Suara SBY dan Pengamat Bikin Posisi Moeldoko Dilema usai KLB Demokrat

AHY, katanya, dapat menggugat ke pengadilan yang biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung. Akan tetapi, mekanisme ini memakan wkatu lama yang kemungkinan bisa melewati masa tenggat daftar Pemilu 2024.

Bagaimana peluang Moeldoko bila ternyata Partai Demokrat Moeldoko ikut dalam Pemilu? Pertanyaan tersebut terbenak oleh Saiful. Ia menarik ingatannya ke belakang.

"Saya tak bisa membayangkan PD bisa besar dan bahkan terbesar pada 2009 tanpa SBY. Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? Seperti mantan Jenderal-Jenderal lainnya memimpin partai, KSP ini tak lebih dari Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai," kata Saiful.

Ia memperkirakan pada 2024, Partai Demokrat bisa menjadi seperti Hanura sekarang yang hilang di parlemen setelah Wiranto tidak lagi memimpin partai tersebut.

Presiden Jokowi mesti bersikap. Saiful menekankan bahwa manuver Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan "membunuh" Partai Demokrat. 

"Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. Backsliding demokrasi Indonesia  makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi."

"Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi. Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi."