Netizen, Baiknya Setop Goreng Isu Blusukan Bu Risma, Ada yang Lebih Penting!

Perdebatan tentang blusukan Mensos Tri Rismaharini masih berlanjtu di media sosial. Ada pro dan kontra. Dua hari lalu, tagar #RismaRatuDrama sampai menempati trending topic Twitter.

Masalah sosial--yang menjadi tugas Bu Risma-- justru menyerempet ke isu politik. Dugaannya, blusukan Bu Risma merupakan manuver untuk dirinya ikut di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Tapi, hal tersebut dibantah Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.

Djarot mengatakan, blusukan Bu Risma tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta, laporan Kompas.com, 6 Januari 2021.

Kabar soal blusukan Bu Risma saat ini sebaiknya perlu diredam.

Semua tahu blusukan menemui warga miskin itu penting dan baik.

Tapi kalau sudah menyerempet ke soal politik, tidak asyik. Ujung-ujungnya malah merendahkan nama baik Bu Risma.

Terus, kita malah gagal fokus sampai alpa untuk melihat isu prioritas lainnya.

Untuk tugas lain di Kemensos, Bu Risma sebenarnya lebih membutuhkan kehadiran kita kaum warganet dalam membantu beliau menuntaskan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

DTKS adalah sumber data untuk pemberian program bantuan pemerintah.

Pemutakhiran DTKS ini memang bikin gregetan.

Masih ingat, kan ada orang kaya justru masuk dalam penerima bansos tahun lalu?

Pahit-pahitnya, kalau penyaluran bansos tidak tepat sasaran, ini akhirnya jadi ruwet ke banyak pihak.

KPK bahkan mengeluarkan SE Nomor 11/2020 tentang Penggunaan DTKS dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Untuk melaksanakan pemutakhiran DTKS, anggaran yang dialokasikan juga besar mencapai mencapai Rp1,2 Triliun.

Bu Risma sampai kaget melihat nilai anggarannya.

"Ini anggaran bukan besar sekali. Tapi, buuesaaar sekali. Jadi, harus bisa dikelola dengan baik dan efisien. Bila bisa dikelola dengan baik, dan efisien, sisanya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain," kata Bu Risma menanggapi anggaran pembaruan DTKS dikutip.

Kemensos dan BPS sudah melakukan kerja sama untuk mewujudkan pemutakhiran DTKS yang reliabel, mutakhir, dan valid.

Ingat: reliabel, mutakhir, dan valid.

Ini kerja besar yang perjalanannya tentu menghadapi lika-liku karena yang dijangkau adalah seluruh Provinsi di Indonesia.

Jadi, dalam jangka panjang, Bu Risma butuh dukungan warganet supaya pemutakhiran DTKS berjalan efisien, seperti yang beliau katakan tadi.

Dengan kata lain, mari menjadi warganet yang reliabel dengan sumbangsih masing-masing dalam mendukung DTKS.

Ingatkan kepala daerah apabila kurang tanggap karena pendataan dilaksanakan Pemda. Pak Bupati? Pak Wali Kota? Pak Gubernur? Pak Tito?

Masa Bu Risma harus turun tangan nanti mengecek satu per satu daerah?

Apalagi, Kemensos sering disorot bila penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Padahal pendataan di Pemda. 

Ruwet juga melihat urusan tanggung jawab berjenjang begini.

Ingat: reliabel, mutakhir, dan valid.

Sebentar lagi, PSBB ketat diberlakukan di Jawa-Bali dari 11 Januari sampai 25 Januari 2021.

Ini pun harus diwaspadai. 

PSBB ketat bisa berdampak terhadap potensi PHK, terlebih kepada pekerja sektor informal yang rentan jatuh dalam garis kemiskinan. 

Ke depannya, mereka mungkin perlu bantuan sosial. 

Semua ini demi mambentu orang-orang kurang mampu di sekitar kita yang sudah kesusahan dalam masa pandemi.

Kebayang kesalnya, hidup sedang susah di masa pandemi, tiba-tiba isu yang bergerak adalah isu politik. 

Intinya, kalau mau bantu Bu Risma, mari sama-sama menjaga dan mengawal untuk kesuksesan pemutakhiran DTKS dan lancarnya penyaluran bansos tepat sasaran. 

Ingat: reliabel, mutakhir, dan valid. ^,^