Vergeven Voor De Staat, Regulasi Pemaaf, Utilitarianisme, The Greatest Happines of the Greates Number

Dalam konteks "kepastian"dan "ketidakpastian"atau ämbiguitas"tentu ada adal yang tidak ambigu. Nah dalam hal yang mencari suatu hasil atau outcome tentu tidak semerta-merta langsung menjadi "hal pasti"atau "hal outcome"dengan sendirinya. Tentu ada ada mudah lalu menjadi lebih mudah atau hal tidak sesuai akan menjadi sesuai dan seterusnya.

Apakah itu regulasi pemaaf?.Regulasi pemaaf dalam administrasi adalah kebijakan yang dirancang untuk tidak langsung menghukum atau menyalahkan pihak yang tidak segera menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, terutama jika ada alasan yang dapat dibenarkan, seperti ketidaktahuan, keterbatasan sumber daya, atau masa transisi yang sulit. 

Garis besar teori yang melandasinya adalah teori utilitarianisme (mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat) dan teori keadilan (memperhatikan aspek fairness dalam penerapan aturan). 

Dimana dalam Teori utilitarianisme adalah salah satu aliran filsafat etika yang berfokus pada hasil akhir dari suatu tindakan atau kebijakan, yaitu manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Teori utilitarianisme pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748–1832), seorang filsuf dan reformator sosial asal Inggris. Bentham dianggap sebagai pendiri utama utilitarianisme klasik. Kontribusinya mencakup pengenalan prinsip "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak) sebagai panduan dalam pengambilan keputusan moral dan hukum.

Setelah Bentham, teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill (1806–1873), seorang filsuf dan ekonom. Mill menyempurnakan utilitarianisme dengan menambahkan dimensi kualitas pada kebahagiaan, membedakan antara kenikmatan "lebih tinggi" (higher pleasures), seperti kepuasan intelektual, dan kenikmatan "lebih rendah" (lower pleasures), seperti kesenangan fisik.

Kaitan Vergeven Voor De Staat adlaah mengenai hal maaf di masa kini dari masa lalu yang dalam konteks administrasi ada kekeliruan menyeluruh dan masif namun dapat dimaklumi dengan "permakluman"dan dianggap sebagai suatu kesalahan yang "kecil"namun dapat menimbulkan ambiguitas, dengan hal tersebut maka atas demikian dengan tujuan untuk "kebaikan"dan "kebahagiaan"yang benar terkait dengan teori yang benar dan konteks kehidupan nyata dan realita yang ada maka diperlukan suatu pengaturan benar tersebut.

Konteksnya adalah mengenai kebingungan yang dihargai dengan hal benar dan diakui sebagai suatu yang dianggap remeh namun menimbulkan dampak luas bagi kebanyakan orang.

Penerapan "The Greatest Happiness of the Greatest Number" dalam Perubahan Keliru:

Prinsip "the greatest happiness of the greatest number" seharusnya menuntut agar perubahan dalam administrasi publik membawa manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Namun, jika perubahan nomenklatur ini tidak dilaksanakan dengan tepat, atau tidak disertai dengan pembaruan sistem yang memadai, maka perubahan tersebut bisa merugikan lebih banyak orang daripada yang diuntungkan.

Realitanya dapat saja berupa hal :

• Bingungnya Aparatur Negara: Banyak pegawai yang harus beradaptasi dengan struktur baru tanpa pelatihan atau persiapan yang cukup. Hal ini bisa menurunkan efisiensi administrasi dan merugikan warga negara yang mengandalkan pelayanan publik yang cepat dan tepat.
• Masyarakat yang Tertinggal dalam Proses Administrasi: Masyarakat yang tidak memahami perubahan dalam administrasi publik dapat merasa kebingungan dalam mengakses layanan. Misalnya, jika mereka tidak tahu apakah instansi tertentu berubah nama atau tanggung jawabnya dialihkan, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan publik