Menengok Konsep Islam dalam Kedaulatan Pengelolaan BBM

Tak henti hentinya rakyat negeri ini dirundung duka. Belum selesai sengketa Rempang, disusul pula dengan naiknya harga Bahan Bakar Migas (BBM) yang kesekian kali. 

Ya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non subsidi per 1 Oktober 2023. Bahan bakar minyak non subsidi yang mengalami kenaikan harga diantaranya Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. (Kompas.com, 01 Oktober 2023)

Faktor yang mempengaruhi naiknya harga BBM non subsidi adalah terkait dengan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar, faktor distribusi dan biaya angkut. PT. Pertamina juga memastikan harga BBM yang naik hanya BBM non subsidi, sementara harga Pertalite dan Solar tetap. 

Padahal, konsumen BBM non subsidi tidak hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga dari kalangan pelaku industri. 

Kenaikan harga BBM tentu akan mempengaruhi biaya produksi, selanjutnya akan menyebabkan kenaikan harga barang. Jika harga barang kebutuhan semakin mahal, maka daya beli masyarakat akan semakin rendah. Banyak masyarakat yang akhirnya akan menggunakan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian menyebabkan jumlah uang yang beredar semakin banyak. inilah yang akhirnya memicu terjadinya inflasi.

Sungguh, tak habis pikir kondisi kesulitan yang dirasakan rakyat negeri ini. Hari demi hari dihadapkan dengan kesusahan akibat kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. 

Dari Mana Impor BBM Indonesia?

Naiknya harga BBM non subsidi niscaya terjadi, mengingat kebutuhan bahan bakar kita sangat tergantung pada impor sehingga harganya pun sangat tergantung pada pasar bebas.

Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting naiknya harga BBM per 1 Oktober 2023 mengikuti tren harga rata-rata minyak dunia yaitu harga publikasi Means of Platts Singapore (MOPS)/Argus periode 25 Juli 2023 hingga 24 Agustus 2023.(Kompas.com, 1 Oktober 2023).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 Singapura adalah negara tujuan impor BBM Indonesia terbesar yaitu sebesar 10,91 juta ton, US$ 10,35 miliar. Mirisnya, sebagian BBM yang di impor dari Singapura merupakan hasil eksploitasi sumur minyak yang ada di Indonesia. (cnbcindonesia.com, 21 Februari 2023).

Meskipun memiliki luas wilayah yang terbatas, kemampuan Singapura dalam kepemilikan kilang minyak memang diakui. Letak negaranya yang strategis serta kemudahan berinvestasi dan perizinan jadi alasan banyak perusahaan minyak multinasional menempatkan kilang minyak di negara tersebut.

Kedaulatan pengelolaan BBM

Pemerintah kerap kali menaikkan harga BBM. Banyak alasan yang diungkapkan diantaranya untuk menyelamatkan APBN, ketidakmampuan pengelolaan minyak mentah, atau untuk mengikuti harga minyak internasional. 

Dari argumentasi pemerintah tersebut dapat dinilai beberapa hal. Pertama, tidak ada kemauan pemerintah memikirkan solusi yang tepat yang tidak menyengsarakan rakyat. Kedua, ketundukan pada asing. 

Hal itu tampak pada kebijakan yang diterapkan dalam masalah BBM ini. Dengan mudahnya pemerintah mencari tambahan pendapatan dengan menaikkan harga BBM. Sementara kekayaan alam yang melimpah tetap saja dibiarkan dalam cengkeraman swasta, baik asing maupun domestik. Padahal, secara fakta BBM adalah sumber energi bagi kehidupan masyarakat. 

Sekali lagi rakyat yang harus menanggung beban seumur hidup. 

Jika saja pemerintah tidak tunduk pada asing, maka mereka akan bisa menemukan solusi. 

Dalam pandangan Islam, BBM adalah kepemilikan umum yang sumbernya harus ditambang dari dalam perut bumi. Diibaratkan sebagai barang berserikat yaitu "Api". Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.

Karena untuk mendapatkannya memerlukan upaya dan biaya pengelolaan maka negaralah yang mengambil alih tanggung jawab eksploitasinya untuk mewakili rakyat. Semua ini harus dilakukan secara mandiri tanpa intervensi asing sama sekali. 

Negaralah yang berhak untuk mengeksploitasinya, menyulingnya, dan mengelolanya hingga jadi sumber energi siap pakai seperti BBM. 

Jika membutuhkan keahlian dari tenaga asing maka hanya diikat dengan kontrak kerja (ijarah) yang digaji, bukan investasi. Dengan begitu negara akan memiliki kedaulatan penuh dalam mendistribusikan hasil BBM kepada rakyat. 

Dua mekanisme dalam pendistribusian.

Pertama, memberikan subsidi langsung kepada masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. Karena harga yang diberikan adalah harga produksi yang tidak ada margin keuntungan. Sementara negara bisa menjual BBM kepada industri dalam negeri dengan menetapkan margin keuntungan, atau menjual ke luar negeri dengan mengambil keuntungan maksimal. Keuntungan ini yang akan masuk pos kepemilikan umum Baitul Mal. 

Kedua, negara menjamin kebutuhan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, fasilitas umum, maupun infrastruktur publik. Sehingga rakyat dapat menikmatinya secara gratis.

Jika pengelolaan seperti di atas yang diterapkan maka negara akan memiliki sumber pendapatan yang begitu besar. Ekspor energi keluar negeri juga dapat meningkatkan bargaining power di kancah internasional. 

Wallahu alam bis sawab.