Isu soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencuat menjadi sebuah dialektika di ruang publik, termasuk dalam debat perdana Calon Presiden (Capres).
Proses pemindahan IKN di Kalimantan Timur sejatinya sudah berjalan sesuai amanat Undang-Undang no 3 tahun 2022. Namun isu pemindahan IKN turut disertakan sebagai konsepsi politik para Capres yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).
Dari tiga Capres, dua figur secara tegas menyatakan akan melanjutkan program IKN. Yakni Capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sementara Capres Anies Baswedan terkesan 'menolak' melanjutkan program tersebut.
Adanya dialektika terkait konsepsi politik soal pemindahan IKN diantara para Capres, tentu berimplikasi pada masa depan IKN. Apakah akan terus berlanjut, atau terhenti pembangunannya. Ini tergantung pada pilihan rakyat dalam Pilpres nanti.
Inilah pertaruhan bagi keberadaan IKN Nusantara kedepan. Sekaligus pertaruhan bagi elektabilitas bagi Capres yang menawarkan konsepsi politik, soal pemindahan IKN dalam kontestasi Pilpres.
Pertaruhan ini akan terpulang ke rakyat Indonesia, apakah sepakat dan mendukung Capres yang melanjutkan program IKN. Atau sebaliknya, mendukung Capres yang akan menghentikan pemindahan IKN. Â
Dalam alam demokrasi, sah-sah saja berbeda konsepsi politik dan pilihan politik. Namun yang tidak boleh dilupakan dalam berdemokrasi, rakyat harus senantiasa dicerahkan dalam dialektika pemindahan IKN. Agar punya wawasan dan informasi yang tepat soal isu tersebut.
Karena dalam sebuah dialektika di ruang publik, terkadang menghadirkan respon berbeda. Ada yang meresponnya dengan pendekatan literasi, namun ada juga yang merespon dengan pendekatan perasaan.
Tentu kita berharap dialektika tersebut direspon dengan pendekatan literasi, agar bisa selaras terkait isu pemindahan IKN. Ini juga pertaruhan apakah sebagian besar rakyat Indonesia melek soal IKN atau sebaliknya minim literasi.
Dialektika Pemerataan Ekonomi
Salah satu aspek dalam dialektika pemindahan IKN yang mencuat di ruang publik adalah, terkait pemerataan ekonomi khususnya pada wilayah yang berada di luar pulau Jawa.
Dimana dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan ke wilayah Timur Indonesia. Khususnya daerah-daerah yang menjadi penyangga IKN.
Penegasan soal pemerataan ekonomi disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat merespon dampak kebijakan pemindahan IKN Nusantara, dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Â
Bahwa sebesar 58 persen produk domestik regional bruto (PDRB) ekonomi Indonesia saat ini berpusar di pulau Jawa, sehingga menimbulkan disparitas ekonomi dengan wilayah di luar pulau Jawa.
Dengan adanya pemindahan IKN, maka PDRB ekonomi bisa bergeser ke luar pulau Jawa secara signifikan, sehingga tidak ada disparitas yang mencolok antara PDRB di pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia.
Bappenas RI juga sudah jauh-jauh hari memproyeksikan soal dampak pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa  dengan adanya IKN. Bahkan sudah memperkirakan Selat Makassar akan menjadi perairan tersibuk dengan adanya tol laut.
Harus diakui aktivitas Selat Makassar saat ini, belum sesibuk aktivitas pelayaran di laut Jawa. Sebagai jalur tol laut dalam mensuplai beranekaragam logistik, baik yang masuk maupun keluar pulau Jawa.
Dalam pelayaran melintasi Selat Makassar dan Laut Jawa belum lama ini, saya membandingkan kesibukan dan jumlah kapal di empat Pelabuhan yang ada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta dua pelabuhan di Pulau Jawa.
Yakni pelabuhan Pantoloan, Parepare, Sepinggan Balikpapan dan Sukarno Hatta Makassar. Dimana kesibukannya jauh berbeda dengan yang ada di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Tanjung Priok Jakarta.
Kapal-kapal yang berlabuh di perairan pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok sangat dominan untuk menunggu bersandar ke dermaga. Bahkan ada kapal yang butuh berhari-hari berlabuh, hanya agar bisa sandar menurunkan atau mengangkut muatan.
Kesibukan yang ada di kedua pelabuhan tersebut adalah bukti disparitas pertumbuhan ekonomi antara Pulau Jawa dengan yang ada di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Apalagi dengan Pulau Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
Belum lagi terkait sarana dan infrastruktur pelabuhan yang sangat memadai dengan ditunjang kawasan ekonomi, semakin menguatkan disparitas dengan sarana pelabuhan yang ada di luar pulau Jawa.
- Dari fakta lapangan tersebut, maka sulit menampik jika disparitas pertumbuhan ekonomi antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa, memang nyata adanya.
Adanya narasi bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah menggenjot pembangunan sarana dan infrastruktur di luar pulau Jawa, untuk pemerataan ekonomi bukan pemindahan ibukota, sah-sah saja sebagai sebuah dialektika.
Dan itu juga yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi  saat ini. Lewat pembangunan Indonesia Sentris, melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di hampir seluruh wilayah di Indonesia.
Namun demikian pembangunan IKN tetap berjalan, selain karena amanat Undang-undang, juga karena berbagai proyeksi terhadap masa depan Indonesia. Salah satunya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
IKN Peradaban Baru Indonesia
Dialektika soal pemindahan IKN semakin mencuat saat Cawapres Muhaimin Iskandar menyampaikan narasi, bahwa IKN saat ini belum layak ditinggali, karena masih kawasan hutan.
Walaupun disampaikan dalam kapasitas pribadi, namun narasi tersebut terkesan sarkas. Apakah narasi dimaksud menjadi sinyal mempertegas penolakan melanjutkan pemindahan IKN, waktu jua yang akan menjawabnya.
Namun bagi publik yang mengedepankan perasaan, bisa jadi akan menangkap narasi ini secara harafiah. Bahwa kondisi IKN Nusantara saat ini masih berupa kawasan hutan.
Disinilah pentingnya literasi untuk memberikan pencerahan kepada publik. Agar publik juga punya referensi sebagai pembanding, terkait narasi pemindahan IKN yang menjadi dialektika di ruang publik.
Diketahui total luas area IKN adalah 256.142 hektar yang 4 kali luas kota Jakarta. Saat ini Otorita IKN berfokus pada pembangunan secara fisik, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.
Progres saat ini untuk  pembangunan gedung Pemerintahan termasuk Kantor Presiden RI, sudah mencapai 50 persen lebih. Selain itu beberapa pembangunan prasarana yang juga sudah memenuhi target. Seperti rumah sakit, hotel berbintang, sekolah bertaraf internasional dan pusat perbelanjaan.
Luas land area kota IKN hanya 25 persen dari keseluruhan total kawasan. Dimana 10 persen area digunakan menjadi lokasi tanaman pangan. Serta 65 persen area merupakan kawasan hijau dan hutan. Â
Perkembangan ini disampaikan Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw, selaku narasumber bertajuk "Nusantara, Kota Dunia Cerdas dan Hijau, Peradaban Baru Indonesia" di event Kompasianival 2023 bertempat di Bentara Budaya Jakarta bulan November lalu.
Kebetulan saya hadir di event Kompasianival dan mengikuti pemaparan tersebut. Dimana selaku Jubir, Troy tidak sekedar memaparkan narasi, namun juga menyajikan data dan dokumentasi terkait progres pembangunan IKN.
Satu hal yang perlu diketahui bahwa pembangunan IKN yang sedang berjalan memiliki lima  prinsip pembangunan. Yakni green, smart, inklusif, resilient, dan sustainable. Selain itu wilayah IKN akan dibagi meliputi  pusat pendidikan, pusat inovasi dan riset, pariwisata, dan lainnya.
- Lebih dari itu, pembangunan IKN menjadi lompatan transformasi menuju Indonesia maju. Serta sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dimana akan memberikan dampak positif di dunia internasional.
Dalam visi Indonesia 2045, ada sejumlah  konsentrasi yang akan diterapkan di IKN. Meliputi pengembangan SDM dan basis-basis teknologi canggih. Peningkatan pendapatan daerah IKN dan kota-kota sekitarnya. Pemerataan pembangunan, serta memperkaya ketahanan nasional.
Troy menegaskan, IKN yang nantinya akan dihuni oleh 2 juta jiwa, akan tetap hijau lestari. Bahwa ada 65 persen kawasan hijau dan hutan di IKN, namun prosentase itu untuk memenuhi prinsip green, smart, inklusif dan sustainable (berkelanjutan).
Dengan desain dan mengedepankan prinsip pembangunan tersebut, naka IKN Nusantara kelak akan menjadi ibukota yang mengusung spirit Peradaban Baru Indonesia. Yakni peradaban yang nyaman, maju, cerdas dan lestari.
Maka bisa dibandingkan dengan kondisi kota Jakarta saat ini yang padat, sesak, dan rawan polusi. Serta yang parah adalah kemacetan yang tak tertangani. Sebuah potret ibukota dengan beban yang sudah begitu berat.
Benar bahwa saat ini IKN sedang digenjot pembangunannya, dan sebagian besar masih ada kawasan hutannya. Namun keliru jika menganggap pembangunan IKN tidak didesain secara holistik. Baik dari segi fisik infrastruktur maupun SDMnya.
Dialektika soal pemindahan IKN akan berlanjut dalam rentang waktu menuju Pilpres 2024. Namun satu hal sebagaimana ditegaskan oleh Jubir  Otorita, bahwa IKN Nusantara yang dirancang sebagai Peradaban Baru Indonesia, kelak memberi dampak multiplayer efek terhadap antar wilayah di Indonesia.
Walau sudah ada legitimasi Undang-Undang, namun legitimasi rakyat dalam Pilpres nanti akan menentukan masa depan IKN Nusantara.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
