Obat Kita Berbangsa Bernama Covid-19 (Bagian Pertama)

Artinya seluruh keputusan politik, medis, dan lain sebagainya, harus melalui pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjadi kepanjangan tangannya saja. Termasuk pengumuman pelaporan pasien positif, sembuh, dan meninggal. 

Langkah ini tetap saja menjadi polemik. Beberapa kepala daerah yang daerahnya terdampak, mulai memberlakukan lockdown lokal. Bahkan Bupati Puncak Jaya Papua melakukan lockdown terhadap pintu masuk dan keluar wilayahnya tersebut. Kebijakan ini mendapat dukungan Gubernur Papua namun dipertanyakan oleh Mendagri.

Pada setiap kesempatan konferensi pers, Presiden hingga menteri-menterinya berulang kali menegaskan tak akan melakukan lockdown. Bahkan presiden pernah memberikan penegasan bahwa kepala daerah dilarang melakukan lockdown tanpa seijin pemerintah pusat. 

Secara undang-undang memang benar adanya, namun secara moral kekuasaan, ini tentu bisa memunculkan pertanyaan, mengapa banyak kepala daerah ingin memberlakukan lockdown tanpa seijin pemerintah pusat? 

Kini banyak pengamat lebih mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan kepala daerah dalam melakukan pencegahan dibandingkan dengan pusat. Bila terus terjadi saling "ambil panggung" bukan tidak mungkin akan terjadi kekacauan pola-pola kepemimpinan dalam penanganan pandemic ini.

Pentingnya Moral pada Kekuasaan

Pemerintah dibuat kesulitan dalam pencegahan terhadap Covid-19 akibat dari keengganan sebagian masyarakat Indonesia mengikuti himbauan yang dikeluarkan pemerintah. 

Himbauan berupa social distancing, tinggal di rumah, hingga larangan berpergian ke luar kota beberapa kali dilanggar oleh masyarakat Indonesia. Ini tentu menjadi permasalahan sendiri. 

Akibat dari pandemic ini, seluruh aktivitas orang dipaksa berhenti. Tidak hanya di Indoenesia tapi juga di seluruh dunia. Tentu banyak orang yang tidak siap untuk melakukan ini. 

Selain karena faktor kebiasaan, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh. Ini bisa menjadi pertanyaan, apakah sanggahan-sanggahan dan juga lelucon-lelucon pemerintah saat sebelum status corona menjadi bencana nasional dianggap mengurangi moral pemerintah di mata rakyat sehingga ada rasa ketidakpercayaan penuh terhadap pemerintah?

Pentingya surplus moral menjamin rakyat untuk mematuhi setiap perintah demi kepentingan bersama. Surplus moral ini menjadi landasan dalam demokrasi guna memastikan terciptanya pemerintahan berdasarkan kerakyatan.