Mohon tunggu...
Ramadan New
Game Changer
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Segera Lakukan Hal Ini Setelah Mobil Menerobos Banjir
Sejarah Banjir di Bekasi
Dampak Cekcok Zelensky-Trump
Efek Berantai Saat Pabrik Tutup
Skandal Mega Korupsi Minyak Mentah, Siapa Jadi Korban?
Pak Sariban, Pahlawan Kebersihan Bandung Telah Wafat
Kamu pasti suka!
Eko Susilo
Eko Susilo Mohon Tunggu... Eko Susilo-menulis apa saja yang penting bermanfaat, baik itu kritisi atau umpan balik atau sanggahan

Saya seorang biasa saja dan mencoba mengungkapkan pikiran , fenomena dan fakta serta peristiwa yang mungkin dapat memberikan manfaat

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Analisis Ketidakjelasan Normatif dalam Perubahan Nomenklatur Kementerian dengan Menggunakan Analisis Matland

5 Desember 2024   16:10 Diperbarui: 5 Desember 2024   16:15 78
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hubungan Antara Ambiguitas dan Tata kelola
Hubungan Antara Ambiguitas dan Tata kelola
Hubungan Antara Ambiguitas dan Tata kelola
Tabel Analisis Wawancara 2 Informasn Dipilih
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Dummy-data UU dalam analisis kebijakan perubahan-olah peneliti
Gfrak dummy data UU

8. Daftar Pustaka

  • Matland, R. E. (1995). Ambiguity and Conflict in Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory.
  • Wright, A., & Fitzgerald, J. (2012). The Role of Normative Ambiguity in Legal Systems. Legal Studies Review.
  • Thompson, J., & Kearn, R. (2015). Governance and Ambiguity: The Impact of Undefined Legal Norms. Public Administration Review.
  • Shah, M. (2018). Governance in Transition: How Ambiguous Regulations Affect Public Sector Implementation. Governance Journal.

Lampiran

  • Tabel Respon Wawancara Sampel

Tabel Analisis Wawancara 2 Informasn Dipilih
Tabel Analisis Wawancara 2 Informasn Dipilih

Pendekatan ini membantu untuk membangun sebuah tesis dengan mengintegrasikan konsep teori, data dummy untuk ilustrasi, dan analisis rinci terkait ketidakjelasan normatif dalam konteks restrukturisasi kementerian di Indonesia.

Eko Susilo

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

analisis kebijakan publik

matland

nomenklatur kementerian

kebijakan

vox pop

humaniora

pendidikan
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.