Sempat Hilang Puluhan Tahun, Jagabaya Bakal Dihidupkan Lagi di Karanganyar

Saat kaum milenial menyambut era globlalisasi dengan optimisme, pada saat bersamaan terselip sebuah diskusi yang membuat orang berpikir ada ancaman karenanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yusuf Kartanegara datang bersama akademisi Universitas Pancasila menuju Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (7/5/2018).

"Dampak Revolusi Industri 4.0 berdampak ke semua elemen politik, sosial, dan sebagainya," kata Yusuf. (sumber)

Kepada jajaran ASN Pemkab Karanganyar, Camat, Wakapolres, sejumlah Kapolsek, Dandim 0727/Karanganyar, Kejaksaan, Yusuf menyampaikan kalimat tersebut dalam sebuah lokakarya bertajuk Revitalisasi Jagabaya (Polisi Desa).

Yusuf mencemaskan kecepatan informasi yang beredar sepanjang hari tak sebanding dengan pemahaman masyarakat dalam menanggapi informasi.

Makin heterogen masyarakat, katanya, makin tinggi potensi terjadinya konflik sosial. Dia mencontohkan konflik di Jakarta, Poso, Sampit, Sambas, Tolikara, dan Tanjung Balai pada 2016. Rapuhnya pertahanan dan keamananan diyakininya dapat berujung seperti perang saudara di Timur Tengah.

Persinggungan makin membesar memasuki Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. "Mencegah konflik sosial harus diutamakan, menjadi kebutuhan mendesak pemerintah pusat," terangnya.

Pencegahan dinilainya lebih efektif daripada pemulihan pasca konflik. Trauma akibat konflik adalah harga mahal untuk ditanggung pemerintah.

Wacana Jagabaya atau Polisi Desa

Selama bertahun-tahun, sejumlah desa di Jawa pernah merasakan kehadiran Jagabaya. Namun, sejak puluhan tahun lalu, Jagabaya meredup.

Jagabaya adalah perangkat keamanan desa yang terbentuk dari kearifan lokal masyarakat setempat. Dia menindak segala bentuk perjudian, peredaran miras, yang dinilai mengganggu ketertiban dan keamanan desa. (sumber) Di Bali, Jagabaya sebanding dengan Pecalang. Di Aceh, ia sebanding dengan Uleebalang. 

"Polisi Desa hanya istilah untuk memudahkan pemahaman masyarakat," kata Dekan FH Universitas Pancasila Ade Saptomo yang hadir dalam lokarkarya.

Ade mengaku sudah membicarakan wacana kehadiran Jagabaya kepada BIN dan Wantimpres. Karanganyar lalu dipilih sebagai pilot project-nya. Heterogen masyarakat Karanganyar menjadi pertimbangan. Alasan lainnya, masyarakat Karanganyar akan memilih Bupati dan Wakil Bupati pada 27 Juni 2018.

Sekretaris Daerah yang hadir mewakili Pjs Bupati Karanganyar dalam lokakarya menyambut baik wacana tersebut.

Catatan penulis, masyarakat Karanganyar terbilang aktif dalam memanfaatkan media sosial. Salah satu grup Facebook dengan anggota mencapai ribuan akun adalah Info Wong Karanganyar. Di sana informasi baik hiburan maupun politik nyaris tak berhenti melintas dalam dinding Facebook.

Bagaimana dengan Babinsa atau Polisi yang sudah ada?

Dari penjelasan Ade dan Yusuf, dapat dipastikan Jagabaya hanya sebatas dalam fungsi kordinasi dengan perangkat desa yang membawahinya. 

Yusuf menekankan, Jagabaya hanya bertugas mencegah konflik atau alarm peringatan dini. Penindakan tetap dilaksanakan pihak berwajib

Jika menemukan informasi tak berfaedah di media sosial yang dapat mengancam ketertiban masyarakat, Jagabaya menyampaikannya kepada perangkat desa. Jika memungkinkan, kata Yusuf, informasi Jagabaya akan diteruskan kepada Pemkab, Pemprov, dan Presiden. Informasi Jagabaya dianggap valid untuk diketahui Presiden.

Dalam waktu dekat, kehadiran Jagabaya dianggap efektif dalam mengantisipasi kerawanan selama Pilkada serentak 2018. Namun, pertanyaan muncul karena dalam beberapa waktu belakangan, Karanganyar nyaris nihil dari gangguan keamanan. Seruan damai selalu terdengar dari kedua paslon Cabup-Cawabup Karanganyar dalam pelbagai kesempatan.

"Karanganyar adalah rumah kita untuk besok sampai dunia akhirat," kata Juliyatmono saat menghadiri deklarasi relawan Gardal di Jaten, Karanganyar, Minggu (6/5/2018)