Menakar Gerak dan Nasib Anies, Saat Riza Patria Jadi Wagub DKI

TOK, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tentang kepastian siapa yang akan mengisi pos yang ditinggalkan Sandiga Uno selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, terjawab sudah.

Adalah Ahmad Riza Patria, salah seorang kader terbaik Partai Gerindra yang terpilih menduduki kursi orang nomor dua di Ibu Kota negara tersebut. Alumnus Institute Teknologi Bandung (ITB) ini terpilih melalui sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, setelah sukses mengungguli pesaingnya dari Partai Keadilan Sosial (PKS), Nurmansyah Lubis.

Dari seratus orang anggota dewan yang terlibat dalam pemilihan, Riza unggul jauh atas pesaingnya itu dengan perolehan 81 suara berbanding 17. Sedangkan dua lainnya dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian, Riza tinggal menunggu hari pelantikan saja agar statusnya resmi menjadi wakil gubernur sekaligus menunaikan tugasnya selaku abdi masyatakat.

Masalahnya, keberadaan Riza di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini murni untuk bahu membahu bersama sang Gubernur, Anies Baswedan dalam membangun Jakarta serta memecahkan segala problematikanya atau ada kepentingan politik lainnya.

Dalam hipotesa sederahana penulis, membangun Jakarta serta mengurai benang kusut permasalahan di DKI Jakarta sudah barang tentu menjadi kewajiban mereka berdua, tak bisa ditawar lagi.

Kendati demikian, kepentingan politik pun tentunya juga tidak akan lepas. Pasalnya, jabatan yang Anies dan Riza duduki ini adalah jabatan politik yang dihasilkan dari proses politik juga. Maka dari itu, hampir bisa dipastikan kedua-duanya memiliki hidden agenda, baik itu untuk pribadinya maupun partai pengusung.

Lantas, bagaimana gerak langkah Anies ke depan paska Riza Patria ada dalam pemerintahannya sebagai wakil gubernur?

Sebagaimana diketahui, setelah ditinggal Sandiaga Uno karena mengikuti kontestasi Pilpres 2019 mendampingi Prabowo Subianto, Anies Baswedan seolah bisa bergerak liar dan bebas dalam menentukan kebijakannya.

Malah dengan kebebasannya ini,  sudah sudah bukan rahasia umum, kebijakan yang dibuat Anies ini kerap bersebrangan dengan pihak pemerintah pusat.

Banyak contoh kasus yang membuktikan disharmonisasinya Anies Baswedan dengan pihak Istana. 

Sebut saja yang sempat mencuat dan viral di beragam media, baik media massa atau medsos adalah silang pendapat antara mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Presiden Jokowi sendiri, tentang penyebab banjir yang terjadi pada awal tahun baru 2020 lalu.

Bahkan, di saat Indonesia tengah dihadapkan pada permasalah global soal pandemi virus corona atau covid-19, silang pendapat juga mewarnai kedua kubu ini (Anies dan Pemerintah Pusat).

Saat pemerintah pusat masih menutup-nutupi terkait wilayah sebaran virus corona dan hal-hal yang menyertainya. Anies Baswedan justru membuka akses informasi publik seluas-luasnya. 

Tak cukup di situ, saat Anies mewacanakan karantina wilayah untuk memutus rantai penyebaran virus agar jangan terus meluas ke berbagai wilayah, pemerintah pusat malah menolaknya.

Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi justru lebih memilih Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Artinya, masyarakat hanya diharuskan menjaga jarak secafa fisik saat berinteraksi di ruang publik. Dalihnya, agar aktivitas ekonomi tidak terhambat.

Silang pendapat ini tidak sesederhana yang kita kira. Karena penulis kira dalam kasus covid-19 banyak kebijakan-kebijakan Anies yang didukung masyarakat. Tidak hanya pendukungnya, di luar itupun tak sedikit yang menganggap kebijakan Anies lebih bisa diterima publik.

Nah, itu kebijakan Anies saat dirinya memiliki wewenang penuh di Pemprov DKI Jakarta. Tentu saja hal ini tidak lepas, tidak adanya penyeimbang atas kekuasaan Anies di DKI Jakarta.

Tapi, penulis rasa untuk kedepan akan lain ceritanya. Bagaimanapun, keberadaan Riza Patria yang menjabat sebagai wakil gubernur, akan sedikit menjadikan gerak langkah Anies terhambat.

Setidaknya, dalam merumuskan sesuatu yang sifatnya kebijakan tidak bisa asal ketok palu karena merasa memiliki kewenangan penuh. Dengan kata lain, Anies mau tidak mau, suka tidak suka harus melibatkan Riza sebagai wakilnya.

Tak hanya itu, Riza yang sudah begitu banyak dikenal di dunia politik dan masyarakat tentunya tak ingin kehilangan panggung. Dia diyakini akan coba untuk meminta peran itu tidak seluruhnya ada dalam kendali Anies Baswedan.

Menarik, peran apa yang akan dilakoni Riza dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta?

Kembali, dalam hipotesa sederhana penulis, Riza Patria saat ini merupakan kader dan petinggi Gerindra, yang mau diakui atau tidak memiliki ikatan erat dan terkoneksi dengan pihak pemerintah pusat.

Kenapa?

Karena saat ini partai berlambang kepala burung Garuda ini sudah bukan lagi partai oposisi, melainkan berubah haluan jadi bagian dari lingkaran pemerintah. 

Terlebih dua pentolannya berada di dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) serta Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Jadi, penulis rasa, apa yang bakal dilakukan dalam tugasnya sebagai wakil gubernur tidak akan jauh dari apa yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Tentu hal ini berbeda dengan Anies yang kerap bersebrangan.

Artinya apa?

Dalam hal ini Riza akan coba dijadikan pion oleh Gerindra atau pemerintah pusat untuk membelah kacamata publik dan sorotan media, yang selama ini selalu tertuju pada satu sosok, yaitu Anies Baswedan.

Sah saja dalam politik, karena tentunya baik Gerindra atau pemerintah pusat memiliki agenda yang tidak ingin panggungnya direbut bahkan dikuasai Anies seorang.

Mereka sadar sejalan dengan merebaknya virus corona, Anies kembali jadi media darling dan mendapat simpati publik. Dengan begitu, mantan Rektor Univeesitas Paramdhina ini seperti mendapatkan panggungnya kembali, setelah dijatuhkan habis-habisan oleh kasus banjir.

Panggung ini jika tetap dibiarkan dan dikaitkan dengan Pilpres 2024, tentunya akan sangat mengancam partai politik dan kandidat-kandidat lainnya yang memiliki syahwat politik yang sama.

Dengan segudang pengalamannya di kancah politik, penulis rasa potensi Riza untuk membelah perhatian publik "mengemban" agenda tersembunyi baik dari pemerintah atau partainya Geridra cukup besar.

Sebagai pembuktian, tentu bisa kita saksikan bersama bagaimana perkembangan selanjutnya.

Salam