Mohon tunggu...
Elang Maulana
Elang Maulana Mohon Tunggu... Petani - Petani
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Hanya manusia biasa yang mencoba untuk bermanfaat, bagi diri dan orang lain..

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Romantisme Jokowi dan PDIP di Ujung Tanduk?

29 September 2019   10:14 Diperbarui: 29 September 2019   11:08 1462
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

ROMANTISME Jokowi dengan PDI Perjuangan paska dilantik jadi Presiden pada tahun 2014, bisa disebut naik turun. Dengan kata lain, sebagai "petugas partai" seperti yang sering diungkapkan Ketua Umum Partai berlambang Banteng gemuk moncong putih, Megawati Soekarno Putri, tidak melulu tunduk pada perintah partai, dalam menata pemerintahannya. 

Contoh kasus yang sempat menghebohkan jagat politik Nusantara adalah waktu tidak jadinya Jendral Polisi Budi Gunawan jadi Kapolri. Tapi, seiring perjalanan waktu hubungan keduanya kembali berjalan normal. 

Bahkan, pada satu kesempatan, Jokowi begitu memuji sosok putri Bung Karno itu setinggi langit. Menurutnya, Megawati adalah salah satu sosok yang mampu mempertahankan ideologi Pancasila. Presiden Jokowi pun mengaku sangat terinspirasi oleh kiprah politik Megawati selama membentuk dan mendirikan PDI Perjuangan.

Namun, sepertinya romantisme ini bakal kembali diuji. Pertama tentu dalam rekruitmen calon menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya. 

Seperti diketahui, Megawati dengan PDI Perjuangannya meminta jatah kursi terbanyak dibanding dengan partai-partai pendukung lainnya. Bahkan, dengan tegas, bakal menolak mentah-mentah jika hanya dikasih jatah empat kursi. 

Jika, permintaan Megawati tersebut tidak dikabulkan, bukan tidak mungkin akan terjadi keretakan dalam hubungan keduanya dan tidak mustahil meruncing. 

Soalnya, kepentingan PDI perjuangan terhadap Jokowi, sepertinya cukup sampai di sini. Karena, sesuai regulasi, Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan dirinya pada Pilpres mendatang.

Indikasi kurang harmonisnya romantisme Jokowi dengan PDI Perjuangan juga di uji dengan hebatnya tuntutan mahasiswa, elemen masyarakat serta penggiat anti korupsi terhadap Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK. Sedangkan di fihak lain, PDI Perjuangan sepertinya tidak menginginkan Perppu tersebut diterbitkan.

Diketahui bersama, setelah menerima para tokoh masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/09/2019), Presiden Jokowi melunak. Dari awalnya dengan tegas tidak akan mencabut UU KPK vesi revisi, akhirnya akan mempertimbangkan untuk diterbitkan Perppu.

Namun, rupanya PDI Perjuangan sebagai partai pengusung terbesar sepertinya keberatan dan ada agenda tersendiri dengan UU KPK yang baru disahkan tersebut.

Seperti dilansir Kompas.com, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, menyatakan, Presiden Jokowi dianggap tidak menghargai DPR jika menerbitkan Perppu.
"Kalau begitu bagaimana? Ya mohon maaf, Presiden enggak menghormati kami dong? Enggak menghormati kita bersama yang sudah membahas, Presiden dengan DPR," ujarnya.

Meski begitu, Bambang menilai, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan sendiri untuk mengeluarkan Perppu. Namun, Bambang juga mengingatkan, bahwa DPR juga memiliki kewenangan sendiri.

"Silakan, Presiden punya pertimbangan sendiri (terbitkan perppu), ngomong dengan pembantunya sendiri (menteri). Kami anggota DPR punya otoritas sendiri," ucapnya.

Dari pernyataan Bambang tersebut, tersirat kalau PDI Perjuangan tidak akan menyetujui rencana Presiden Jokowi itu. Padahal, sebagai partai pendukung, mestinya mendukung penuh atas segala rencana dan program Jokowi. Bukan malah sebaliknya.

Paling mutakhir adalah ditolaknya Gibran Rakabuming untuk maju pada Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo melalui perahu PDI Perjuangan, tahun 2020 mendatang. Alasan penolakan ini sebenarnya cukup masuk akal, Gibran masih anak baru di Partai. 

Selain itu, PDI Perjuangan sudah mengusung pasangan Axhmad Purnomo-Teguh Prakosa. Pasangan ini menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo adalah hasil aspirasi dari internal partai.

Namun, tetap saja penolakan PDIP terhadap Gibran bisa memunculkan ekses diantara Jokowi dan PDI Perjuangan. Bukan mustahil, akan terjadi perang dingin diantara keduanya, atau bisa jadi hal ini dijadikan alat tawar politik bagi kedua belah fihak. 

Ya, namanya juga politik, segala kemungkinan bisa terjadi. Artinya konstalasi politik yang saat ini terjadi diantara kedua belah fihak bisa kembali romantis atau bahkan meruncing. Kita lihat saja....! Wasallam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun