Mohon tunggu...
eko kuntadhi
eko kuntadhi Mohon Tunggu... -

bekerja pada perusahaan penerbitan dan periklanan, di Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Politik

BBM Naik dan Etika Parpol

27 Maret 2012   06:44 Diperbarui: 25 Juni 2015   07:25 158
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Yang juga membingungkan, bagaimana para kepala daerah ikut-ikutan demo penolakan kenaikan harga BBM. Bukankah mereka adalah eksekutif juga? Bukankah mereka bagian dari pemerintahan juga? Sebagai bagian dari pemerintah, bukankah ada forum lain yang lebih resmi untuk menyuarakan pikirannya, ketimbang demonstrasi jalanan?

Mungkin ini masalahnya. Ketika Megawati 10 Januari lalu mengusulkan kenaikan harga BBM, barangkali dia sedang berfikir dalam posisi melihat komposisi keuangan  APBN secara rasional. Begitupun ketika menteri-menteri rapat kabinet dan didepannya direntangkan kalkulasi APBN, mereka memang berfikir harga bensin wajar diusulkan naik.

Sesuatu yang rasional, belum tentu menyenangkan. Sebagai partai, juga sebagian politisi, targetnya harus tetap mempesona rakyat. Ini salah satu bahan jualan untuk menjaring suara. Lebih baik sekarang usulan kenaikan BBM itu ditolak, sebab rakyat saat ini sedang menolak dengan keras (sampai kapanpun tidak pernah akan ada rakyat yang riang gembira menerima kenaikan BBM). Toh, melihat kalkulasi APBN dan kecenderungan harga minyak dunia, mau tidak mau pemerintah mesti harus mengusulkan kenaikan harga BBM juga. Mungkin tahun depan. Jika sekarang ditolak, artinya dengan setengah tercekik pemerintah juga akan mengusulkan kenaikan harga BBM di tahun depan. Mungkin saat itu waktu yang pas untuk menerima usulan kenaikan harga BBM. Kemarahan rakyat jauh lebih bagus jika mendekati 2014.

Mungkin ini menyangkut soal etika politik. Selain soal penolakan dan penerimaan kenaikan harga BBM, tampaknya rakyat juga perlu diajarkan bagaimana sebuah dinamika politik bisa dijalankan dengan lebih beretika. Bagaimana etika sebuah parpol menyalurkan aspirasinya, juga bagaimana partai yang ikut dalam pemerintahan sebaiknya harus bersikap. Juga bagaimana para kepala daerah bisa menyalurkan protesnya dengan saluran yang wajar.

Rakyat senang jika harga BBM tidak jadi naik. Soal rasionalisasi perhitungan APBN, itu bukan urusan rakyat. Tapi, rakyat juga butuh pertunjukan politik yang lebih beretika...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun