Mohon tunggu...
Efrem Siregar
Efrem Siregar Mohon Tunggu... Jurnalis - Tu es magique

Peminat topik internasional. Pengelola FP Paris Saint Germain Media Twitter: @efremsiregar

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Partai Demokrat, Tunjuklah Kandidat Terbaikmu, Tidak Perlu Singgung Gibran

11 Februari 2021   22:14 Diperbarui: 11 Februari 2021   22:53 702
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Wasekjen Partai Demokrat Irwan menanggapi penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, 11 Februari 2021, mengutip Tribunnews.

***

Respon Irwan dapat dipahami bila memperhatikan suasana yang terjadi saat ini. Demokrat adalah salah satu partai yang mendorong RUU Pemilu dilanjutkan dibahas di parlemen.

Sedangkan, mayoritas fraksi PDIP, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Golkar dan Nasdem menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

Dalam perjalanannya, ada perubahan tiba-tiba karena beberapa partai balik badan dari mendukung menjadi menolak.

Mengutip CNNIndonesia, Pasal 731 Ayat (2) draf revisi UU Pemilu menyebutkan Pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang menggelar Pilkada pada 2017. Provinsi DKI Jakarta termasuk di antaranya.

Ini adalah bagian untuk menyelenggarakan Pemilu serentak. 

Sejarah baru untuk Indonesia sekaligus menguji kewarasan berpolitik masyarakat. Tidak lain karena tanggapan Irwan yang menyinggung nama Gibran Rakabuming di Pilkada 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dikonfirmasi Tribunnews mengatakan, "Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya." Ia meneruskan, "Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat."

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun