Juga membangun komunikasi dengan elemen masyarakat melalui berbagai forum dan media, untuk menjaga psikologis pasar. Tujuannya agar masyarakat tetap tenang dan tidak panic buying saat terjadi kenaikan harga.
Kita tahu sendiri, terkadang masyarakat mudah panik saat terjadi lonjakan harga dan kelangkaan barang. Untuk itu distribusi informasi yang valid dari pemerintah dibutuhkan, agar publik tidak mudah menyerap informasi hoaks terkait kenaikan harga beras.
Pelaksanaan Operasi Pasar Murah
Keberadaan Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) pemerintah daerah sebagai wadah koordinasi lintas sektoral, sangat penting dalam  memastikan ketersediaan kebutuhan pokok khususnya beras. Juga dalam penanganan pengendalian inflasi di daerah.
Ketersediaan stok beras yakni dengan melaksanakan kegiatan operasi pasar pangan murah bersubsidi maupun non subsidi, dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.
 Hal inilah yang dilakukan Pemda Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), saat mengantisipasi kenaikan harga sembako saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu dengan melakukan operasi pasar murah.
Kegiatan operasi pasar tersebut mendapat dukungan alokasi dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan DID (dana Insentif Daerah) tahun anggaran 2023.
Meski operasi pasar bertujuan membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun stok beras tetap memperhatikan masa berlaku (masa kadaluarsa) barang yang disubsidi.
Dalam kondisi kenaikan harga beras saat ini, maka operasi pasar sebagai bentuk intervensi dalam pengendalian stabilitas harga sangat diperlukan. Dimana Pemda kembali menggelar operasi pasar, agar masyarakat bisa mendapatkan stok beras dengan harga terjangkau.
Melakukan Kerjasama Seimbang
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, upaya pengendalian stabilitas harga beras turut dipengaruhi oleh pelaku usaha dalam hal ini pemasok dan pengecer, dalam ketersediaan stok beras bagi masyarakat.
