59 Rekening Diblokir, FPI Seret Kasus Korupsi Benih Lobster dan Bansos

PEMERINTAH dengan resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI), pada 30 Desember 2020 lalu. Segala aktivitas, atribut dan lain-lain yang berkaitan dengan ormas Islam besutan Habib Rizieq Shihab tersebut dianggap ilegal. 

Dengan begitu, sejak tanggal pembubaran, FPI sudah bukan lagi ormas Islam yang diakui pemerintah. Mereka sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Misal, HTI atau PKI. 

Nasib buntung FPI terus berlanjut. Sejumlah 59 rekening FPI beserta afiliasinya tanpa ampun dibekukan oleh lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Diduga, masih ada rekening-rekening lain yang menyusul untuk dibekukan. 

Miris memang nasib FPI ini. Mungkin mereka sebelumnya tak pernah terlintas dalam benaknya, ormas yang pendukungnya begitu massif ini bakal menjadi organisasi yang tak berdaya. Segala aktivitasnya dilarang, pimpinannya pun mendekam dalam penjara. Belum lagi, rekening mereka pun dibekukan. 

Namun demikian bukan FPI namanya kalau pasrah dengan kenyataan. Mereka kerap berupaya untuk menentang segala keputusan pemerintah. Termasuk dalam hal pembekuan rekening. 

Adalah kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar yang tidak terima atas diblokirnya rekening FPI. Menurutnya, rekening FPI bisa dibekukan apabila alasannya karena terlibat tindak pidana. Seperti korupsi atau pidana lainnya yang mengarah kepada pencucian uang. 

Dikutip dari JPNN.com, Aziz pun menyentil atau menyeret soal kasus korupsi benih lobster yang dilakukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan pengadaan bansos oleh mantan Mensos, Juliari Batubara. 

"Bersumber dari jual lobster kah uang yang ada di rekening FPl itu? Hasil merampok seperti dana bansos itukah isi rekening FPl?" ujar Aziz, Rabu (6/1). 

Lanjut Aziz, .asih dikutip dari JPNN.com, uang di rekening FPI merupakan uang kumpulan dari umat yang bertujuan untuk kegiatan keagamaan dan aktivitas FPI selama ini. 

Merupakan hak Aziz untuk berbicara apapun, termasuk menyentil mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, maupun Menteri Sosial yang terlibat kasus korupsi. Namanya kuasa hukum pasti punya seribu cara untuk melawan dan memenangkan kasusnya. 

Namun, yang ingin penulis sampaikan adalah soal banyaknya jumlah rekening milik FPI. Jujur, pertama mengetahui hal ini lewat beberapa portal media online, cukup kaget. Betapa tidak, mendapatkan fakta bahwa ormas Islam ini memiliki rekening hingga 59 buah. Jumlah ini, masih mungkin bisa bertambah. Sebab, PPATK belum sempat melacak semua. 

Dengan jumlah rekening sebanyak itu, tidak bisa dibayangkan berapa dana yang terkumpul dan seberapa besar perputaran uangnya. Pantas saja FPI marah dan tidak terima atas pemblokiran rekening dimaksud. 

Lebih jauh, dengan banyaknya jumlah rekening FPI, ada dua hal yang dirasakan penulis selama ini bisa dijadikan pembenaran. 

Pertama, pantas saja FPI begitu besar dan jumlahnya massif. Ternyata, mereka memang memiliki cukup modal demi membiayai segala aksi massa. Bohong rasanya bila semua rekening ini tidak ada saldonya. Buat apa banyak rekening kalau tidak ada yang mengisi. 

Kedua, jangan-jangan kecurigaan penulis benar adanya, dibalik semua aktivitas atau pergerakan FPI selama ini disokong pendanaan dari para bohir (pemberi bantuan dana). Boleh jadi, rekening sebanyak itu memang telah disiapkan untuk para bohir memberikan bantuan dana pergerakan. 

Sempat muncul beberapa nama atau kelompok yang dicurigai sebagai bohir-nya FPI. Menariknya, nama-nama yang muncul itu bukan orang sembarangan. Mereka tokoh-tokoh nasional yang telah banyak dikenal publik tanah air. 

Meski begitu, soal bohir ini memang masih harus dibuktikan lebih lanjut, jangan sampai timbul fitnah. Walau sepertinya masyarakat tanah air sangat yakin jika pergerakan dan manuver FPI selama ini erat dengan sokongan para bohir. 

Tengok saja, telah berapa kali FPI dan kelompoknya menggelar aksi-aksi massa dengan jumlah sangat massif. Semua itu pasti tidak gratis. Membutuhkan biaya yang sangat besar pula. Siapa yang mendanai anggaran sebanyak itu kalau bukan bohir besar. 

Tak dipungkiri, penulis pernah membaca, ada anggota FPI yang rela menjual barang-barangnya demi mengikuti segenap acara ormas Islam dimaksud. Namun, penulis rasa jumlahnya sangat minim. 

Sebab, tak sedikit informasi yang bisa kita cari di Mbah Google, pengikut atau anggota FPI masih banyak tidak memiliki penghasilan tetap. Bahkan, diantara mereka banyak yang masih mengharapkan nasi bungkus dalam setiap aksinya. 

Maka dari itu, penulis setuju dengan langkah pemerintah memblokir rekening FPI. Dengan cara ini setidaknya bisa mengantisipasi pergerakan mereka di masa mendatang. 

Terus, para bohir pun bisa dibatasi ruang geraknya. Mereka tentu tidak akan mau mengambil risiko dengan memberikan bantuan langsung secara tunai. Hal ini bakal gampang terendus oleh aparat intelejen pusat atau daerah. 

Ibarat sebuah kendaraan bermotor, tidak akan bisa jalan bila tak diisi bensin. Pun dengan FPI. Pergerakannya akan tersendat bila tidak ada sokongan dana. 

Salam