Pendapat lain muncul dari Azyumardi Azra yang merupakan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sebagaimana dilansir dalam RMOL 09/07/15), meskipun dalam hal ini sependapat dengan ketiga syarat tersebut, namun beliau mencoba menguraikan kembali menjadi lebih rinci, sehingga ada enam syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:Â
(1) stabilitas politik, semakin stabil sistem politik suatu negara, maka semakin tinggi potensi kebangkitannya;
(2) kekuatan ekonomi danÂ
(3) kemandirian, semakin ketergantungan suatu negara pada negara lain (tidak mandiri), maka peluang untuk maju sangatlah kecil ataupun potensi kebangkitannya semakin rendah;
(4) pemahaman keagamaan, semakin inklusif pandangan keagamaan di sebuah negara, maka peluang untuk bangkit menjadi semakin besar;
(5) pemikiran keislaman, semakin modern pemikiran keislaman masyarakat, maka peluang untuk maju semakin terbuka;
(6) sistem sosial budaya, semakin sisitem sosial budaya itu menjunjung domestifikasi, maka semakin kecil peluang untuk maju.Â
Bagaimana Stabilitas Politik Indonesia Saat Ini?
Kemajuan umat Islam ataupun kemajuan sebuah negara salah satunya bisa dilihat dari stabil tidaknya sistem politik. Jika ditengok dari awal pemerintahan era ini kondisi politik Indonesia cukup stabil.Â
Peneliti studi politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengungkapkan faktor yang memberikan dampak positif terhadap kondisi politik di Indonesia salah satunya adalah gemuknya koalisi pemerintahan yang sekarang.
Dengan gemuknya koalisi tersebut dapat meredam berbagai kegaduhan politik, sehingga berdampak positif pula terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.Â
Terlepas dari itu, yang menjadi titik fokus yang harus diperhatikan sekarang adalah isu terkait dengan wakil rakyat yang kurang amanah, dan terkesan selalu mangkir dari proses hukum, dan bahkan pandai membuat drama.Â
Pada saat politik sudah menjadi mata pencaharian, maka dalam hal ini tidak banyak pemimpin yang bertahan dalam bingkai idealismenya.Â
Padahal demokrasi selalu menuntut para pemainnya untuk jujur, bertanggung jawab dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan umum. Sebagaimana yang dikemukakan W.S Rendra tentang "Mesin Budaya" kedaulatan rakyat untuk membentuk Indonesia masa depan yang lebih adil dan kreatif.
"Mesin Budaya" yang berdaulat rakyat, adil, berperikemanusiaan, dan menghargai dinamika kehidupan, adalah "Mesin Budaya" yang mampu mendorong daya hidup dan daya cipta anggota masyarakat dalam Negara. Tetapi "Mesin Budaya" yang berdaulat penguasa, yang menindas dan menjajah, yang elitis dan tidak populis, sangat berbahaya.
Kalimat terakhir itulah mungkin yang menjadi penekanan Rendra tentang sikap yang harus dihindari oleh wakil rakyat. Karena salah satu contoh kasus wakil rakyat yang sudah menjadikan "politik sebagai mata pencaharian" sebagaimana diungkap diatas, apabila dibiarkan akan berbahaya. Bukan tidak mungkin.