Mohon tunggu...
Elang Salamina
Elang Salamina Mohon Tunggu... Petani - Serabutan

Ikuti kata hati. Itu saja...!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jika Benar, Ini Maksud Moeldoko "Kudeta" Kursi AHY?

7 Februari 2021   16:06 Diperbarui: 7 Februari 2021   17:09 1158
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Artinya, tuduhan adanya restu Presiden Jokowi dalam drama kudeta Partai Demokrat tersebut lebih kepada untuk mengamankan segala kebijakan yang dirintis Presiden Jokowi  dan mengamankan posisi anak dan menantunya yang saat ini telah menjabat sebagai wali kota. Karena itu, Presiden Jokowi paling tidak harus bisa memastikan estafet kepemimpinannya dipegang oleh orang-orang yang berada dalam lingkaran koalisi istana. 

Agar harapannya itu terwujud, salah satu caranya adalah melemahkan koalisi partai yang berada di luar istana. Diketahui, saat ini ada tiga partai oposisi yang lolos parliementary threshold, yaitu PAN, PKS dan Partai Demokrat. Khusus PAN sepertinya tidak terlalu menjadi ancaman. Meski statusnya oposisi, kecenderungan sikap politik partai berlambang matahari terbit ini lebih mendukung pemerintah. 

Dengan begitu, tinggal dua partai yang dianggap menjadi ancaman, yakni Demokrat dan PKS. Dari kedua partai ini, mungkin pemerintah beranggapan bahwa Partai Demokrat lebih gampang digoyang dibanding PKS yang kita tahu merupakan partai yang berbasis ideologi islam cukup kuat. Berdasarkan itu pula, boleh jadi pemerintah lebih memilih Partai Demokrat untuk diambil alih kekuasaannya. 

Bisa dibayangkan, bila Partai Demokrat bisa berada dalam genggaman pemerintah, praktis PKS berdiri sendirian. Posisi ini jelas sangat menguntungkan pemerintah, karena sekalipun partai dakwah ini memiliki kader super hebat sekalipun tidak akan bisa mengusung pasangan calon sendiri. Suara atau kursi mereka di DPR tidak cukup memenuhi ambang batas pencalonan atau presidential threshold. 

Sayang, rupanya skenario ini tidak berjalan mulus. AHY sebagai Ketum Partai Demokrat keburu mengendus dan mengumumkannya ke ranah publik. Sehingga, diyakini kudeta ini akan otomatis terhenti atau paling tidak dipending dulu sampai suasana mereda. 

Namun, sekali lagi analisa ini bila memang apa yang dituduhkan AHY beserta kolega benar-benar nyata dan didukung bukti-bukti kuat. Bukan hanya hoax, dengan tujuan mencari sensasi dan mencuri perhatian publik belaka. Begitulah kira-kira.

Salam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun