TIDAK bisa dipungkiri, mewabahnya virus corona atau covid-19, ternyata tidak hanya menjadikan Pemerintah Indonesia dihadapkan pada satu masalah tentang bagaimana caranya memutus mata rantai penyebaranan virus. Tapi, dari satu masalah ini jadi beranak pinak dari satu masalah ke masalah lainnya.
Tengok saja, karena adanya pandemi global covid-19, timbul masalah perseteruan mantan Sekretaris Kementrian BUKN, Muhamad Said Didu dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
Disamping itu, timbul pula adu pengaruh antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dengan Pemvrop DKI Jakarta. Kemudian, masih seolah "adu kuat" antara Luhut dengan Menteri Terawan terkait tumpang tindih Permenhub Nomor 18/20 dengan Permenkes Nomor 9/20 tentang pedoman physical distancing yang tertera dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dan, yang terbaru adalah blunder yang dilakukan oleh Staf Khusus (Stafsus) milenial Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra.
Dalam hal ini, Andi Taufan mengirimkan surat resmi dengan kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia kepada seluruh camat di Indonesia. Dalam surat bernomor 003/ S-SKT- ATGP/IV/2020 yang bertanggal 1 April 2020 tersebut ia memperkenalkan dirinya sebagai Staf Khusus Presiden Jokowi.
Selain itu ia meminta kepada seluruh camat dan aparaturnya untuk membantu PT. Amartha Mikro Fintek yang akan berpartipasi dalam menjalankan program relawan desa melawan Covid-19 di Sulawesi dan Sumatera.
Sekilas permohonan dalam surat tersebut tampak biasa. Hanya saja, Andi lupa bahwa dirinya merupakan founder sekaligus CEO PT Amartha yang dicantumkan dalam surat dimaksud.
Tak pelak, hal ini menjadi heboh setelah surat tersebut bocor ke media sosial dan menjadi trending topic. Tidak sedikit yang menilai bahwa Andi terlalu jauh masuk ke ranah teknis. Sebagai Staf Khusus, idealnya dia hanya memberikan masukan atau bertukar pikiran dengan Presiden Jokowi.
Selain itu, tak sedikit yang menilai, tindakan Andi sembrono serta telah memanfaatkan posisi dan pengaruhnya untuk kepentingan perusahaan miliknya.
Menyikapi hal ini, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, bahwa surat Andi Taufan berpotensi digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Andi Taufan dapat dianggap melanggar undang-undang terkait korupsi jika mencari keuntungan.
"Kalau motifnya mencari keuntungan dengan menyalahgunakan kekuasaan dapat digolongkan kepada korupsi," kata Feri kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2020). Dikutip dari Kompas.com
Dalam kesempatan yang sama, Feri juga mengatakan, surat tersebut sarat akan konflik kepentingan karena perusahaan yang ditunjuk adalah milik Andi Taufan pribadi.
Padahal, masih dilansir Kompas.com, sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, penyelenggara negara dilarang melakukan tindakan yang bermuatan konflik kepentingan.
Jika potensi korupsi itu benar terjadi, lanjut Feri, hukuman yang diterima Andi bisa lebih berat karena dipraktikkan di tengah situasi bencana.
"Ancamannya bisa 20 tahun atau hukuman mati karena dianggap memanfaatkan keadaan mencari keuntungan di tengah penderitaan publik luas," ujar dia
Sementara, masih dikutip dari Kompas.com, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie menilai Andi Taufan Garuda Putra terindikasi melakukan malaadministrasi setelah mengirim surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet.
"Saya selaku anggota Ombudsman menilai ini merupakan suatu tindakan yang terindikasi malaadministrasi," kata Alvin kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2020).
Menurut dia, Andi Taufan telah melampaui kewenangannya sebagai staf khusus milenial presiden.
Blunder Jokowi
Saat diumumkannya para Staf Khusus milenial oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, tak sedikit nada-nada sumbang yang dialamatkan terhadap orang nomor satu di republik ini. Rata-rata mempertanyakan tentang sikap Jokowi tentang perampingan birokrasi. Tapi, di sisi lain malah berlaku sebaliknya.
Sebut saja jumlah wakil menteri yang makin banyak dibanding dibanding kepemimpinan Jokowi di periode pertama, termasuk juga pengangkatan Staf Khusus dari kalangan milenial ini.
Bahkan, tak sedikit pula yang menganggap bahwa dengan adanya Staf Khusus dari kalangan milenial ini hanya menghambur-hamburkan anggaran, mengingat kinerjanya yang tidak full time untuk pemerintahan dan kapasitasnya yang juga masih belum teruji benar.
Betul, mereka adalah anak-anak muda berprestasi di bidangnya masing-masing. Namun ketika harus dilibatkan dalam urusan negara, tidak sedikit yang meraguka bahwa mereka mampu menjalankan peranan itu.
Dan segala kritik itu setidaknya terbukti saat ini. Andi Taufan telah mencoreng muka istana dengan prilakunya yang dianggap sebagian kalangan sebagai tindakan maladministrasi yang berpotensi korupsi.
Diakui atau tidak, pengangkatan Staf Khusus milenial ini merupakan salah satu kebijakan blunder Jokowi. Posisi Andi yang sejatinya hanya memberikan masukan atau sharing malah "nakal" dan terlalu jauh masuk ke ranah teknis hanya demi kepentingan pribadinya.
Salam
