Kritik terhadap Kekuasaan Negarawi Dan Implikasinya Bagi Ormas di Indonesia

Mikhail Alexandrovich Bakunin: Kritik Terhadap Kekuasaan Negarawi Dan Implikasinya Bagi ORMAS Di Indonesia

      (Mikael Ekel Sadsuitubun - Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng Manado)

Abstrak

Anarkhisme adalah paham yang menyuarakan aspirasi secara langsung dengan mengutamakan perdamaian dan fraternity bukan penganiayaan untuk peniadaan negara. Organisasi sosial kemasyarakatan (ORMAS) merupakan organisasi nonprofit yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi dan misi. Adapaun peran dari Ormas merupakan pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat sebagai Ham".

Kata Kunci: Fraternity, Borjuis, Proletariat, Kekuasaan, Kediktatoran, Anakhisme, Aspirasi, Organisasi social masyarakat.    

Pendahuluan 

Kekuasaan negarawi selalu berwajah ganda. Ia begitu menarik, sehingga kita dapat mengorbankan apa saja untuk memilikinya. Kekuasaan juga mengandung sifat-sifat yang mencemaskan. Ia dapat membawa malapetaka dalam kehidupan individu maupun kelompok. Jatuhnya sejumlah besar korban politik merupakan fakta yang tidak dapat dihindarkan apalagi dalam suatu pemerintahan otoriter. Maka kekuasaan bisa saja dilihat sebagai momok yang menakutkan, karena ia dapat menjadi sebab bagi nasib buruk banyak orang khususnya kaum proletariat dalam srata sosial setempat. Kenyataan-kenyataan yang ada seperti terjadi di Jerman, Prancis, Rusia dan juga di negara kita Republik Indonesia dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto dalam kurun waktu 30 tahun memang terlihat pembangunan fisik negara dimana-mana tetapi juga tidak ada kebebasan individu yang dimiliki oleh masyarakat. Apabila dicermati dengan baik maka sesungguhnya masyarakat terbagi pula dalam kelas-kelas sosial dan ekonomi. Namun demikian dalam realitas terkini model tersebut malah merambah ke generasi muda NKRI melalui organisasi masyarakat (ORMAS). Ormas yang sesungguhnya sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan untuk memperjuangkan hak dan kebabasan rakyat kecil tanpa memandang suku, ras dan agama kini berubah arah hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Kediktatoran monarki yang ada di Jerman, Rusia dan Prancis membuat anak-anak muda seperi Bakunin yang mengalami keadaan itu tergerak untuk membuat revolusi terhadap negaranya dengan belajar keras untuk mengusai ilmu filsafat dengan berbagai alirannya, terlibat aktif dalam diskusi-diskusi politik hingga membentuk ideologi anarkisme (filsafat politik revolusioner) untuk melawan pemerintah dan membela kaum buruh, tani yang di eksploitasi dengan keyakinan akan konsep fraternity untuk mencapai kebebasan. Untuk itu tulisan ini akan mengikuti alur pemikiran sebagai berikut: Pertama, sejarah singkat dari Mikhail Alexandrovich Bakunin. Kedua, kekuasaan negara dan kebebasan individu: suatu masalah kediktatoran monarki. Ketiga, kritik terhadap Marxisme. Keempat, implikasi bagi ormas di Indonesia.

1. Mikhail Alexandrovich Bakunin: Sejarah Singkat

Lahir pada tahun 1814 di Rusia. Bakunin dengan cepat menumbuhkan rasa kebencian kepada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dan pemilik modal yang minoritas terhadap mayoritas kaum buruh dan petani. Di usia 21 tahun setelah beberapa tahun mengabdi kepada negara sebagai seorang tentara, ia kemudian mengundurkan diri dari kemiliteran dan mulai menekuni filsafat Kant dan Hegel, dari kedua tokoh itu ia lebih memilih sebagai seorang Hegelian haluan kiri atau radikal. Bakunin adalah anarkis revolusioner Rusia, dan pendiri anarkisme kolektif. Ia dikenal sebagai tokoh anarkisme yang paling berpengaruh, dan pendiri utama tradisi anarkis social. Wibawa besar Bakunin sebagai akatifis menjadikan dirinya salah satu idelog yang paling terkenal di Eropa. Dia sangat berpengaruh di kalangan kaum radikal di seluruh Rusia dan Eropa. Bakunin di besarkan di Pryamuckhino, di perkebunan keluarga di Trever Governotrate, dan disanalah dia mulai belajar filsafat dari ayahnya. Pada tahun 1840, dia mengadakan perjalanan ke St. Petersburg dan Berlin guna mempersiapakan dirinya untuk menjadi dosen filsafat atau sejarah di Universitas Moskow. Pada tahun 1842, dia pindah dari Berlin ke Dresden. Akhirnya ia bermukim di Paris, dan disana dia berjumpa dengan Pierre-Joseph Proudhon dan Karl Marx.[1]  

2. Kekuasaan Negara dan Kebebasan Individu: Suatu Masalah Kediktatoran Monarki 

Setelah kemenangan besar kekaisaran Jerman atas Prancis, Swiss, Austria dan menjadi salah satu kekuatan yang di takuti di daratan Eropa, dengan kekuatan militer, politik dan ekonomi serta kecerdasan intelektual, membuat mereka menguasai segala aspek, maka keadaan ini turut mempengaruhi perekonomian dan kehidupan sosial, politik masyarakat di benua Eropa khususnya di Prancis, terkecuali Inggris Raya. Masyarakat semakin terbagi dalam kelas-kelas sosial atau strata[2]; pemilik modal, insinyur dan industrialis berada pada kelas atau golongan borjuis sedangkan kelompok buruh, tani dan sebagian borjuis miskin termasuk dalam kelas proletariat. Situasi semakin berubah. Kelompok ploretariat semakin di eksploitasi kebebasan dan hak-hak individu lainnya. Organisasi-organisasi internasionalpun bereaksi untuk menghadapi monster negara yang akan melahap seluruh tatanan sosial, ekonomi dan negara dengan tentunya menggerakan seluruh tatanan tindakan energik dari seluruh negara Eropa untuk mengakhiri tindakan kediktatoran di abad ke-19 secepatnya.[3]

Namun, bagaimana mengahadapi pangeran Bismarc dan Kanselir Jerman? kekuatan Gereja, Paus dan Patriarkal? Gereja melalui Paus sendiri mengutuk organisasi-organisasi Internasional yang mulai bergerak melawan negara. Kedua lembaga ini begitu kuat karena masing-masing memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kekuatan yang begitu besar. Hal ini semaikin menguatkan keyakinan politik Bakunin untuk menolak sistem kekuasaan negarawi dan hierarkis dalam nama dan bentuk apa pun, dari ide Tuhan ke bawah, dan setiap bentuk otoritas hierarki, baik berasal dari kehendak badan berdaulat atau bahkan dari negara yang memungkinkan hak pilih universal.[4] Melihat hal ini dan dengan keterlibatannya secara aktif dalam organisasi Politik Internasional, bagi Bakunin negara beserta prinsip otoritas kenegaraan, hanya memperbudak, mengeskploitasi, menghancurkan manusia dan kebebasanya. Bakunin mengartikan kebebasan bukan sebagai cita-cita yang abstrak tetapi realitas konkret yang berdasarkan kebebasan orang lain. Dalam satu arti, kebebasan terdiri dari "pengembangan penuh atas semua kekuatan setiap manusia, lewat pendidikan, kursus ilmiah, dan kemakmuran secara material." Konsepsi kebebasan macam ini "sungguh bersifat sosial, karena hanya dapat direalisasikan dalam masyarakat," tidak dalam isolasi. Dalam arti lainnya, kebebasan adalah "pemberontakan individu terhadap semua otoritas ilahi, kolektif, dan individu. Oleh karena itu negara dan semua prinsip otoritasnya harus di musnahkan, karena kemunafikan negara ingin membuat manusia bermoral dan berbudaya tetapi sampai sekarang manusia selalu di perbudak, dieksploitasi, kaum buruh, tani semakin dihancurkan hak-hak dan kewajiban manusiawinya. Bakunin juga menolak gagasan keistimewaan posisi atau kelas apa pun, karena kesenjangan social dan ekonomi akibat sistem kelas serta sistem penindasan nasional dan gender, semuanya ini bertentangan dengan kebebasan individu. Saat liberalisme bersikeras bahwa pasar bebas dan pemerintah konstitusional memungkinkan kebebasan individu, Bakunin bersikeras bahwa kapitalisme dan negara, dalam bentuk apa pun, bertentangan dengan kebebasan individu buruh dan kaum tani. Keyakinan politik Bakunin didasarkan pada beberapa konsep yang saling terkait: Pertama, kebebasan. Kedua, sosialisme. Ketiga, federalism. Keempat, anti-teisme. Kelima, materialisme. Ia juga mengembangkan kritik prediktif yang tepat terhadap Marxisme, memprediksi bahwa jika Marxis berhasil merebut kekuasaan ia akan menciptakan kediktatoran partai yang lebih berbahaya karena muncul sebagai ekspresi palsu atas kehendak rakyat.[5]

Bakunin dengan paham anarkisme melegalkan gerakan-gerakan dalam bentuk aksi langsung oleh masyarakat. Kekalahan Prancis dan runtuhnya kekuatan politiknya turut mempengaruhi kekuatan politik partai politik radikal Thiers yang dipimpin Gambeta, mengalami kehilangan harapan dan cita-cita mereka untuk membangun Prancis kembali. Pada masa yang mengkhawatirkan ini, negara yang kuat dapat memiliki suatu suara mendasar yaitu sentralisasi militer dan birokrasi antara kekaisaran dan republik paling demokratis hanya ada satu perbedaan penting: pertama para pejabat yang menindas dan merampas kekayaan rakyat demi meraup keuntungan yang lebih besar bagi kelas pemilik hak istimewa dan tuan tanah, juga mengisi saku mereka sendiri atas nama raja. Kedua menindas dan merampas hak milik rakyat dan cara yang sama untuk kepentingan kelas yang sama dan kantong yang sama, atas nama kehendak rakyat. Maka dalam republik rakyat fiktif, "bangsa berlandaskan hukum" yang seharusnya diwakili negara, menyembunyikan kenyataan, menyembunyikan kehidupan rakyat dan mengekang kebebasanya namun akan menjadi lebih mudah untuk mengatasi rakyat ketika tersedia pentungan yang digunakan untuk memukuli mereka atau dapat kita sebut juga sebagai pentungan rakyat.[6] 

Bakunin kemudian menegaskan bahwa, persoalan sosial, kebebasan individu, yang dialami rakyat dan semangat revolusi sosial, ekonomi yang hendak diusahakan, semangat yang harus dikobarkan itu seharusnya menggelegak atau sebaliknya malah dikekang dan ditundukan oleh negara. Aspirasi rakyat ini dapat terpenuhi hanya ketika kekuasaan negara, sebagai benteng terakhir kepentingan borjuis runtuh. Itu berarti tidak ada negara, apapun bentuknya entah dalam bentuk demokrasi atau republik politik redest (komunis) sebab jika ada rakyat, maka mereka hanya merasakan dan menikmati kebohongan dari apa yang dikenal sebagai perwakilan umum. Terpenting disini adalah kebebasan sosial dan ekonomilah yang mampu memberi kepada rakyat apa yang mereka butuhkan. Terbentuknya organisasi yang bebas dari kepentingan mereka sendiri dengan prinsip bergerak dari bawah keatas tanpa campur tangan, bimbingan atau paksaan dari atas. Itu bisa saja terjadi karena tidak ada negara, baik yang tidak berbentuk republik dan demokratis, bahkan negara semu-populer yang dimaksudkan Karl Marx, pada dasarnya mewakili bukan perintah rakyat dari atas kebawah, oleh orang yang berpendidikan dan memiliki hak istimewa yang seharusnya memahami kepentingan rakyat lebih baik dari pada rakyat itu sendiri. Jadi sangat mustahil bagi kelas tuan tanah dan pemerintah untuk memenuhi keinginan dan tuntutan rakyat. Satu instrument tetap pemaksaan negara, dalam kata negara, untuk negara berarti pemaksaan yang mendominasi dengan cara memaksa, disamarkan jika itu memungkinkan, tetapi tidak resmi dan terang-terangan jika diperlukan.[7] 

Perbedaan antara Gambeta dan Thiers secara keseluruhan tampak dari fakta bahwa, Thiers dipengaruhi oleh bias dan prasangka yang merebak saat itu untuk memperoleh dukungan dan keselamatan hanya dari borjuis yang kaya raya dan memandang dengan curiga puluhan atau bahkan ratusan ribu borjuis kecil dan kelas buruh (proletariat) yang berbondong-bondong mengajukan tuntutan ke kantor pemerintah, yang bercita-cita untuk menjadi golongan borjuis; sementara Gambeta, ditampik oleh kelas atas yang sampai sekarang telah menjadi penguasa eksklusif Prancis, berusaha mencari dasar kekuasaan politiknya, kediktatoran republic-demokrasi pada sebagian besar kaum borjuis murni yang kini tak lagi menerima penghargaan dan penghormatan dalam urusan administrasi negara. Ini berarti bahwa negara yang dipimpin Gambeta akan menjadi penindas dan penghancur rakyat, terlihat secara jelas, tetapi tidak lebih keji dari negara pendahulunya. Gambeta akan memoles kembali bentuk demokrasi yang luas yang akan membuat kelompok minoritas yang kaya dan rakus menjadi lebih kuat dan ketentraman menjadi lebih terjamin dan intensif memeras para buruh dengan bertumpuh pada perwakilan rakyat fiktif dari kehendak rakyat fiktif.[8] Bagi Bakunin Marx telah membuat kesalahan besar melalui ideology-ideologinya, maka berikut ini akan diuraikan kritik Bakunin terhadap Marxisme. 

3. Kritik Terhadap Marxisme 

 Bakunin dengan gagasan anarkhismenya (anarkisme: paham yang menyuarakan aspirasi secara langsung dengan mengutamakan perdamaian dan fraternity bukan penganiayaan) untuk peniadaan negara. Ia secara gambalang menyindir kaum Marxisisme pada periode awal penyebaran ideology Marxism sebagai berikut;

"pada tahun 1830an dan 1840an, revolusionisme semu mereka, belum teruji dengan cara apapun, mereka menebar kepercayaan ke khalayak luas. Mereka mempercayainya sendiri, meskipun mereka mewujudkan itu sebagian besar dalam tulisan-tulisan dengan karakter yang sangat abstrak, sehingga pemerintahan Prusia sama sekali tidak menghiraukannya. Barangkali pemerintah memahami bahwa mereka bergerak atas nama perintah".[9] 

Awal mula benturan-benturan ini dimulai ketika banyak anggota League of Just ("The establishment of the Kingdom of God on Earth, based on the ideals of love of one's neighbor, equality and justice") yang akhirnya menyeberang haluan dari simpatisan anarkisme menjadi marxisme dan berujung dengan berubahnya League of Just menjadi Communist League. Marx dan Engels berperan besar dalam mempengaruhi perubahan besar ini terutama ketika mengkritik kaum anarkis pada League of Just sebagai kaum yang selalu berpegang pada imajinasi abstrak tanpa rancangan teknis yang pasti untuk mencapai tujuan. Benturan ini tidak hanya berakhir disini, benturan antara Bakunin dan Marx menjadi api ketika kongres International (International Working Men's Association) dilaksanakan di Den Haag Belanda pada tahun 1872. Kongres ini diwarnai oleh pertentangan antara Marx beserta pengikutnya yang menganggap bahwa negara merupakan bagian penting bagi Marxisme (sosialisme), dan Bakunin dengan paham anarkisnya berpendapat bahwa negara harus diganti dengan federasi yang mengatur sendiri tempat kerja dan komunenya. Perselisihan ini diwarnai dengan keluarnya kubu Bakunin dari kongres itu dan berakhir dengan pemecatan Bakunin dari organisasi International.[10]

Lebih lanjut, berikut bagaimana Bakunin mengkritik ide-ide politik Marxisme "Bagi Marxisme, partisipasi kaum proletar dalam kehidupan politik bangsa masing-masing tampak sebagai cara yang efektif dalam mengejar perjuangan kelas dan akhirnya mencapai keunggulan proletariat dan penghapusan negara. Namun bagi kaum anarkis, setiap keterlibatan dalam politik burjois merupakan kerusakan melekat. Seseorang bisa melawan musuh atau yang lain bisa bergabung dengan musuh, tetapi satu orang tidak dapat melakukan keduanya. Berharap menggunakan metode politik dalam menghapus dominasi politik adalah khayalan berbahaya. Penciptaan negara untuk rakyat. Seturut penjelasan mereka, teori itu tidak akan bermakna apa-apa kecuali "kaum proletar diangkat ke tingkatan kelas penguasa". Apabila kaum proletar menjadi kelas penguasa, maka siapa yang akan memerintah? Pasti ada proletariat lain yang belum tunduk kepada aturan baru ini dalam negara baru ini. Barangkali rakyat jelata dari golongan petani misalnya, sebagaimana yang kita tahu tidak suka mendukung Marxis dan proletar lain pada tingkat budaya yang lebih rendah mungkin akan diatur oleh kaum proletar kota dan pabrik.[11]

Apa maksud "kaum proletar diangkat ke tingkatan kelas penguasa?" Seluruh bangsa akan memerintah, tetapi tak ada yang akan diperintah. Kemudian tidak akan ada pemerintah, tidak akan ada negara; tetapi jika ada negara maka ada pula orang-orang yang memerintah dan diperintah. Marxis menjawab dengan secara sederhana bahwa pemerintah rakyat dipimpin oleh sejumlah kecil wakil yang dipilih oleh rakyat. Kebohongan tersembunyi di balik penindasan yang dilakukan kelompok minoritas berkuasa menjadikan dirinya sendiri sebagai perwakilan dari ekspresi palsu keinginan rakyat. Mayoritas rakyat akan diperintah oleh minoritas yang istimewa. Namun, minoritas ini kata kaum Marxis, akan terdiri dari buruh. Atas jawaban itu Bakunin menjawab itu mungkin, tetapi bekas buruh, yang segera setelah mereka menjadi penguasa atau wakil rakyat akan berhenti menjadi buruh dan akan mulai memandang seluruh dunia buruh dari menara tinggi negara. Mereka tidak akan lagi mewakili rakyat kecuali diri mereka sendiri dan hasrat mereka sendiri dalam memerintah rakyat. Siapa pun yang meragukan ini berarti tidak akrab dengan sifat-sifat manusiawi.[12]

Kaum marxis melihat bahwa aksi demonstrasi atau aksi langsung lain dari kaum anarkis adalah sebuah penindasan negara, kediktatoran ini diperlukan sebagai perangkat transisi untuk mencapai pembebasan rakyat sepenuhnya. Anarki atau kebebasan adalah tujuan dan dengan demikian, rakyat yang akan dibebaskan harus diperbudak terlebih dahulu. Atas pernyataan tersebut kaum anarkis berargumentasi bahwa tidak ada kediktatoran yang dapat menciptakan kebebasan rakyat. Bagi kaum anarkis tak ada kediktatoran yang mungkin memiliki tujuan selain untuk mengabadikan dirinya sendiri, dan hal itu dapat menimbulkan dan memupuk perbudakan di tengah rakyat yang menanggungnya. Kebebasan hanya dapat diciptakan dengan kebebasan, oleh pemberontakan semua rakyat dan organisasi sukarela para buruh dari bawah ke atas."Pada bagian ini, Bakunin bersikukuh bahwa apa yang ditawarkan oleh Marxisme hanyalah sebuah ilusi mengenai pembebasan rakyat. Pemusatan kekuasaan secara absolut serta pensakralan sebuah otoritas atas nama rakyat, tentu sebuah hal yang sangat berbahaya. Semua hal dapat dilakukan atas nama rakyat dan meniadakan semua penghalang dalam versi pimpinan rakyat. Peniadaan ruang-ruang komunikasi dua arah antara rakyat bawah dengan minoritas penguasa, kemudian atas dasar merekalah yang paling mengerti keinginan rakyat melahirkan kediktatoran semu dalam balutan proletariat. Seperti yang dikatakan oleh Bakunin "Siapa pun yang meragukan ini berarti tidak akrab dengan sifat-sifat manusia". Slogan-slogan pemerintah atas nama rakyat menjadi semu belaka ketika semua kebebasan dan protes yang dilontarkan oleh rakyat dihapuskan dan dibatasi atas nama rakyat juga. Pemerintah atas nama rakyat berubah menjadi pemerintah atas nama minoritas yang "paling mengerti" rakyat.[13] 

Model pemerintahan otoriter dan monarki memang pernah di pakai di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sesamasa pemerintahan Presiden Soeharto selama tiga puluh dua tahun. Hingga kini model pemerintahan tersebut tidak lagi di gunakan. Namun demikian dalam realitas terkini model tersebut malah merambah ke generasi muda NKRI melalui ormas. Ormas yang sesungguhnya sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan untuk memperjuangkan hak dan kebabasan rakyat kecil tanpa memandang suku, ras dan agama kini berubah arah hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri bahkan hanya menjadi tunggangan untuk kepentingan konglomerat tertentu entah dalam pemerintahan ataupun swasta. Realitas beberapa tahun terakhir menunjukan bahwa setiap ormas tidak memahami hakikat ormas, fungsi, visi dan misinya. Maka melalui gagasan Statism and Anarchi setiap ormas dapat menyadari hakikatnya. Anarkisme yang di gagas oleh Bakunin bukan dalam pengertian seperti yang di mengerti kita saat ini tetapi lebih bersifat fraternity atau persaudaraan. Pada bagian berikut ini akan diurai implikasi dari gagasan Anarchi bagi ORMAS di NKRI.   

4. Implikasi  Bagi ORMAS di Indonesia  

Kehadiran Ormas di tengah masyarakat merupakan manifestasi dari gerakan sosial di Indonesia. Secara empirik organisasi masyarakat terbentuk atas kebutuhan untuk mengorganisir diri dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dirancang dan disepakati oleh pendiri oragnisasi dimaksud menentukan corak dan bentuk organisasi yang dibentuk. Kompleksitas perkembangan budaya masyarakat dalam realitasnya telah menigkatkan kesadaran untuk berorganisasi dan menghimpun diri, sehingga dalam perkembangannya beragam organisasi yang muncul sebagai wadah perjungan masyarakat. Dalam konteks Indonesia salah satu bentuk oragnisasi yang ada dan berkembang adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi sosial kemasyarakatan merupakan organisasi (non-profit) yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan visi dan misi. Adapaun peran dari Ormas merupakan pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat sebagai Ham sebagai mana diatur dalam Konstitusi NKRI pasal 28 UUD 1945. Kehidupan berserikat dan berkumpul merupakan hak yang menjadi sifat dasar manusia. Ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam membangun mutualis simbiosis baik secara sosial, ekonomi, politik dihasilkan melalui jalan berserikat dan juga berkumpul secara berkala, dan telah menjadi hak dasar bagi manusia dalam mempertahankan hidupnya sampai sekarang.[14]

Paham anarchy dari Bakunin sesungguhnya memuat gagasan-gagasan dasar dan bentuk percontohan bagi semua organisasi masyarakat. Melalui paham ini, semua usaha dan perjuangan ormas menjadi lebih tepat guna dan itu demi kepentingan rakyat apapun suku, ras dan agamanya. Dari uraian diatas maka dapat ditarik beberapa gagasan-gagasan pokok dari anarchy sebagai implikasi bagi ormas di NKRI yaitu: Pertama, paham anarkhis bersifat refleksif dan kritis, karena para anarki ada secara riil, mereka sangat memahami dan ada dalam keseharian kaum proletariat. Melalui pengalaman-pengalaman dieksploitasi hak dan kebebasan yang demikian memunculkan usaha untuk memperjuangkan kebebasan kaum proletariat. Kedua, memahami hakikat dari serikat buruh, usaha-usaha yang di perjuangkan kaum anarki menunjukan bahwa mereka sungguh memahami hakikat organisasinya, visi dan misinya sebab itulah yang memurnikan semua perjuangan mereka, meyakinkan mereka untuk tidak mudah di jadikan tunggangan oleh kelompok atau individu yang mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya semata dan mereduksi kebebasan individu dn meninggalkan persoalan social  bagi begitu banyak proletariat. Mereka juga berjuang habis-habisan untuk memperjuangkan hak dan kebebasan proletariat tanpa memandang suku, ras dan agamanya. Ketiga, semboyan revolusioner: fraternity (persaudaraan) atau sering juga di sebut brotherhood, bahwa dengan adanya kesetiakawanan sosial antara sesama proletariat dan terlebih khusus keseluruhan ormas akan menjernihkan dan memampukan serta menjadi kekuataan yang istimewa dalam memperjuangkan kepentingan proletariat. Secara khusus di NKRI semboyan fraternity akan membuka wawasan ormas untuk memperjuangkan kebebasan individu, agama, suku dan ras tanpa harus terkungkung dalam fanatisme kelompok asalnya melainkan diantar dalam partisipasi untuk kebebasan seluruh rakyat Indonesia.[15]    

Penutup 

 Kesimpulan:

 Kekuasaan Negarawi dengan karakter diktator seperti yang di kritisi oleh Bakunin membuktikan bahwa pemerintah yang memegang kekuasan model ini menghilangkan atau mematikan kebebasan manusiawi rakyat dan pastinya akan menimbulkan banyak pergolakan dalam suatu pemerintahan Negara sewaktu-waktu. Disatu sisi rakyat begitu patuh tetapi ada masanya rakyat semakin di didik oleh situasi yang dihadapinya untuk lebih kristis dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk menuntut kebabasannya. Model kekuasaan seperti inipun tidak lagi di dambakan oleh rakayat dalam perjalanan waktu hingga saat ini. Sehubungan dengan itu, maka dengan adanya ormas akan sangat membantu dan sangat memungkinkan adanya realisasi dari apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka 

 Mikhail Bakunin, statism and anarchy. Diterjemahkan oleh Ade Irma Arifin. Yogyakarta; Secon Hope, 2017.

 Mikhail Bakunin, God And The State, Diterjemahkan oleh Zulkarnaen Ishak, Yogyakarta; Secon Hope, 2017.

 Koerniatmanto Soetoprawiro, Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme. Yogyakarta; Kanisius, 2003.

 Franz Mangnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopia ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia, 2010.

 Kantor Perburuhan Internasional, Kebebasan Berserikat. Edisi kelima. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2006.