Stabilitas Pajak dalam Permasalahan Negara

Permasalahan pajak di indonesisa mungkin menjadi hal yang lumrah dan menjadi masalah eksis dikalangan masyarakat maupun kalangan orang khusus. Meskipun demikian banyak orang yang salah mengartikan fungsi pajak itu sebagai apa dan kemana dana itu mengalir. Masyarakat awam mengira bahwa pajak itu hanya sebatas membayar iuran kepada negara dan dana tersebut digunakan pemerintah dengan fungsi yang "lain". Namun pada kenyataannya pajak pajak yang digunakan tidak lain dan tidak bukan  untuk pembiayaan anggaran yang berkaitan dengan  pembangunan infrastuktur negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak yang dipungut melalui sistem mekanisme guna menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan pada kas negara.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang -- undang (pasal 23A undang -- undang Dasar Republik Indonesia 1945). Pajak mempunyai sifat memaksa, jika tidak dibayarkan maka utang pajak akan ditagih dengan pemberian surat tagihan pajak (STP) maupun penyitaan sebagai jaminan pembayaran pajak.

Dengan adanya hukum pajak yang mengatur  hak dan kewajiban serta hubungan Wajib Pajak dengan pemerintah atau pemungut pajak yang bersangkutan bertujuan mengambil kekayaan oleh pemerintah dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Fungsi hukum pajak disini yaitu sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Dan juga untuk menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yakni: 

1. Self Assessment System.
2. Official Assessment System.
3. Withholding Assessment System.

Self Assessment System, dimana pada system ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh atas pelaporan,perhitungan,pembayaran sendiri pajak yang terhutang, sedangkan petugas pajak hanya untuk mengawasi.

Official Assessment System, system pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau apparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Withholding Assessment System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

Pajak bersifat krusial dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber dari pelaksanaan pembangunan negara Indonesia sehingga pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

• Fungsi Anggaran ( Bugetair )

Pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi untuk pengeluaran negara. Pajak berfungsi sebagai pemasukan kas negara,sumber APBN serta pundi -- pundi negara. Yang nantinya dana pajak akan digunakan untuk menjalankan tugas rutin oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan serta biaya lainnya yang dibutuhkan oleh negara. Biaya ini didapatkan dari penerimaan  pemungutan pajak oleh wajib pajak/masyarakat.Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

• Fungsi  Mengatur ( Regulerend )

Dalam fungsi ini pajak bisa jadi untuk mengatur kehidupan masyarakat guna menerapkan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi. Dengan fungsi ini juga pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

• Fungsi Pajak sebagai Stabilitas

Pada fungsi ini pemerintah memiliki dana pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan  stabilitasi  harga dalam negara, sehingga dapat menekan lajunya inflasi. Dengan demikian stabil disini memiliki pandangan dalam mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dan penggunaan pajak secara selektif dan efisien.

• Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut dari masyarakat akan digunakan untuk retribusi pembiayaan negara dan memfasilitasi kepentingan umum pada rakyat dan juga Sebagian dana dialokasikan untuk membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya masyarakat mendapatkan pendapatan yang meningkat.

Pungutan pajak di indonesia didasari pada rasa keabsahan dan keadilan besama sebagimana pungutan pajak hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan ketentuan memiliki penghasilan kurang lebih dari 60 juta per tahunnya. Untuk itu asas dalam regulasi pajak digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan regulasi pajak.

Secara umum asas perpajakan yang digunakan dunia ada tiga yaitu asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber. Untuk asas perpajakan di indonesia sendiri mempunyai beberapa macam asas yang diterapkan dan dibagi dalam beberapa poin tertentu. Yang bertujuan petugas dan wajib pajak akan lebih jelas dalam proses penggolongan jenis pajak apa saja yang harus dipungut serta bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Pada poin dibawah yang merupakan asas pajak di indonesia.

• Asas Domisili

Asas domisili berfokus pada tempat tinggal wajib pajak pada waktu tertentu. Asas ini berlaku untuk setiap warga negara yang menempati domisili di negara tersebut. Dengan hal ini tidak berpengaruh pada hasil pendapatan dari luar negeri maupun dalam negeri. Asas ini berlaku untuk semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha.

• Asas Sumber

Asas sumber disini berarti menempatkan pungutan pajak berdasarkan pendapatan penghasilan baik dari perusahaan maupun tempat tinggal wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki penghasilan luar negeri maka harus tetap dibayarkan, selama penghasilan tersebut digunakan di indonesia .

• Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan disini berarti setiap wajib pajak yang lahir dan bertempat tinggal di indonesia ataupun, warga negara asing/WNA yang lahir dan tinggal di wilayah indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah meninggalkan indonesia. Untuk WNA yang memiliki syarat tersebut maka setiap penghasilan yang dmiliki harus dibayarkan pada pungutan pajak indonesia.