Mohon tunggu...
Elang Maulana
Elang Maulana Mohon Tunggu... Petani - Petani
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Hanya manusia biasa yang mencoba untuk bermanfaat, bagi diri dan orang lain..

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Luhut Tunggu Permohonan Maaf Said Didu, Jika Tidak...

4 April 2020   22:38 Diperbarui: 4 April 2020   23:09 169
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

PADA saat bangsa dan negara Indonesia tengah dirundung masalah terkait mewabahnya pandemi virus corona atau covid-19, masyarakat malah diberi tontonan tidak pantas yang dilakoni oleh orang-orang kelas atas di negeri ini.

Adalah Menteri Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan mendapat "serangan-serangan" dari dua figur yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Yakni pengamat ekonomi Faisal Basri dan mantan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara, Didu.

Faisal Basri, menyerang Luhut lewat akun twitter pribadinya bahwa Luhut Binsar Panjaitan lebih berbahaya dibanding virus corona atau covid-19.

Sementara Said Didu, menyerang Luhut melalui video yang diunggah di akun pribadinya bernama MSD yang diberi judul Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang.

Dilansir detikcom, Said Didu juga menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara dan menghubungkannya dengan penanganan covid-19. Said menilai pemerintah saat ini lebih mementingkan peninggalan monumental (legacy) berupa ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.

Namun herannya, dalam menanggapi dua serangan tersebut, Luhut memperlihatkan sikap yang berbeda. Dalam menanggapi serangan Faisal Basri, pihak Luhut sebatas membantah dengan menegaskan bahwa Luhut Binsar Panjaitan sedang fokus menjalani tugasnya.

Namun tanggapan berbeda dan cenderung lebih tegas justru mengarah terhadap Said Didu.

Seperti dilansir detikcom, Luhut melalui Juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, menegaskan bahwa Said Didu harus memberikan permohonan maaf dalam waktu 2x24 jam. Jika tidak, Jodi mengancam akan membawanya ke jalur hukum.

"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Jodi, lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Tidak hanya itu, masih dilansir detikcom, Jodi juga menyoroti Said yang mengatakan Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana untuk pembangunan IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.

"Saya ingin tegaskan bahwa tudingan yang disampaikan oleh Saudara Said Didu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami mempersilakan siapa saja untuk membuktikannya," tepis Jodi.

Dari apa yang diutarakan Juru Bicara Menteri Luhut, Jodi Mahardi, penulis melihatnya ada dua hal menarik yang sangat layak untuk ditunggu.

Pertama, soal ancaman Jodi yang akan membawa pernyataan Said Didu jika dalam dua hari tidak menarik kembali omongannya dan meminta maaf atas ucapannya dimaksud. Menariknya, apakah ancaman ini bakal terbukti jika Said Didu kekeuh dengan sikapnya dan tidak ingin meminta maaf.

Kedua, tentunya datang dari Said Didu sendiri. Apakah mantan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan jiper dengan ancaman Jodi dan memohon maaf, atau malah sebaliknya akan kembali menyerang Luhut dengan pernyataan-pernyataan kritis lainnya. Tentu saja kedua hal ini akan sangat menarik kita saksikan bersama.

Said Didu Biasa Kritik Pemerintah

Kritikan Said Didu bukan hanya terjadi pada Menteri Luhut Binsar Panjaitan saja. Sejak dia memutuskan keluar dari ASN, memang kerap kali mengkritisi segala kebijakan pemerintah khususnya Presiden Jokowi.

Bahkan kritikannya terhadap orang nomor satu di republik ini tidak hanya terjadi sekali tapi beberapa kali.

Salah satu contohnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini pernah mengkritik kebiasaan Presiden Joko Widodo yang kerap meresmikan rampungnya proyek jalan tol.

Menurut Said Didu hal itu bagian dari pencitraan saja. Sebab katanya, proyek jalan tol bukanlah proyek pemerintah, melainkan proyek yang dikerjakan oleh BUMN.

Begitu juga, saat Presiden Jokowi mewacanakan tentang darurat sipil sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona, Said bersuara lantang menolaknya.

Dalam pandangan Said Didu, di negara lain yang sama-sama tengah dilanda wabah virus corona, otoritas tertinggi di negaranya memberikan bantuan kepada rakyat berupa uang, makanan dan jaminan hidup. Tapi di Indonesia malah akan dihadapkan pada darurat sipil.

Tidak hanya terhadap Jokowi, kritikan atau nyinyiran Said Didu juga pernah menyasar terhadap Prabowo, saat belum lama datangnya alat-alat kesehatan bantuan dari China.

Namun Said Didu menganggap alat-alat kesehatan untuk penanganan virus corona ini bukan merupakan bantuan melainkan dibeli pemerintah. Said menyebut dalam cuitan akun twitter pribadinya bahwa pihak-pihak yang menyebut bahwa alat-alat kesehatan itu bantuan dari China.

Setali Tiga Uang dengan Rocky Gerung

Itulah sebagian kecil dari kritikan-kritikan Said Didu terhadap pemerintah. Sikap yang ditunjukan Said Didu terhadap pemerintah ini mengingatkan penulis terhadap pengamat politik kontroversial, Rocky Gerung.

Sama halnya dengan Said Didu, di mata dan pikiran pria yang dijuluki profesor akal sehat ini seolah segala hal yang dilakukan pemerintah itu tidak ada baik-baiknya.

Kendati demikian, menurut hemat penulis keberadaan kedua orang tersebut, Said Didu dan Rocky Gerung sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, agar kinerja pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi jangan sampai kebablasan dalam melakukan kinerja atau mengeluarkan segala kebijkannya.

Dengan adanya dua orang tadi, setidaknya ada pihak-pihak yang selalu mengingatkan pemerintah jika suatu saat memang menyimpang dari regulasi yang ada. Hanya saja, penulis berharap, kritikannya tersebut demi kebaikan bukan didasari kebencian tidak berdasar.

Salam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun