Jika Hukum Tidak Pasti, Kehancuran Negara di Depan Mata

Oleh: Eko Windarto 

Ketika suatu negara mengalami ketidakpastian hukum, maka artinya negara tersebut dan juga masyarakatnya tengah berada dalam posisi yang sangat rawan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak pada kondisi keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum yang lemah menghasilkan pengamat dan pelaku tindak kriminal dan korupsi merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Konsekuensinya, negara akan mengalami kerugian yang luar biasa dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku.

Namun, masih banyak negara di dunia ini yang mengalami ketidakpastian hukum. Faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi sangat beragam, tergantung pada konteks masing-masing negara. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk dapat meningkatkan sistem hukum dan penegakan hukum yang adil dan mencakup semua lapisan masyarakat.

Ketidakpastian hukum dapat menjadi lebih kompleks ketika perubahan undang-undang yang dilakukan sifatnya bersifat politis. Salah satu contoh yang terjadi di banyak negara adalah ketidakpastian hukum yang terjadi saat pilpres, yaitu ketika undang-undang dirubah demi kepentingan politik. Dampak dari perubahan undang-undang ini seringkali memberikan tekanan pada kepercayaan masyarakat pada negara dan sistem hukumnya. Beberapa dampak yang terjadi apabila setiap pilpres, undang-undang dirubah demi kepentingan politik adalah sebagai berikut:

Mengurangi Kepastian Hukum

Perubahan undang-undang selama pilpres berturut-turut dapat mengurangi kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena setiap calon atau partai politik yang mendapat keuntungan dari perubahan ini, mungkin akan membatalkan keputusan politik sebelumnya agar lebih secukupnya. Padahal, setiap perubahan undang-undang yang dilakukan dengan baik seharusnya dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan pengusaha.

Menimbulkan Keraguan di Kalangan Masyarakat

Perubahan undang-undang yang bersifat politis selama pilpres berturut-turut dapat menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak tahu bagaimana kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, apakah hal itu tetap berlaku atau tidak. Dampak dari kebijakan yang tidak konsisten ini adalah timbulnya rasa ketidakpercayaan pada pemerintah sebagai wakil dari negara.

Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan undang-undang yang sistematis dan bersifat politis dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Pengusaha dan investor akan ragu-ragu untuk berinvestasi di sebuah negara ketika undang-undang tidak stabil dan konstan. Jika di Indonesia sendiri sudah terjadi perpindahan basis pengusaha ke negara lain seperti Singapura, karena merasa ketidakpastian hukum di lingkungan bisnis Indonesia semakin tidak bersahabat.

Dampak Negatif pada Kredibilitas Pemimpin dan Negara

Perubahan undang-undang selama pilpres yang bersifat politis dapat mempengaruhi kredibilitas pemimpin dan negara di luar negeri, maupun di dalam negeri. Hal ini akan mempengaruhi hubungan diplomasi dan perdagangan antar negara yang sangat penting untuk kemajuan negara. Pemerintah sendiri seharusnya dapat memikirkan dampak jangka panjang dipengaruhi peluang berinvestasi yang jauh lebih kecil indikatornya.

Menimbulkan Ketidakadilan bagi Pihak yang Tidak Berkuasa

Perubahan undang-undang selama pilpres yang bersifat politis dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak berkuasa. Calon presiden atau partai politik yang mendapatkan keuntungan dari perubahan ini cenderung memperoleh kesempatan yang lebih besar dibandingkan calon lain. Hal ini dapat menghambat demokrasi dan menimbulkan kecurangan di lingkungan politik dan negara secara umum..

Untuk menghindari dampak negatif tersebut, perlu adanya sebuah sistem dan prinsip yang jelas dalam penyusunan undang-undang, termasuk dalam hal pengundangan undang-undang yang adil dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik. Hal ini harus didukung dengan adanya sistem pemeriksaan publik yang efektif dan keterbukaan yang lebih transparan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan dapat mengambil keputusan yang baik.

Sehingga perlu diingat bahwa perubahan undang-undang yang berturut-turut selama pilpres mempunyai dampak yang sangat luas pada masyarakat dan negara secara umum. Negara seharusnya bertindak cepat dan proaktif dalam menangani kekurangan sistem dalam implementasi prinsip undang-undang baik secara politik maupun ekonomi guna membantu memberikan ketenangan pikiran bagi para pengusaha dan investor serta kredibilitas pemimpin negara dalam kebijakan utama yang diimplementasikan.

Dampak ketidakpastian hukum pada sektor ekonomi

Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan banyak kekacauan pada sektor ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan investor menjadi tidak percaya pada negara tersebut dan pada akhirnya berdampak pada kestabilan nilai tukar, laju inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ada juga kemungkinan bahwa pengusaha besar melakukan kecurangan dan tindakan korupsi karena ada kekosongan pada peraturan hukum dan mereka merasa dapat melakukan tindakan semaunya. Akibatnya, hal ini dapat merugikan konsumen dan membuat produk tidak aman dan berkualitas rendah.

Dampak ketidakpastian hukum pada masyarakat

Ketidakpastian hukum dapat berdampak langsung pada masyarakat yang merasa takut dan terancam akan keamanannya. Pelaku kejahatan merasa bebas melakukan beberapa tindakan kriminal karena mereka merasa tidak ada konsekuensi hukum yang jelas. Masyarakat yang takut dengan tingginya angka kejahatan merasa tidak aman dan kurang percaya pada kepolisian dan sistem hukum untuk melindungi mereka.

Upaya untuk meningkatkan kepastian hukum

Ada beberapa cara untuk meningkatkan kepastian hukum. Pertama, melalui pengaturan hukum yang jelas dan terukur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas peraturan hukum dan penyusunan peraturan hukum yang tepat dan relevan. Selain itu, perlu ada penegakan hukum yang kuat dan adil sehingga masyarakat merasa bahwa tindakan kriminal dan korupsi tidak dapat diterima dan akan ditindak tegas.

Kedua, negara harus memperhatikan keterbukaan informasi publik. Dalam banyak kasus, ketidakpastian hukum merupakan pengaruh dari informasi yang tidak transparan dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memperkenalkan sistem pemeriksaan publik dan memastikan keterbukaan informasi publik yang telah disediakan.

Terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum sangat diperlukan. Dalam hal ini, negara harus melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum, bukan hanya sebagai saksi tapi juga sebagai pendukung yang tepat. Dengan memastikan bahwa masyarakat merasa memiliki peran dalam penegakan hukum, mereka akan menjadi lebih percaya terhadap sistem yang ada.

Dalam kesimpulannya, ketidakpastian hukum dapat menyebabkan banyak kerugian pada masyarakat dan negara secara umum. Namun, dengan meningkatkan kepastian hukum dan mengembangkan penegakan hukum yang kuat, ada peluang untuk mengubah situasi ini. Terlebih jika keterbukaan informasi publik dapat dijalankan dengan baik dan partisipasi masyarakat menjadi lebih besar dalam proses penegakan hukum.

Sekar Putih, 1052024