KESERIUSAN Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo memang tidak bisa diragukan lagi. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini tidak pernah putus asa mencari jalan agar lolos penjaringan calon kandidat pada kontestasi pemilihan Walikota (Pilwakot) pada tahun 2020 mendatang, meski ada sebagian pihak berupaya untuk menjegalnya.
Keseriusan Gibran menjadi Walikota Solo bisa dibuktikan dengan mendaftarkan dirinya menjadi kader PDI Perjuangan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Solo. Di sini tampak kelihatan, kalau pengusaha kuliner ini ingin menjadikan pertai berlambang banteng gemuk moncong putih tersebut sebagai kendaraan politiknya.
Rupanya, keinginan Gibran mendapat dukungan dari DPC PDI Perjuangan Solo bertepuk sebelah tangan. Lantaran, pengurus serta pimpinan partai "wong cilik" di kota tersebut telah lebih dulu memiliki kandidat, yaitu Ahmad Purnomo sebagai bakal calon (Balon) Walikota dan Teguh Prakosa sebagai balon walikota. Dengan kata lain, kesempatan Gibran sudah tertutup.
Tertutupnya pintu dukungan dari DPC PDI Perjuangan Kota Solo, tidak menjadikan niat Gibran Surut. Bahkan, Gibran makin ingin memperlihatkan eksistensi dirinya. Dia datang menemui Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum partai, di kediamannya. Hal ini, tentu saja untuk memohon restu dan meminta pandangan tentang langkah yang harus ditempuh Gibran terkait niatnya untuk nyalon pada Pilwakot Solo.
Entah apa hasil dari pertemuan Gibran dengan Megawati. Namun yang pasti, Gibran seperti mendapat suntikan moril. Dalam berbagai pemberitaan, Â Gibran selalu menegaskan tentang niatnya untuk mengikuti jejak sang ayah sebagai Wali Kota Solo. Meski, pihak DPC PDI Perjuangan keukeuh dengan pendiriannya akan mengusung pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa.
Rupanya, kegigihan Gibran akhirnya mendapatkan jalan. Dia diperbolehkan mendaftar jadi Balon Pilwakot Solo melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan  Jawa Tengah. Hasilnya, Gibran pun sah jadi Bakal calon.
Tapi, kelolosan Gibran jadi Balon kembali mendapat ganjalan. Yaitu terkait aturan internal partai yang mensyaratkan warga yang berniat ikut kontestasi pilkada lewat PDI Perjuangan setidaknya harus sudah menjadi kader selama tiga tahun. Sedangkan, sebagaimana diketahui, Gibran baru sah menjadi kader partai sejak September atau sekitat empat bulan lalu.
Nah, terkait polemik ini, Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristianto membenarkan dengan adanya aturan internal partai dimaksud. Namun, menurutnya aturan itu harus dilihat secara komprehensif.
Hasto menjelaskan, peraturan tersebut untuk menyiapkan calon kepala daerah dari internal PDIP. Sementara untuk mengusung siapa yang maju harus melihat pemetaan politik.
"Bahwa syarat kekaderan itu karena memang tugas partai untuk menyiapkan calon dari internal. Tetapi ini adalah pemilunya rakyat. Sehingga kita harus melihat apa yang menjadi kehendak rakyat dan kemudian partai juga melakukan pemetaan politik," ujar Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).
Dia menyontohkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merupakan contoh proses pemetaan politik. Sementara, kepala daerah hasil penjaringan internal, misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Karenanya, peluang putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo untuk maju masih terbuka melalui pemetaan politik.
"Tetapi juga jalur pemetaan politik untuk membuka diri terhadap tokoh anak muda yang memang mau berdedikasi bagi bangsa dan negara melalui partai," tutur Hasto.
Hasto menegaskan, keputusan siapa yang akan diusung partai berlambang banteng itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. DPP PDIP akan membantu pemetaan dan analisa politik.
"Ketika ibu ketua umum mengambil keputusan, maka di situlah seluruh jajaran partai siap mengamankan keputusan itu," kata Hasto.
Menilik dari pernyataan Hasto di atas, tentunya peluang Gibran untuk maju pada Pilwakot Solo masih sangat terbuka. Namun, tentu saja ada syarat-syarat lain yang harus ditempuh. Seperti misalnya, Gibran harus bisa meyakinkan pada publik dan partai bahwa dia pantas diusung.Â
Tentunya, kata pantas di sini adalah, Gibran harus mampu mendapatkan popularitas dan elektabilitas tinggi hingga peluang untuk menang pada Pilwakot Solo, besar.
Untuk mendapatkan itu semua bukanlah perkara mudah. Gibran harus bekerja extra keras mendapat simpati masyatakat agar mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Sedangkan syarat lainnya adalah tentu saja adalah mendapatkan "Surat sakti" atau rekomendasi dari Megawati Soekarno Putri. Caranya? Ya itu tadi, Gibran harus bisa meyakinkan Mega bahwa dia mampu bakal memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah dimaksud. Meski, menurut penulis, khusus dalam kasus Pilwakot Solo, Rekomendasi yang dikeluarkan Megawati tentunya tak akan mudah, sekalipun itung-itungan popularitas dan elektabilitas Gibran jauh lebih unggul.
Pasalnya, Megawati pun harus memperhitungkan hal-hal lainnya. Terutama terkait soliditas partai. Bagaimanapun, di Kota Solo sudah terbentuk dua faksi yang sama-sama ngotot ingin mencalonkan diri. Dalam hal ini, jika tidak dipikirkan baik-baik, kemungkinan terjadi perpecahan cukup besar.
Pertanyaannya, siapakah yang nantinya akan diberi "Surat sakti" oleh Megawati pada Pilwakot Solo 2020?...tentu saja menurut penulis kedua kubu masih mempunyai peluang yang sama. Mengingat keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Untuk itu, mari kita tunggu bersama! Wassalam
