Partai Demokrat, Tunjuklah Kandidat Terbaikmu, Tidak Perlu Singgung Gibran

Wasekjen Partai Demokrat Irwan menanggapi penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, 11 Februari 2021, mengutip Tribunnews.

***

Respon Irwan dapat dipahami bila memperhatikan suasana yang terjadi saat ini. Demokrat adalah salah satu partai yang mendorong RUU Pemilu dilanjutkan dibahas di parlemen.

Sedangkan, mayoritas fraksi PDIP, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Golkar dan Nasdem menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Dalam perjalanannya, ada perubahan tiba-tiba karena beberapa partai balik badan dari mendukung menjadi menolak.

Mengutip CNNIndonesia, Pasal 731 Ayat (2) draf revisi UU Pemilu menyebutkan Pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang menggelar Pilkada pada 2017. Provinsi DKI Jakarta termasuk di antaranya.

Ini adalah bagian untuk menyelenggarakan Pemilu serentak. 

Sejarah baru untuk Indonesia sekaligus menguji kewarasan berpolitik masyarakat. Tidak lain karena tanggapan Irwan yang menyinggung nama Gibran Rakabuming di Pilkada 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dikonfirmasi Tribunnews mengatakan, "Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya." Ia meneruskan, "Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat."

Seperti kamus politik yang selalu disampaikan para politisi bahwa politik itu dinamis. Perubahan arah memungkinkan terjadi.

Pengamat komunikasi politik Dan Nimmo mengatakan, "Jika Anda tidak menyukai cuaca ini, tunggulah sebentar, ia akan berubah."

Pernyataan Irwan, meski dianggap remeh dan dangkal, memperlihatkan bahwa kekuasaan itu, ya, seperti ini. Dia mencoba untuk menarik emosional masyarakat untuk melihat peristiwa masa lalu. 

Tapi, orang kelahiran tahun 2007--yang nantinya jadi pemilih di 2024--belum tentu menyantol perasaannya menilai apa yang terjadi pada 2012 dan 2017 saat Pilgub DKI Jakarta karena waktu itu usia mereka masih manis-manisnya. 

Jika publik ingat betul bahwa Presiden Joko Widodo dahulunya berangkat dari Wali Kota Solo, kemudian naik sebagai Gubernur DKI Jakarta dan terpilih sebagai Presiden RI.

Kondisinya saat ini harusnya berubah dari menginginkan pemimpin yang merakyat menjadi pemimpin muda yang energik. Kebetulan pula Gibran adalah pemimpin muda. 

Mereka yang muda tentu menilai Gibran adalah Gibran yang sekarang dan Presiden Jokowi adalah sebagaimana yang dilihat hari ini sebagai dorongan kuat atas keyakinan mereka.  

Ini keadaan yang terjadi sekarang. Tetapi pikiran pun harus dikondisikan untuk memandang masa depan karena 2024 adalah waktu untuk mengganti Presiden.

Politik itu sangat dinamis, sementara yang saklek hanya waktu. Sekarang tinggal Demokrat dan partai oposisi lain untuk memajukan siapa kandidat unggulannya. Anak-anak muda yang akan menilainya.