Pak Mahfud, Bukan PSBB yang Bikin Stress, tapi...

Nah, sebenarnya inilah yang menjadi stress masyarakat. Yaitu, mayoritas dari mereka-mereka ini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sementara gembar-gembor pemerintah, baik dari mulai tingkat pusat hingga daerah yang berjanji akan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Nyatanya, hingga saat ini masih belum benar-benar merata diterima oleh mereka yang berhak mendapat bantuan.

Telah banyak kasus yang muncul di berita-berita baik online, cetak atau media televisi, dimana masyarakat sangat menunggu bantuan tersebut namun tak kunjung datang. Bahkan, parahnya, kasus-kasus klise masih kerap terjadi. Yaitu, adanya bantuan tidak tepat sasaran. Ini menandakan, masih lemahnya registrasi data yang ada di pemerintah.

Kembali pada masalah telatnya pendistribusian bantuan. Sudah hampir dua minggu masa PSBB di Kabupaten Sumedang, ternyata masih banyak masyarakat yang sama sekali belum tersentuh bantuan, termasuk di lingkungan tempat penulis tinggal. Padahal katanya mereka ini sudah di data sebelumnya.

Dalam padangan penulis, jelas ini sangat memprihatinkan. Tentu saja pemerintah tidak ingin bahwa kasus yang menimpa keluarga ibu Yuli, di Kabupaten Serang terjadi lagi.

Seperti diketahui dan sempat viral di media sosial,  sebelum meninggal, Ibu Yuli dan keluarganya selama dua hari hanya mampu minum air galon untuk menghilangkan rasa laparnya, karena telatnya bantuan.

Jadi dalam hal ini, penulis hanya berharap agar pemerintah jangan terlalu menggunakan birokrasi jelimet dalam pendistribusian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak, jika tidak tidak ingin terjadi kasus seperti yang dialami Ibu Yuli. Naudzubillah him mindzalik.

Wakil Walikota Bogor Respon Mahfud MD

Sebagaimana disinggung pada awal tulisan, bahwa Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut masyarakat akan stress jika terlalu dikekang karena adanya PSBB.

Pernyataan Mahfud ini direspon oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Seperti dilansir detikcom, Dedie meminta Mahfud menjelaskan aturan mana yang membuat masyarakat merasa dikekang.

"Coba tanya pengekangan di mana? Coba tanya Pak Mahfud Md, dikekang nggak? Sekarang Mas, mau ke mana (saja) bisa kan? Nggak ada tuh dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar tentara. Nggak ada kan?" Kata Dedie ketika dihubungi, Minggu (3/5/2020).