Mengapa Terjadi Politik Dinasti?

Berbeda dengan yang terjadi di partai politik Indonesia. Ketiadaan seleksi, konvensi, ataupun jenjang karier politik yang jelas di internal partai, menyebabkan pragmatisme menjadi satu-satunya cara untuk menaiki tangga politik yang lebih tinggi. 

Identitas partai politik menjadi pudar dan masyarakat dipaksa untuk melihat figur ketimbang identitas, gagasan, dan ide yang dibawa oleh partai politik. 

Di Indonesia, meski berasal dari partai yang mengusung nasionalisme, namun seluruh kebijakan justru berorientasi pada pasar bebas. Ini jelas merupakan bukti bahwa partai politik gagal menjadi pilar demokrasi yang baik dan melanggengkan politik feodal dan juga pragmatisme.

Kegagalan sistem kaderisasi partai ini berkorelasi terhadap budaya politik masyarakat Indonesia. Transisi menuju demokrasi yang ideal terhalang pada perilaku politik masyarakat yang masih pragmatis. 

Keadaan ini dilihat sebagai celah bagi partai politik untuk memanfaatkan situasi yang buruk menjadi keuntungan bagi elektoral partai politik. Politik dinasti akhirnya tumbuh dengan subur akibat dari jaringan dan modal finansial yang kuat sehingga cukup mudah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang berpihak pada kandidat yang diusung oleh penguasa.

Penulis beranggapan bahwa politik dinasti bukanlah sebuah permasalahan mengingat undang-undang menjamin hak politik bagi seluruh warga negara. Namun yang harus digarisbawahi ialah kemampuan dari politik dinasti ini dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. 

Pada banyak kasus, politik dinasti identik dengan praktik korupsi kekuasaan yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, ke depannya perlu diatur dan diregulasi sistem kaderisasi partai politik yang tegas dan jelas sehingga memaksa setiap orang yang hendak berkarir di partai politik untuk berproses dalam koridor yang baik dan benar. 

Selain itu, partai politik harus melibatkan publik dalam pengusungan kandidat baik di eksekutif maupun legislatif sehingga terjadi peningkatan kualitas kader partai politik untuk merumuskan gagasan berdasarkan ideologi politik partai dan ideologi politik negara, dan masyarakat mampu menilai siapakah yang dianggap mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada di masyarakat.