SORONG - Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fantastis itu gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh nusantara.
Sistem pendidikan di Indonesia bagian Barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun ajaran 2013/2014, terdapat 117.529 siswa sekolah dasar (SD) dan 39.529 siswa sekolah menengah atas (SMA) di provinsi Papua Barat. Sementara di provinsi Papua, terdapat 336.644 siswa SD dan 94.897 siswa SMA. Sepintas, angka itu tampak menjanjikan. Sayangnya, fakta yang ada di lapangan jauh dari sekadar angka.
Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun.Â
Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka.
Data BPS menyebutkan, Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) 2010-2015. Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Sementara nilai rata-rata HDI di Indonesia adalah 69,55.
HDI mengukur pencapaian rata-rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur di antaranya adalah kesehatan, harapan hidup, pendidikan dan standar hidup.
Selain nilai HDI yang rendah, angka inflasi di Papua Barat dan Papua cukup tinggi. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga.
"Rakyat Papua yang tinggal di kota-kota besar tidak akan mempertanyakan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Hal yang berbeda terjadi di wilayah pedesaan dan pedalaman. Di sana, mereka tak bisa sekolah karena mereka harus bekerja membantu orangtuanya," jelas Kepala SDN Abeale I, Sudarwati.
Pandangan konservatif yang melihat pendidikan adalah hal yang tidak penting dan keengganan untuk bekerja menyebabkan banyak rakyat Papua yang meninggalkan kawasan urban.
"Banyak orang Papua yang malas bekerja. Mereka terlalu nyaman hidup dari mendayagunakan sumber daya alam di sekitar. Orang-orang lokal kerap mabuk-mabukan dan tidak peduli pada pendidikan. Inilah kenapa mereka sering kalah saat berkompetisi dengan orang dari luar Papua dan memutuskan kembali ke pedalaman," tutur Edi, mantan guru di sebuah sekolah Katolik di Surabaya, Jawa Timur, yang tinggal di Sentani selama 11 tahun belakangan.
