjadi kesuksesan langkah catur Presiden Jokowi yang ketiga, apabila memang benar bahwa ada keterlibatan pemerintah pada sengkarut yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat.Â
Bila saja Partai Demokrat benar-benar berhasil dikuasai kubu Moeldoko, maka partai oposisi hanya menyisakan PKS. Diyakini, partai dakwah ini bakal merasa minder dengan kekuatan koalisi pemerintah. Betapa tidak, dengan hanya menempatkan 50 orang wakilnya di DPR RI, bagaimana bisa melawan 525 kursi yang mendukung pemerintah.Â
Saya tak menuduh pemerintah terlibat dalam lancarnya penyelenggaraan KLB Partai Demokrat Deli Serdang, tapi sukar juga mengatakan bila pihak pemerintah tidak tahu menahu akan hal tersebut.
Salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H