Dalam masa kepemimpinan Jokowi, sejumlah isu krusial di atas mendapat perhatian serius lewat visi Indonesia Maju. Baik lewat kebijakan, program maupun stimulan anggaran dalan penanganan isu tersebut. Â
Namun harus diakui, negara Indonesia yang begitu luas dan tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengatasi beragam problematika di daerah. Tidak mudah memenuhi semua pembangunan infrastruktur yang diinginkan masyarakat dan daerah dalam sekejap.
Tidak mudah membangun political will dan mengesampingkan ego sektoral, untuk berkolaborasi dan bersinergi membangun Indonesia. Padahal dalam sebuah kesempatan Jokowi mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dalam pembangunan di daerah.
Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi Prabowo-Gibran dalam memperkuat aspek sinergi, koordinasi dan sinkronisasi dalam kepemimpinan keduanya, saat melanjutkan visi Indonesia Maju nantinya.
Khususnya mengatasi realitas disparitas yang belum terpenuhi di wilayah yang tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Termasuk memenuhi kebutuhan energi (listrik) yang belum memadai bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
Juga mengatasi realitas kemiskinan di daerah terutama di daerah yang masuk sepuluh besar tertinggi angka kemiskinannya oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu mengatasi isu pangan yang rentan menimbulkan kegaduhan, saat terjadi kenaikan harga beras dan komoditi lainnya.
Dan tak kalah penting mengatasi realitas kerusakan lingkungan sebagai dampak masuknya investasi sumberdaya alam dan industri hilirisasi yang mengabaikan aspek ekologi. Serta mengatasi krisis polarisasi di masyarakat akibat post truth sebagai dampak degradasi budaya bangsa.
Relevansi Penambahan Kementerian
Gambaran sejumlah isu krusial yang menjadi realitas problematika di Indonesia saat ini, tentu menjadi relevan dengan wacana penambahan jumlah Kementerian dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Sejumlah Kementerian yang diwacanakan untuk ditambah diantaranya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan.
Bahkan ada wacana agar kebijakan energi terbarukan dikelola oleh Kementerian sendiri tidak lagi melekat pada Kementerian ESDM. Mengingat energi terbarukan menjadi agenda strategis dalam transisi dari energi fosil ke terbarukan, sehingga perlu dikelola oleh Kementeriaan khusus. .
