GUNA menunjukan pada kapal-kapal penangkap ikan dari Negara Cina, bahwa negara Republik Indonesia telah hadir di Zona Ekonomi Ekslusid (ZEE), sekitar 120 nelayan dari Pantai Utara Jawa (Pantura) dimobilisasi pemerintah ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Hal ini disampaikan langsung Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksmana Madya, Ahmad Taufiqoerrachman.
Taufiq juga mengatakan, bahwa pihaknya sendiri yang akan mengawal langsung ke 120 nelayan Pantura yang akan melaut untuk "menggoyang" wilayah perairan Natuna.
"Kita akan hadir di situ. Jadi mereka beroperasi di sekitar saya," kata Taufiq seperti dilansir dari replubika ketika ditemui di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).
Meski begitu, masih dikatakan Taufiq, saat ini rencana tersebut belum bisa direalisasikan, mengingat ombak laut cukup besar. Dia memikirkan keselamatan yang akan dimobilisasi ke wikayah perairan Natuna.
"Apakah nelayan kita mampu, itu nanti kita lihat. Jadi kita mengedepankan keselamatan. Tetap bagaimana cuaca itu sangat menentukan bergerak atau tidak," jelas Taufiq.
Dalam kesempatan itu juga, Jendral bintang tiga ini juga mengatakan, sampai saat ini kapal pencari ikan dan coast guard (kapal patroli keamanan laut) Cina masih bertahan di wilayah perairan Natuna. Karena itu, Bakamla juga memberangkatkan dua tambahan kapal guna mengimbangi kekuatan mereka.
Tentu saja, kita patut memberikan apresiasi terhadap Bakamla, pemerimtah dan terutama para nelayan Pantura yang demi kedaulatan bangsa dan negara rela diberangkatkan ke wilayah perairan yang saat ini tengah di klaim oleh Negara yant dipimpin Xi Jinping tersebut.
Sebagaimana diketahui bersama dan marak diberitakan oleh berbagai media massa, baik media Mainstream maupun daring. Sejak tanggal 9 Desember 2019 lalu, kapal-kapal penangkap ikan Cina yang dikawal langsung coast guard-nya memasuki wilayah perairan Natuna.
Mereka tidak hanya secara ilegal mengeruk kekayaan sumber daya ikan yang ada di sana, melainkan juga berlaku arogan terhadap para nelayan domestik, dengan cara mengusir dari perairan tersebut.
Tentu saja, keberadaan dan tindakan semena-mena mereka selain dianggap ilegal juga dinilai telah melanggar kedaulatan Bangsa Indonesia.
