Setelah FPI, Giliran Warga Malaysia "Obok-obok" Pemerintah Indonesia

SetelahHAMPIR dua bulan terakhir, tenaga dan pikiran pemerintah dan publik dikuras oleh segala hal peristiwa yang berkaitan dengan Front Pembela Islam dan Habib Rizieq Shihab sebagai pimpinannya. Bahkan, konon katanya perseteruan antara kedua pihak ini mengundang perhatian negara lain. 

Setidaknya hal tersebut sempat dilontarkan Munarman Pasca kedatangan salah seorang Warga Jerman yang katanya diplomat. Dalam kesempatan jumpa pers, Sekretaris Umum (Sekum) FPI tersebut menyatakan bahwa tewasnya enam laskar pengawal Habib Rizieq tersebut menyedot perhatian dunia. Diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat. 

Perseteruan antara pemerintah dan FPI sendiri terjadi sejak Habib Rizieq kembali ke tanah air pada Rabu (10/11). Pentolan FPI itu langsung menggelar beberapa acara yang mengundang kerumunan massa dengan jumlah banyak. Jelas, di masa pandemi Covid-19, kerumunan tersebut telah menyalahi aturan pemerintah soal protokol kesehatan. 

Meski demikian, Habib Rizieq dan kelompoknya seolah tak peduli. Mereka terus berkerumun. Pasca penjemputan di Bandara Soeta, ada beberapa kegiatan lagi. Misal, acara pernikahan putri sang habib, peringatan maulid Nabi Muhamad dan peletakan batu pertama Markaz Syariah Pesantren Alam Agro kultural di Megamendung, Bogor. 

Bahkan, Habib Rizieq, FPI dan kelompok Islam yang tergabung dalam PA 212 rencananya akan menggelar reuni akbar di Monas, Jakarta. Beruntung pemerintah tak lagi tinggal diam. Mereka langsung bertindak tegas. 

Pangdam Jaya, Mayjend Dudung Abdurachman langsung memerintahkan anak buahnya mencopoti spanduk dan baliho Rizieq. Kemudian, Polda Metro Jaya juga memperlihatkan taringnya. 

Dalam hal ini, Polda Metro langsung memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Habib Rizieq untuk dimintai keterangan. Sayang hanya Anies yang memenuhi panggilan. Sedangkan Rizieq mangkir dengan dalih sakit. 

Polda Metro tak menyerah. Mereka kembali memanggil Habib Rizieq dan kemudian menetapkan Imam Besar FPI itu sebagai tersangka. 

Merasa dirinya sudah tersangka dan akan ditangkap bila tidak menghadiri panggilan, akhirnya Habib Rizieq pun datang ke Polda Metro. Pasca menghadapi serangkaian pemeriksaan, dia pun ditahan. 

Pendukung Habib Rizieq tak tinggal diam. Mereka melakukan aksi massa di beberapa daerah untuk menuntut pimpinannya segera dibebaskan. Aksi massa berlanjut di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2020. Aksi ini kemudian dikenal dengan istilah aksi 1812. 

Bukan hanya itu, pengikut Rizieq juga berulah di media sosial. Ada yang menyebar ujaran kebencian, hingga melakukan ancaman. Namun demikian, seluruh upaya pendukung Habib Rizieq ini mampu dimentahkan aparat keamanan. Tidak ada satu pun rencana dan aksi mereka berhasil. 

Bahkan, eksistensi FPI dan Habib Rizieq terancam tamat. Menteri Agama yang baru dilantik, Gus Yaqut dikenal sebagai orang yang anti radikalisme dan ormas radikal. Bukan mustahil, dia akan memberangus ormas ini bila kembali berulah. 

Lagu Indonesia Raya Dipelesetkan

Baru juga pemerintah menarik nafas lega dengan meredanya ulah FPI dan kelompoknya, Pemerintah Indonesia kembali harus dihadapkan pada permasalahan. Kali ini bukan datang dari kelompok radikal tanah air, melainkan dari salah seorang warga negara tetangga. Malaysia. 

Warga Negara Malaysia tersebut diduga telah melecehkan lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul " Indonesia Raya". Dugaan pelecehan ini mengundang kecaman dan perhatian publik Tanah Air. Mereka menilai hal tersebut tak bisa dibiarkan begitu saja. Mestinya, pemerintah atas nama hubungan antar negara harus diusut tuntas. 

Salah seorang yang geram atas terjadinya dugaan pelecehan lagu kebangsaan Indonesia tersebut datang dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Menurutnya, seperti dikutip dari Sindonews.com, dugaan pelecehan itu adalah bentuk penghinaan dan melecehkan martabat Bangsa Indonesia. 

Masih dikatakan Adi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di Malaysia secara resmi harus meminta klarifikasi dan investigasi terhadap Malaysia. Dia berharap, pelakunya harus dihukum berat. 

Lanjut Adi masih dikutip dari Sindonews.com, sikap tegas pemerintah harus dilakukan karena dugaan pelecehan pada simbol-simbol negara bukan kali ini saja terjadi. Apalagi yang diserang adalah lagu kebangsaan dan Jokowi sebagai simbol negara.   

"Harus segera diusut pelakunya. pemerintah harus agresif itu soal kehormatan bangsa," ujar Adi, Senin (28/12). 

Sepakat dengan statement Adi. Pemerintah harus bisa segera mengambil langkah tegas dan meminta pelakunya ditindak sesuai dengan hukum berlaku. Jika tidak, harkat dan martabat Bangsa Indonesia akan terus diinjak-injak oleh mereka.

Salam