Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin daerah melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum.
Jadi pemilihan umum adalah sarana untuk menyampaikan suara masyarakat, untuk itu sauara masyarakat di kepulauan terpencil harus dijemput agar terciptanya demokrasi yang seutuhnya dikepulauan daerah Mentawai.
Memang selama ini berbagai kelompok masyarakat, partai politik, aparatur sipil Negara maupun perorangan telah memulai menjemput aspirasi masyarakat sampai kedaerah-daerah terpencil.
Namun apakah telah sesuai dengan semangat, tujuan dan asas dari pemilu itu sendiri, Terkait dengan pentingnya menjemput suara masyarakat dalam proses demokratisasi di daerah Mentawai, maka penting bagi semua yang termasuk kedalam komponen kepemiluan untuk menyatukan tekat dan kesepahaman sesaui dengan undang-undang no. 7 tahun 2017.
Pada tingkat aktor politik, kepentingan elite politik dan kepentingan partai yang bersifat jangka pendek masih mendominasi arah transisi demokrasi di wilayah mentawau. Semua ini tentu saja berdampak pada tertundanya kembali konsolidasi demokrasi.
Seperti dikemukakan oleh Larry Diamond (1999), konsolidasi demokrasi tidak cukup hanya dengan terselenggaranya pemilu secara prosedural, melainkan juga melembaganya komitmen demokrasi pada partai-partai dan parlemen yang dihasilkannya.
Dengan begitu transisi demokrasi masih akan berlangsung dalam tarik-menarik kepentingan pribadi, partai dan kelompok, sehingga cenderung mengarah pada pelestarian status quo politik ketimbang menuju suatu demokrasi yang lebih baik serta pemerintahan yang bersih dan lebih bertanggung jawab.
Permasalahan-permasalahan diatas hanya bisa diatasi atau diminimalisir apabilah Penyelenggara Pemilu mampu menyatukan kesepahaman dengan Aparatur Sipil Negara, Aparat Keamanan, Partai Politik atau Tim Sukses sama-sama mengawal kegiatan ini dan berkomitmen mewujudkan hak pilih masyarakat terpencil sesuai denga aturan dan peraturan yang berlaku.
Kalau kesepahaman telah terbentuk dan dalam pelaksanaannya saling mengingatkan dan mengawasi. Untuk mewujudkannya landasan hukumnya sudah jelas, ada undang-undang yang mengatur (UU Pemilu no.7 tahun 2017), kalau semua berpedoman pada kitab yang telah ditentukan, maka harapan untuk keterwakilan seluruh pemilih yang mempunyai hak pilih dengan sendirinya akan terwujudkan.
