Meski begitu, Bambang menilai, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan sendiri untuk mengeluarkan Perppu. Namun, Bambang juga mengingatkan, bahwa DPR juga memiliki kewenangan sendiri.
"Silakan, Presiden punya pertimbangan sendiri (terbitkan perppu), ngomong dengan pembantunya sendiri (menteri). Kami anggota DPR punya otoritas sendiri," ucapnya.
Dari pernyataan Bambang tersebut, tersirat kalau PDI Perjuangan tidak akan menyetujui rencana Presiden Jokowi itu. Padahal, sebagai partai pendukung, mestinya mendukung penuh atas segala rencana dan program Jokowi. Bukan malah sebaliknya.
Paling mutakhir adalah ditolaknya Gibran Rakabuming untuk maju pada Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo melalui perahu PDI Perjuangan, tahun 2020 mendatang. Alasan penolakan ini sebenarnya cukup masuk akal, Gibran masih anak baru di Partai.Â
Selain itu, PDI Perjuangan sudah mengusung pasangan Axhmad Purnomo-Teguh Prakosa. Pasangan ini menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo adalah hasil aspirasi dari internal partai.
Namun, tetap saja penolakan PDIP terhadap Gibran bisa memunculkan ekses diantara Jokowi dan PDI Perjuangan. Bukan mustahil, akan terjadi perang dingin diantara keduanya, atau bisa jadi hal ini dijadikan alat tawar politik bagi kedua belah fihak.Â
Ya, namanya juga politik, segala kemungkinan bisa terjadi. Artinya konstalasi politik yang saat ini terjadi diantara kedua belah fihak bisa kembali romantis atau bahkan meruncing. Kita lihat saja....! Wasallam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H