Indonesia mengajukan kerja sama dalam lingkup transfer pengetahuan dalam konteks kebijakan rumah sakit yang fokus pada pelayanan medis dan tidak menghasilkan limbah medis. Transfer pengetahuan kebijakan lain yang juga diperlukan adalah mekanisme pengolahan limbah medis dari rumah sakit ke layanan pemusnahan berdasarkan zona.
Selain dalam hal kebijakan, Indonesia juga mengaharapkan Jepang membantu tentang metode dan teknologi pengelolaan limbah medis non-incinerator. Transfer pengetahuan tentang pemerintah lokal dan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan pengelolaan limbah medis non-bantuan.
Dalam hal penanganan merkuri, pihak jepang mendukung upaya Indonesia dalam mewujudkan Inondesia bebas merkuri 2030. KLHK telah meresmikan Komite Nasional Penelitian dan Pemantauan Merkuri yang akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait tentang pemberantasan dan penghapusan produksi, distribusi dan penggunaan merkuri. Jepang mendukung pembentukan Komite ini dan akan berkontribusi melalui kerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) dalam bentuk kegiatan riset.
Sebagai implementasi Konvensi Minamata, Jepang membuat MOYAI Initiative yang terdiri dari beberapa program. Pertama adalah networking, bantuan untuk negara berkembang untuk membentuk jejaring pengelolaan merkuri. Kedua adalah assessment atau bantuan untuk melakukan kajian yang terkait dengan merkuri.Â
Ketiga adalah strengthening atau penguatan, bantuan untuk memperkenalkan teknologi yang mengurangi pemakaian merkuri. Jepang berencana untuk melakukan riset bersama tentang limbah medis atau peralatan medis yang mengandung merkuri. KLHK diminta untuk mengajukan nama atau institusi pelaksana untuk melakukan kerja sama ini. Melalui MOYAI Initiative ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam penanggulangan merkuri.
Indonesia menyambut baik usulan Jepang mengenai kerja sama dalam kerangka ASEAN +3 dan G20 untuk masalah sampah laut, dan Indonesia siap untuk memimpin pengembangan komitmen dan rencana aksi di tingkat regional, dalam rangka memerangi sampah laut dan laut sampah di Asia Tenggara.
Indonesia ingin mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan panduan komprehensif untuk mengukur dan melaksanakan penelitian terhadap dampak sampah laut dan mikroplastik dari semua aspek. Indonesia juga ingin menjalin kerja sama dengan Jepang untuk menjadikan Environmental Management Center (EMC) di P3KLL sebagai pusat penelitian dan pengawasan merkuri di tingkat ASEAN. Sebagai referensi nasional, KLHK mengusulkan revitalisasi EMC karena beberapa alat laboratorium tidak dapat digunakan dan teknologi yang sudah usang.
Selain empat kerja sama di atas, KLHK juga akan bekerja sama pengelolaan danau berkelanjutan serta kerja sama bidang ekowisata dan pemanfaatan taman nasional. Dalam kerja sama pengelolaan danau berkelanjutan, KLHK mengusulkan kerja sama dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur.
Usulan kerja sama bidang ekowisata adalah pengelolaan sampah pengunjung di kawasan konservasi. Pembangunan infrastruktur di kawasan target wisata yang memperhatikan material yang ramah lingkungan (green infrastructure), termasuk penyediaan sanitasi dan sumber energi. Peningkatan kapasitas, khususnya dalam interpretasi, promosi, pemasaran dan pengelolaan informasi. Terakhir adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam wisata serta membangun model pengelolaannya.
Sumber berita:
Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian LHK
