Lima Program Kerja Jokowi, Tak Ada Pemberantasan Korupsi, Kenapa?

Namun, selepas pidato Jokowi dan mengutarakan lima program unggulan pada pemerintahan periode keduanya, penulis sedikit mengernyitkan dahi. Kenapa?...

Karena dari semua paparan program kerja Jokowi, sama sekali tidak menyentuh program pemberantasan korupsi. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, korupsi di negeri ini merupakan kejahatan luar biasa yang sudah menggurita di berbagai sektor maupun institusi pemerintah. Sudah berapa banyak pejabat tinggi negara, anggota dewan, kepala daerah provinsi maupun kabupaten/ kota terciduk KPK maupun lembaga kejaksaan.

Menurut penulis, betapa pun hebatnya suatu program, jika para pelaksana kerjanya masih bermental korup, rasanya tidak akan bisa berjalan maksimal. Bukan tidak mungkin, anggaran yang dipersiapkan untuk kelancaran program kerja seperti yang diinginkan Jokowi keburu di sunat di tengah jalan.  

Pertanyaannya, kenapa Jokowi sama sekali tidak mencantumkan pemberantasan korupsi sebagai program kerja?...Apakah Jokowi merasa reformasi mental dan reformasi birokrasi yang ada di jajarannya sudah berjalan maksimal, sehingga tidak akan ada lagi penyelenggara yang bermental korup?....rasanya naif kalau Jokowi menganggap korupsi bukan lagi gangguan dalam menjalankan roda pemerintahan pada periode keduanya.

Seperti disampaikan Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transformasi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi pada Kompas.com. fihaknya menyayangkan, Presiden Jokowi tidak menyinggung soal pemberantasan korupsi dalam pidato kenegaraan pasca dilantik sebagai presiden, periode 2019-2024.

Padahal, menurut Badiul, rilis yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) menyebutkan bahwa hambatan utama investasi di Indonesia dikarenakan tingginya tindak pidana korupsi. Skornya pun tertinggi, yaitu sebesar 13,8.

Ditambah lagi, kata dia, prioritas investasi yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya tidak memiliki perspektif lingkungan sehingga berpotensi melanggar hak-hak warga atas tanah dan sumber penghidupan mereka.

Sumber Gambar: CNBC Indonesia

"Jokowi-Ma'ruf juga harus fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi, memperkuat kelembagaan KPK, dan melawan upaya-upaya pelemahan KPK oleh pihak manapun," ujar dia.

Badiul menilai, pembangunan SDM yang diprioritaskan pada periode baru ini juga akan sia-sia apabila masih terdapat mental koruptif.