Adu Kuat Jokowi Versus Mega dan Prabowo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) yang awalnya telah dianggap lemah karena disahkannya Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, nyatanya masih bertaring. Tidak tanggung, dua pejabat menteri dari partai besar dicokok dalam kurun waktu berdekatan. 

Pertama, lembaga antirasuah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dari Partai Gerindra, Edhy Prabowo. Kemudian, belum genap sebulan giliran Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara (JPB) dari PDI Perjuangan. Keduanya terlibat kasus korupsi di kementriannya masing-masing. 

Edhy diduga kuat menerima suap sebesar Rp. 3,4 milyar dan 100.000 dolar AS terkait izin ekspor benih lobster. Sedangkan JPB, ditangkap KPK terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. 

Berdasarkan keterangan pihak KPK seperti banyak diberitakan oleh media arus utama, kasus suap tersebut diawali adanya pengadaan bansos berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Perusahaan rekanan sebagai penyedia pengadaan bansos diduga menyuap JPB dan pejabat Kementerian Sosial lewat skema fee Rp 10.000 dari setiap paket sembako yang nilainya Rp 300.000. 

Penangkapan terhadap dua menteri otomatis kursi yang ditinggalkannya kosong. Menjadi tanggungjawab Presiden Jokowi mencari penggantinya. 

Sejauh ini telah ada beberapa nama yang beredar untuk menggantikan kedua menteri dimaksud. Hanya, nama-nama ini masih berada pada lingkaran partai politik. Khususnya Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. 

Padahal, sebenarnya ada beberapa pihak menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi tidak tunduk lagi pada kepentingan partai politik. Artinya demi melancarkan program kerjanya lebih baik mencari orang-orang dari kalangan profesional. Asumsinya, mereka bakal jauh lebih mengerti kondisi lapangan, sehingga diharapkan menghasilkan program kerja yang jelas. 

Satu hal lagi, dengan menempatkan orang-orang profesional kemungkinan besar kerja mereka tidak akan berada dalam tekanan partai politik. Setidaknya, tidak ada "keharusan" untuk memberikan setoran atau mengakomodir kepentingan partainya. Diduga, karena ada tekanan dan kewajiban setor ini yang mengakibatkan terjadinya praktik-praktik korupsi. Terbukti, dua pos kementrian itu rawan korupsi dan telah terjadi. 

Namun begitu, bila Presiden Jokowi ingin mengganti dua kursi yang kosong tersebut oleh kalangan profesional harus adu kuat terlebih dahulu dengan kedua pimpinan partai politik. Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. 

Sejatinya, Presiden Jokowi mampu memenangkan adu kuat ini bila dia memang benar-benar ingin memiliki pembantu yang berkualitas dan ahli di bidangnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini sejatinya tidak memiliki kepentingan politik dan tidak harus tergantung lagi pada partai politik. Sebab, dia tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai presiden karena telah dua periode. 

Mampukah Presiden Jokowi keluar dari tekanan dan intervensi Mega---nama kecil Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto? Ini yang masih menjadi pesimis banyak pihak. Dia sepertinya masih belum mampu keluar dari under pressure dimaksud. Terutama dari PDI Perjuangan. Mega kerap terang-terangan bahwa Presiden Jokowi sebagai petugas partai.