Tekanan dari politisi di partai koalisi rasanya juga mustahil, sebab apa kepentingannya dengan urusan mudik ini.
Dalam pandangan penulis, hal yang paling memungkinkan hanyalah kepentingan ekonomi dan keamanan.Â
Kenapa?
Jika pemerintah melarang mudik, sudah bisa dipastikan kegiatan ekonomi baik di pusat maupun daerah akan turun drastis. Bagaimanapun, di saat-saat lebaran patut diakui bahwa transaksi keuangan atau ekonomi lebih banyak dilakukan oleh para pemudik.
Disamping itu, jika larangan mudik ditegakan, berapa banyak alat transpormasi umum yang kelimpungan karena sepi penumpang dan akhirnya merugi. Nah, jika ini terjadi, ujung-ujungnya pemerintah yang akan disalahkan.
Terus hal yang memungkinkan lainnya menurut hipotesa penulis adalah tentang aspek keamanan. Maksudnya adalah, jika pemerintah "memaksa" para perantau untuk tetap di tempat alias tidak mudik, boleh jadi akan terjadi krisis sosial.
Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa adat dan budaya rakyat Indonesia, mudik lebaran adalah sakral. Dimana mereka bisa berkumpul, bercengkrama dan berbagi suka duka bersama keluarga, kerabat atau sahabat di kampung halaman.
Maka, andai ada larangan mudik, boleh jadi terjadi gesekan-gesekan antara masyarakat dengan pemerintah yang akhirnya memicu kekacauan.
Coba tengok apa yang terjadi di India! Karena adanya larangan keras dari pemerintah berupa aturan lockdown, namun di saat rakyatnya bersikeras untuk keluar dari wilayah "tidak nyamannya" yang terjadi adalah kekacauan. Untung saja tidak sampai terjadi tindakan anarkis berlebihan.
Nah, itulah hipotesa sederhana penulis tentang alasan kenapa akhirnya Presiden Jokowi mengijinkan masyarakatnya untuk mudik.
Beresiko itu pasti, tapi mudah-mudahan saja Pemerintah Pusat dan turunannya, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/kota bisa mengantisifasinya dengan baik.
