Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Pidato Bung Karno (1 Juni 1945)

Dalam pidatonya di depan Dokuritu Zyunbi Tyoosakai, Bung Karno menyampaikan (cuplikan pidato):

"Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudarasaudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democracy. Tetapi tidakkah di Eropah justru kaum kapitalis merajalela?

Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ecomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimakksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil.

Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyaraka tedapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid."

Dalam konteks ini, Bung Karno menekankan bahwa penyelenggaraan negara harusmenjungjung tinggi persamaan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap permusyawaratan dan permufakatan memiliki batasan yakni kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada permufakatan yang memenangkan kapitalis dan yang lainnya! 

Referensi: Naskah Pidato 1 Juni 1945

Catatan: Tulisan ini untuk mengenang Hari Lahirnya Pancasila Tanggal 1 Juni. Mohon maaf jika terdapat kesalahan.

Gambar: Dokumentasi Pribadi