Ada Apa di Balik Pertemuan Anies dengan Prabowo?

DALAM beberapa hari terakhir, drama kudeta kepemimpinan Partai Demokrat menjadi isu paling panas di jagat politik tanah air. Betapa tidak, hampir semua elemen masyarakat larut dalam perbincangan konstelasi politik yang terjadi di tubuh partai berlambang mercy tersebut. 

Tiba-tiba saja isu yang tak kalah menarik pun cukup ramai menghiasi portal-portal media online hari ini. Yakni, adanya pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. 

Politikus Partai Gerindra yang juga Juru Bicara Prabowo di Kementerian Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, membenarkan perihal pertemuan itu. 

"Betul [bertemu] pekan lalu," kata Dahnil, Jumat (5/2). Dikutip dari CNNIndonesia. 

Namun begitu, Dahnil tak merinci isi pertemuan tersebut. Dia enggan membeberkan apa saja yang dibicarakan keduanya dalam pertemuan itu. Dia justru menyebut biar Anies yang menjelaskan perihal isi pertemuan keduanya. 

Sepintas memang pertemuan kedua tokoh ini bukanlah peristiwa besar dalam perpolitikan tanah air. Toh, keduanya memiliki ikatan kuat. Prabowo yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra adalah salah satu pendukung Anies waktu Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Untuk itu rasanya wajar bila keduanya saling menjalin tali silaturahmi. 

Namun begitu, silaturahmi yang terjadi antara keduanya, saya yakin bukan dalam kapasitas mereka saat ini. Yaitu, gubernur dengan menhan. Pertemuan mereka hampir pasti mewakili individu masing-masing. 

Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Anies dan Prabowo tiba-tiba saja melakukan pertemuan. Padahal, telah beberapa waktu lamanya tidak pernah terjadi. Ini tentu menarik untuk dibahas. 

Dalam amatan sederhana saya, setidaknya ada dua hal. Pertama soal adanya tuntutan mundur dari Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis dan yang kedua soal Pilkada serentak yang kemungkinan besar terjadi tahun 2024. 

Sebagaimana diketahui, Ali Lubis sempat meminta Anies Baswedan untuk mundur dari jabatannya karena dinilai lepas tanggungjawab terhadap penanganan pandemi Covid-19, dengan cara menyerahkan segalanya pada pemerintah pusat. Permohonan mundur ini kontan memanaskan tensi politik tanah air, terutama di ibu kota. Betapapun, Anies adalah salah seorang tokoh politik nasional yang sejauh ini masih diperhitungkan sebagai calon tangguh pada Pilpres 2024. 

Jika posisinya digoyang, bakal menjadi kerugian besar bagi karir politik Anies dan para pendukungnya. Dan, boleh jadi menjadi sebuah keuntungan bagi para calon lawan politiknya. 

Betul, permohonan mundur pada Anies ini telah bisa dinetralisir oleh para petinggi Partai Gerindra. Salah satunya datang dari Ketua Majelis Kehormatan, Habiburokhman. Menurutnya statement Ali tidak mewakili suara partai. Hal tersebut murni suara pribadi. Untuk itu, pengurus DPP Partai Demokrat telah memberikan sanksi teguran terhadap Ali. 

Dari pernyataan Habiburokhman, boleh jadi kisruh yang terjadi telah clear. Setidaknya posisi Anies masih tetap aman sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun begitu, mungkin Anies masih belum percaya 100 persen. Dia merasa perlu menemui langsung Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra. 

Dalam hal ini, boleh jadi Anies meminta Prabowo bisa memberikan jaminan agar sikap Gerindra masih benar-benar mendukungnya. Paling tidak hingga masa jabatannya habis. 

Bagi Anies, sangat penting jabatannya aman hingga akhir masa tugas, lantaran hal tersebut bakal mempengaruhi perjalanan karir politiknya ke depan. Bila Anies harus mundur, bisa dipastikan karirnya tamat. Sebaliknya bila aman, paling tidak dia masih bisa memiliki kesempatan mempertahankan popularitas dan elektabilitasnya. 

Sementara, kemungkinan kedua yang dibicarakan Anies dengan Prabowo adalah soal Pilkada serentak yang regulasinya masih menunggu hasil sidang anggota DPR RI. 

Menilik peta kekuatan antara partai pendukung dan kontra terhadap revisi undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2016 di parlemen pusat, sepertinya Pilkada serentak akan berjalan sesuai jadwal, yakni pada tahun 2024. Salah satu partai yang mendukung tersebut adalah Partai Gerindra. 

Nah, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan Anies coba melobi Prabowo agar mencabut dukungannya dan setuju apabila UU 10 tahun 2016 itu direvisi. Dengan begitu, pilkada serentak akan berjalan sesuai dengan masa jabatan masing-masing kepala daerah habis, termasuk DKI Jakarta yang akan habis pada tahun 2022. 

Bila Prabowo bisa dirayu dan akhirnya mencabut dukungan, maka kesempatan Anies untuk mempertahankan eksistensinya di kancah politik nasional masih terbuka lebar. Dia tinggal memikirkan bagaimana caranya kembali memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2022. Pasalnya, hanya dengan kembali menjabat gubernur, Anies hampir dipastikan tidak akan terlempar dari peta persaingan Pilpres 2024. 

Meski begitu, rasanya lobi-lobi Anies cukup sulit, mengingat Prabowo juga memiliki kepentingan serupa. Mantan Danjen Kopasus ini juga kemungkinan besar akan kembali mencalonkan diri jadi Presiden RI. Tentu, dia juga tidak ingin Anies menjadi batu sandungannya. Kecuali, ada lobi-lobi lain. Misalkan, Anies bersedia menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. 

Begitulah analisa receh saya terkait kemungkinan bahasan yang dibicarakan pada pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Bagaimana menurut anda?

Salam