Terbongkar, Bukan Diplomat tapi Mata-mata yang Datang ke Markas FPI, Munarman Bohong?

Masih dikutip dari Suara.com, dugaan ini diketahui karena permintaan persona non grata terhadap Suzanhol tidak dipenuhi oleh Kedubes Jerman. Pihaknya sebatas memulangkan ke negara asal. 

"Kita minta udah persona non grata. Tidak dijalankan persona non grata-nya. Ternyata dia memang tidak bisa di-persona non grata karena dia bukan diplomat," kata Farhan. 

Persona non grata adalah sebuah istilah yang dipakai dalam kancah politik dan diplomasi internasional. Artinya adalah orang yang tidak diinginkan. Orang-orang yang di-persona non grata-kan biasanya tidak boleh hadir di suatu tempat atau negara. 

Apabila ia sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir dan dideportasi. Persona non grata hanya diberlakukan bagi orang-orang yang terlibat hubungan diplomasi. 

Bila benar dugaan Farhan, situasinya bakal semakin rumit. Karena, bagaimanapun yang namanya anggota intelejen selalu diberi tugas khusus. 

Tugas inilah yang harus segera diusut tuntas Pemerintah Indonesia. Jangan sampai, mereka bergerak lebih jauh sehingga mampu mengumpulkan data-data yang diperlukan. Akhirnya, merugikan Bangsa dan Negara Indonesia sendiri. 

Penulis percaya, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar kasus ini tak berkepanjangan. Terutama, tidak menjadi pemantik kegaduhan di tanah air. Semoga!.

Munarman Berbohong 

Pasca kunjungan Suzanhol ke Markas FPI, yang kala itu masih disangka diplomat, Munarman mengklaim bahwa kedatangan diplomat itu terkait dengan insiden tewasnya enam laskar FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Klaim ini dinyatakan langsung Sekretaris Umum (Sekum) FPI tersebut dan tersebar beritanya di beragam media massa arus utama tanah air.  

Tak hanya itu, Munarman juga menegaskan, kedatangan Diplomat Jerman ini sebagai bentuk perhatian masyarakat Internasional terhadap insiden tersebut. Sontak, pernyataannya ini membuat gaduh tanah air. 

Pasalnya, bila keterangan Munarman ini benar, maka Indonesia bakal dihadapkan pada situasi tidak menguntungkan. Bukan mustahil negara-negara asing bakal menyoroti kasus tewasnya enam laskar FPI dengan serius. Indonesia bakal dianggap sebagai negara yang doyan melakukan pelanggaran HAM.