"Figur fleksibel dalam kontestasi politik sulit untuk terkalahkan. Jokowi adalah contoh dari figur fleksibel tersebut. Dimana lima kali menang dalam mengikuti kontestasi politik yakni pilkada dan pilpres." Â
Narasi figur fleksibel mencuat pasca kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Dimana figur Prabowo yang dikenal ofensif dalam langgam politiknya, beradaptasi menjadi fleksibel selama berkontestasi. Serta menjadi elemen kejut atas kemenangannya dalam Pilpres.
Figur fleksibel dimaksud adalah, figur dengan langgam politik yang lentur serta dapat beradaptasi dengan situasi dan dinamika politik yang terjadi. Di satu sisi bisa bersikap ofensif, namun di sisi lain dapat bersikap egaliter dalam membangun konfigurasi politik saat berkontestasi.
Tentu bukan semata karena faktor fleksibel yang menjadi satu-satunya penentu kemenangan dalam kontestasi politik. Banyak faktor lain yang turut mempengaruhi sebuah kemenangan. Diantaranya kerja mesin pemenangan, serta dukungan logistik yang memadai.
Namun setidaknya faktor fleksibel ditunjukkan oleh figur kandidat mencuat di ruang publik, maka simpati dan empati akan mengikuti. Apalagi dalam kontestasi politik, fleksibel bukan hanya berlaku di kalangan elit semata, namun yang utama adalah pada tataran grassroot alias masyarakat bawah. Â
Fleksibel bagi figur yang hendak berkontestasi politik, tentu saja bukan pada aspek langgam politik semata. Namun juga menyangkut  aspek konsepsi politik, geopolitik serta kepemimpinan politik setelah dipilih oleh rakyat dan saat berkuasa dalam pemerintahan.
Kompilasi semua aspek tersebut akan mengafirmasi peluang bagi figur kandidat dalam proses tahapan pilkada serentak. Yakni peluang dalam mendapatkan rekomendasi parpol, serta peluang dalam memenangkan suara rakyat pada kontestasi pilkada.
Figur Cagub Siap Berkontestasi
Momen kontestasi politik pilkada serentak tahun 2024 di provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), mulai menghangat dengan dimulainya proses pendaftaran para kandidat kepala daerah oleh partai politik (parpol).
Baik untuk calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup), maupun calon walikota (cawali) dan calon wakil walikota (cawawali). Khusus untuk Cagub Sulteng sejumlah nama sudah resmi mendaftarkan diri sebagai kandidat melalui jalur parpol.
Diantaranya politisi Nasdem yang juga selaku anggota DPR RI Ahmad Ali. Politisi Demokrat yang juga Anggota DPR RI Anwar Hafid. Politisi Golkar yang juga Bupati Sigi Moh Irwan Lapatta, politisi Gerindra yang juga Gubernur Petahana Rusdy Mastura serta mantan Sekdaprov Hidayat Lamakarate.
Sementara untuk calon wakil gubernur sejumlah nama yang siap berkontestasi yakni, politisi PKB yang juga Wakil Walikota Palu dr Reny Lamadjido. Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Sulteng Sri Lalusu. Politisi Gerindra yang juga Anggota DPRD Sulteng Abdul Karim Aljufri, Wakil Gubernur petahana Ma'mun Amir serta mantan birokrat Mulyono.
Figur cagub dan cawagub yang bakal maju dalam Pilgub Sulteng, merupakan para tokoh publik yang sudah familiar dalam kontestasi politik di Sulteng. Baik dalam kontestasi Pileg maupun Pilkada. Serta punya rekam jejak karir politik sebagai modal utama untuk maju pada pilkada 2024.
Itulah mengapa Pilgub Sulteng dipastikan bakal dinamis, jika para figur tersebut dipastikan bisa maju. Yakni berdasarkan konfigurasi koalisi parpol yang bisa mengusung figur pasangan cagub tersebut. Bahkan kesan dinamis sudah mulai terasa, saat pendaftaran parpol dimulai.
Melihat Peluang Cagub Petahana
Menarik adalah melihat keikutsertaan gubernur petahana Rusdy Mastura atau Bung Cudi dalam Pilgub Sulteng untuk kedua kalinya. Yakni bagaimana fleksibilitas beliau dilihat dari aspek langgam, konsepsi, geopolitik serta kepemimpinan politik yang dijalaninya.
Dalam pendaftaran selaku cagub, Bung Cudi tidak terpaku pada patron koalisi nasional saat Pilpres. Namun sebaliknya ke lintas parpol yang memberi peluang untuk bisa diusung. Meskipun secara internal, parpol dimaksud punya kaber yang juga akan maju sebagai cagub maupun cawagub.
Dari sini menunjukkan fleksibilitas langgam politik seorang Bung Cudi yang menyadari bahwa dinamika kontestasi nasional tidak harus terbawa dalam kontestasi lokal (daerah). Bahwa di daerah punya dinamika, kearifan lokal serta konfigurasi politik yang berbeda dengan di tingkat nasional.
Walau pada akhirnya penentuan rekomendasi parpol berada di tangan Ketua Umum, tentu akan ada effort untuk bisa bersaing mendapatkan rekomendasi tersebut. Lewat fleksibilitas lobi-lobi dengan elit parpol, guna bisa meyakinkan layak untuk diusung kembali sebagai cagub Sulteng.
Soal konsepsi dan kemimpinan politik yang fleksibel terlihat dari kepemimpinan selaku gubernur, dalam bersinergi dengan pemerintah pusat. Terkait pembangunan daerah sesuai visi Pemprov, yakni "gerak cepat menuju Sulteng lebih maju dan lebih sejahtera."
Pembangunan dimaksud bukan saja pada sektor industri pengolahan, namun juga sektor lain. Seperti infrastruktur (konektivitas), energi, pariwisata, kelautan serta ketahanan pangan.
Adapun sektor industri pengelohan saat ini menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Sulteng di triwulan I tahun 2024 yakni sebesar 21,27 persen, berdasarkan data BPS Sulteng.
Semua sektor di atas menjadi perhatian serius pemerintah pusat lewat berbagai proyek strategis. Dimana dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah yang bersikap fleksibel dalam bersinergi, sehingga saling mendukung dalam implementasi sektor tersebut di daerah.
Soal aspek geopolitik, Bung Cudi diakui sangat fleksibel menjadikan Sulteng berperan strategis dalam kebijakan regional maupun nasional. Dalam pembangunan IKN Nusantara misalnya, Bung Cudi tanggap menjadikan Sulteng sebagai daerah penyangga, lewat kesiapan pangan (logistik) dan infrastruktur pendukung.
Demikian pula menjadikan Sulteng berperan dalam akselerasi kerjasama lintas daerah di Selat Makassar. Tujuannya agar bisa saling memberi impact terhadap kemajuan daerah. Terlebih posisi Sulteng yang strategis dan kaya dengan potensi sumber daya alam, maka peran geopolitik seorang gubernur dibutuhkan dalam menatap masa depan daerah.
Melihat fleksibilitas seorang Bung Cudi selaku gubernur petahana, menjadi modal penting dalam proses kontestasi Pilgub Sulteng. Namun rentang waktu akan menjawab, bagaimana peluang bung Cudi dalam mendapatkan rekomendasi parpol. Sekaligus bisa dipilih kembali untuk masa jabatan kedua kalinya.
Simulasi Konfigurasi Koalisi Parpol
Seperti diketahui untuk pencalonan pasangan calon dalam pilkada, bisa menggunakan dua jalur. Yakni jalur perseorangan serta jalur parpol. Adapun untuk pendaftaran pasangan calon lewat jalur parpol, diatur dalam pasal 40 ayat 1 UU no 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Dimana menyebutkan, parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Seperti diketahui untuk pemilu 2024, KPU Sulteng sudah menetapkan perolehan 55 kursi parpol di DPRD Sulteng. Adapun perinciannya adalah PKB 5 kursi, Gerindra 7 kursi, PDI Perjuangan 7 kursi, Golkar 8 kursi, Nasdem 8 kursi, PKS 5 kursi, Hanura 1 kursi, PAN 2 kursi, PBB 1 kursi, Demokrat 8 kursi, Perindo 2 kursi dan PPP 1 kursi.
Jika berdasarkan hasil Pemilu tahun 2024 dengan pembagian minimal 20 persen jumlah kursi, maka koalisi parpol dalam mengusung figur pasangan cagub-cawagub harus minimal 11 kursi. Merujuk pada konfigurasi jumlah kursi yang ada, maka maksimal 4 pasang calon bisa diusung oleh koalisi parpol.
Adapun koalisi dimaksud yakni, lewat simulasi yang didasarkan pada realitas komunikasi politik yang terbangun antara cagub dan cawagub. Serta kecenderungan parpol yang kemungkinan berkoalisi.Â
Yakni koalisi antara Nasdem-Gerindra berjumlah 15 kursi, koalisi Demokrat-PKB 13 kursi, koalisi Golkar-PDI Perjuangan 15 kursi dan sisanya koalisi parpol dengan kursi lebih kecil berjumlah 12 kursi.
Ini merupakan gambaran dari simulasi koalisi ramping, bukan koalisi gemuk (jumlah kursi lebih besar) yang menghadirkan pasangan calon lebih sedikit. Misal tersisa 3 atau 2 pasangan calon, sebagaimana pilgub 2020 lalu yang menyisakan 2 pasangan calon berkontestasi lewat jalur parpol.
Yang jelas konfigurasi politik bisa saja berubah setiap saat. Mengikuti dinamika koalisi parpol hingga proses pendaftaran pasangan cagub-cawagub Sulteng ke depan. Dimana berdasarkan peraturan KPU no 2 tahun 2024 Â tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan, sudah ditetapkan tahapan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus 2024.
Adapun untuk tahapan pelaksanaan kampanye dimulai tanggal 23 September hingga 23 November 2024. Sementara penetapan pasangan calon tanggal tanggal 22 September 2024. Serta untuk tahapan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 27 November 2024.
Pada tahapan penetapan pasangan calon oleh KPU, baru bisa dipastikan berapa pasang calon yang akan maju. Serta siapa figur cagub-cawagub yang akan bertarung dalam Pilgub Sulteng 2024, dan potensial terpilih sebagai pemimpin Sulteng 5 tahun ke depan.
Menarik mengikuti rivalitas para cagub dalam upaya mendapatkan rekomendasi parpol yang saat ini tengah berproses. Ini akan menjadi pembuktian bagi figur cagub fleksibel, dalam menggandeng cawagub ideal. Serta membangun koalisi parpol, hingga bisa mendaftarkan diri ke KPU. Â
Sekaligus pembuktian bagaimana bisa memenangkan suara rakyat dalam Pilgub Sulteng. Lewat kombinasi langgam, konsepsi, geopolitik dan kepemimpinan politik yang dimilikinya.
