Bahkan, di saat Indonesia tengah dihadapkan pada permasalah global soal pandemi virus corona atau covid-19, silang pendapat juga mewarnai kedua kubu ini (Anies dan Pemerintah Pusat).
Saat pemerintah pusat masih menutup-nutupi terkait wilayah sebaran virus corona dan hal-hal yang menyertainya. Anies Baswedan justru membuka akses informasi publik seluas-luasnya.Â
Tak cukup di situ, saat Anies mewacanakan karantina wilayah untuk memutus rantai penyebaran virus agar jangan terus meluas ke berbagai wilayah, pemerintah pusat malah menolaknya.
Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi justru lebih memilih Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB). Artinya, masyarakat hanya diharuskan menjaga jarak secafa fisik saat berinteraksi di ruang publik. Dalihnya, agar aktivitas ekonomi tidak terhambat.
Silang pendapat ini tidak sesederhana yang kita kira. Karena penulis kira dalam kasus covid-19 banyak kebijakan-kebijakan Anies yang didukung masyarakat. Tidak hanya pendukungnya, di luar itupun tak sedikit yang menganggap kebijakan Anies lebih bisa diterima publik.
Nah, itu kebijakan Anies saat dirinya memiliki wewenang penuh di Pemprov DKI Jakarta. Tentu saja hal ini tidak lepas, tidak adanya penyeimbang atas kekuasaan Anies di DKI Jakarta.
Tapi, penulis rasa untuk kedepan akan lain ceritanya. Bagaimanapun, keberadaan Riza Patria yang menjabat sebagai wakil gubernur, akan sedikit menjadikan gerak langkah Anies terhambat.
Setidaknya, dalam merumuskan sesuatu yang sifatnya kebijakan tidak bisa asal ketok palu karena merasa memiliki kewenangan penuh. Dengan kata lain, Anies mau tidak mau, suka tidak suka harus melibatkan Riza sebagai wakilnya.
Tak hanya itu, Riza yang sudah begitu banyak dikenal di dunia politik dan masyarakat tentunya tak ingin kehilangan panggung. Dia diyakini akan coba untuk meminta peran itu tidak seluruhnya ada dalam kendali Anies Baswedan.
Menarik, peran apa yang akan dilakoni Riza dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta?
Kembali, dalam hipotesa sederhana penulis, Riza Patria saat ini merupakan kader dan petinggi Gerindra, yang mau diakui atau tidak memiliki ikatan erat dan terkoneksi dengan pihak pemerintah pusat.
