Mohon tunggu...
Egita Fransisca Br Sinuhaji
Egita Fransisca Br Sinuhaji Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta

Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kebijakan Luar Negeri Era Jokowi: Pendekatan Realisme dalam Menghadapi Tantangan Global

7 Desember 2024   14:57 Diperbarui: 7 Desember 2024   16:02 76
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://setkab.go.id/soal-natuna-presiden-jokowi-tegaskan-tidak-ada-tawar-menawar-soal-kedaulatan/

Di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia mengadopsi pendekatan kebijakan luar negeri yang semakin pragmatis. Melalui pendekatan realisme, kebijakan ini menempatkan kekuatan nasional dan kepentingan negara sebagai prioritas utama.

Pendekatan yang digunakan mencerminkan teori realisme dalam hubungan internasional. Realisme sebagai teori hubungan internasional menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan nasional dalam menentukan kebijakan luar negeri. 

Thucydides, dalam The History of the Peloponnesian War, menggarisbawahi mengenai kekuatan menentukan hukum dalam hubungan antarnegara. Perspektif ini menyoroti bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional yang anarki, di mana tidak ada otoritas global yang mengatur.

Kenneth Waltz, seorang pemikir realisme struktural juga menambahkan bahwa struktur internasional memaksa negara untuk bertindak rasional guna mempertahankan posisinya dalam hierarki global. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan, terutama di bawah kepemimpinan Jokowi yang berusaha melindungi kedaulatan dan memaksimalkan kepentingan nasional melalui langkah-langkah strategis.

Lalu bagaimana teori realisme ini diterapkan? Esai ini akan membahas implementasi pendekatan realisme dalam kebijakan luar negeri Jokowi untuk menghadapi tantangan global.

Teori Realisme dalam Hubungan Internasional

Teori realisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya kekuatan dan kepentingan nasional sebagai pendorong utama perilaku negara. Realisme berargumen bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional yang anarki di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi. 

Realisme juga memandang dunia sebagai arena kompetisi tanpa akhir di mana negara-negara bersaing untuk kekuatan dan keamanan. Negara sebagai aktor utamanya, berusaha melindungi kepentingan nasionalnya, baik melalui diplomasi, aliansi, maupun kekuatan militer.

Indonesia telah menganut prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif di awal kemerdekaannya. Prinsip ini memungkinkan Indonesia mengambil sikap mandiri dalam dinamika politik global tanpa terjebak dalam blok-blok kekuatan dunia tertentu. 

Dengan kondisi global yang terus berubah, kebijakan luar negeri perlu disesuaikan dengan dinamika internasional. Di bawah kepemimpinan Jokowi, kebijakan luar negeri semakin terfokus pada kepentingan ekonomi, keamanan maritim, dan keterlibatan regional.

Indonesia, dengan posisi geografis strategis di jalur perdagangan internasional, tidak bisa menghindari dinamika ini. Sebagai negara berkembang yang berada di tengah pusaran konflik dan kepentingan global, strategi realistis menjadi kunci untuk mempertahankan kedaulatan dan mencapai tujuan nasional.

Analisis Realisme dalam Kebijakan Luar Negeri Jokowi

Kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi menunjukkan penerapan nyata teori realisme. Berikut ini adalah penerapan kebijakan luar negeri Indonesia melalui pendekatan realisme : 

1. Strategi Keseimbangan Kekuatan

Indonesia berupaya menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik dengan mengelola hubungan baik dengan berbagai kekuatan global. Hal ini menunjukkan pemahaman realistis bahwa kerja sama hanya terjadi ketika ada keseimbangan kepentingan.

Indonesia mempererat hubungan dengan Amerika Serikat melalui kerja sama pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, Indonesia juga memanfaatkan hubungan ekonominya dengan Tiongkok untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur nasional.

2. Penguatan Kapabilitas Nasional

Di era Jokowi, modernisasi alutsista menjadi prioritas utama. Anggaran pertahanan meningkat secara signifikan untuk pembelian kapal selam, jet tempur, dan radar canggih. 

Pada tahun 2022, Indonesia menandatangani kontrak pembelian 42 jet tempur Rafale dari Prancis. Langkah ini menunjukkan fokus Jokowi pada peningkatan kekuatan militer untuk menghadapi tantangan keamanan regional.

Langkah-langkah seperti modernisasi alutsista dan peningkatan keamanan maritim mencerminkan pendekatan realistis. Indonesia tidak bergantung sepenuhnya pada kerja sama internasional untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Kebijakan militer Jokowi ini sejalan dengan pendekatan realisme yang menganggap bahwa kekuatan militer adalah salah satu faktor penentu dalam hubungan internasional.

3. Keamanan Maritim Sebagai Prioritas 

Sebagai negara kepulauan, keamanan maritim menjadi fokus kebijakan Jokowi. Konsep Poros Maritim Dunia yang dicanangkan pada awal masa jabatannya mencerminkan ambisi Indonesia untuk memanfaatkan potensi maritim sebagai kekuatan strategis.

Konsep Global Maritime Fulcrum (Poros Maritim Dunia) mencerminkan ambisi Indonesia untuk mengukuhkan posisinya di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan ini mengedepankan penguatan regional dan peran sebagai penjaga stabilitas maritim.

Ancaman nyata di Laut Natuna Utara tersebut, yaitu Tiongkok mengklaim wilayah Indonesia sebagai bagian dari Nine-Dash Line. Indonesia menanggapi dengan meningkatkan patroli maritim dan menegaskan kedaulatannya di kawasan tersebut.

Sebagai contoh, pada 2020, Indonesia melakukan patroli intensif di Laut Natuna Utara setelah kapal-kapal nelayan Tiongkok memasuki wilayah ZEE Indonesia. Tindakan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi terkait kedaulatan wilayahnya.

Klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan menjadi tantangan yang harus dihadapi, dan Jokowi mengambil langkah tegas. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kekuatan dan kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri.

Di tingkat domestik, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan luar negerinya yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Indonesia sebagai negara demokrasi, dengan dinamika politik yang cukup kompleks, perubahan kebijakan luar negerinya bisa terjadi. Hal tersebut terjadi seiring dengan pergantian pemerintahan, yang dapat memengaruhi citra dan posisi Indonesia di dunia internasional.

Pendekatan realisme dalam kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi menunjukkan bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global dengan mengedepankan kepentingan nasional dan kedaulatan negara. 

Dalam era yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia di bawah Jokowi telah membuktikan bahwa dengan pendekatan realisme yang hati-hati dan terukur, Indonesia dapat tetap menjaga kedaulatan negara

Dengan pendekatan realistis, kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi telah menegaskan pentingnya kedaulatan dan kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika global. Namun, tantangan baru yang lebih kompleks menunggu, dan pendekatan ini akan terus diuji efektivitasnya

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun