Salah satu aspek dalam dialektika pemindahan IKN yang mencuat di ruang publik adalah, terkait pemerataan ekonomi khususnya pada wilayah yang berada di luar pulau Jawa.
Dimana dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan ke wilayah Timur Indonesia. Khususnya daerah-daerah yang menjadi penyangga IKN.
Penegasan soal pemerataan ekonomi disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat merespon dampak kebijakan pemindahan IKN Nusantara, dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Â
Bahwa sebesar 58 persen produk domestik regional bruto (PDRB) ekonomi Indonesia saat ini berpusar di pulau Jawa, sehingga menimbulkan disparitas ekonomi dengan wilayah di luar pulau Jawa.
Dengan adanya pemindahan IKN, maka PDRB ekonomi bisa bergeser ke luar pulau Jawa secara signifikan, sehingga tidak ada disparitas yang mencolok antara PDRB di pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia.
Bappenas RI juga sudah jauh-jauh hari memproyeksikan soal dampak pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa  dengan adanya IKN. Bahkan sudah memperkirakan Selat Makassar akan menjadi perairan tersibuk dengan adanya tol laut.
Harus diakui aktivitas Selat Makassar saat ini, belum sesibuk aktivitas pelayaran di laut Jawa. Sebagai jalur tol laut dalam mensuplai beranekaragam logistik, baik yang masuk maupun keluar pulau Jawa.
Dalam pelayaran melintasi Selat Makassar dan Laut Jawa belum lama ini, saya membandingkan kesibukan dan jumlah kapal di empat Pelabuhan yang ada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta dua pelabuhan di Pulau Jawa.
Yakni pelabuhan Pantoloan, Parepare, Sepinggan Balikpapan dan Sukarno Hatta Makassar. Dimana kesibukannya jauh berbeda dengan yang ada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta.
