Padahal ketimpangan anggaran bisa saja diatur lewat kebijakan (regulasi) yang berkeadilan. Seperti dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari investasi dan eksploitasi sumber daya alam di daerah. Karena bagaimanapun juga, daerah butuh anggaran besar dalam menggenjot pembangunan dan meretas kemiskinan.
Sebagai contoh Provinsi Sulawesi Tengah, investasi yang masuk sangat signifikan, dampaknya pertumbuhan ekonomi melompat 11, 91 persen di tahun 2023. PDRB Sulteng juga menjadi yang tertinggi di Pulau Sulawesi. Namun angka kemiskinannya justru masuk sepuluh besar tertinggi secara nasional.
Paradoks ini adalah bukti bagaimana dana bagi hasil yang harusnya dominan ke daerah, tidak terwujud secara berkeadilan. Di satu sisi menjadi gambaran dari adanya realitas kesenjangan antar sektor lain yang menyerap banyak tenaga kerja di desa.
Yakni sektor pertanian dan maritim yang menjadi andalan masyarakat serta potensi terbesar di Sulteng. Di mana tidak mendapat dukungan signifikan untuk pembangunan sarana, fasilitas dan infrastruktur yang memadai di kedua sektor tersebut.
Dari kesenjangan distribusi anggaran ini, maka untuk menggenjot kemajuan daerah harus butuh waktu. Benar bahwa ada juga daerah yang sudah melompat maju dengan meminimalisasi kesenjangan pembangunan.
Itu tidak lepas dari inovasi dan kreativitas pemimpin daerahnya, dalam mengelola potensi daerah. Serta kemampuan melakukan sinergisitas dengan pemerintah pusat terkait dukungan stimulan angaran, serta program pembangunan ke daerah.
Harus diakui sepuluh tahun pemerintahan Presiden Jokowi pembangunan dengan pendekatan Indonesia Sentris, sudah banyak terobosan dalam membangun fasilitas, sarana dan infrastruktur di pelosok daerah di Indonesia.
Namun terobosan itu harus dibarengi dengan sinergisitas program dengan pemerintah daerah, agar pembangunan bisa lebih masif dan kesenjangan dapat dimininalisasi.
Namun sinergisitas bukanlah hal mudah, karena daerah turut diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala, dalam menggenjot pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya kendala anggaran, kebijakan, kondisi wilayah dan juga sumber daya manusia.
Menggantung Harapan Lewat Pemilu
