Untuk lebih detail, pembangunan panjang lintasan jalur kereta api Trans Sulawesi tersebut terdiri dari lima tahap. Terdiri dari Bitung-Gorontalo-Isimu sepanjang 340 kilometer. Makassar-Bulukumba-Watampone 259 kilometer. Makassar-Pare-pare 144 kilometer. Pare-pare-Mamuju 225 kilometer dan Manado-Bitung 48 kilometer.
Sesuai perencanaan nantinya kereta api Trans Sulawesi akan menghubungkan seluruh Pulau Sulawesi pada tahun 2030. Adapun target daya angkut kereta untuk penumpang sebanyak 15,5 juta orang per tahun. Serta barang sebanyak 27 juta ton per tahun. Â
Tentu bukan hal mudah membangun infrastruktur kereta api untuk Trans Sulawesi. Banyak kendala yang menghadang serta dibutuhkan kerjasama lintas pemangku kebijakan. Tentu saja kendala paling utama adalah pelaksanaan di lapangan.
Soal kendala anggaran mungkin bisa diatasi lewat berbagai skema pembiayaan. Namun kendala lapangan seperti pembebasan lahan untuk jalur kereta api, bukan hal yang mudah. Apalagi melihat landscape pulau Sulawesi dengan beragam elemennya, maka pembangunan infrastruktur akan terasa lebih berat.
Meskipun ditargetkan Kereta Api Trans Sulawesi selesai 2030, namun bisa saja akan molor waktunya. Terbukti untuk tahap I Makasar-Parepare dibangun sejak tahun 2015 dan baru akan selesai di tahun 2022. Butuh waktu 7 tahun agar pembangunannya bisa selesai. Â
Peran dan Dukungan BKPRS
Belajar dari berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan jalur kereta api  tahap I, maka untuk pembangunan tahap selanjutnya dibutuhkan komitmen bersama dari pemangku kebijakan dan kepentingan agar kereta api Trans Sulawesi bisa terealisasi.
Tekad dan Visi Pemerintah Pusat membangun kereta api Trans Sulawesi tidak akan berhasil tanpa dukungan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini para Gubernur yang tergabung dalam Badan Koordinasi Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS).
Disinilah peran BKPRS dalam menjadikan konsepsi kereta api Trans Sulawesi menjadi realita sangat dibutuhkan. Dibutuhkan dukungan kongkrit dari Pemimpin BKPRS untuk bekerjasama dalam kesadaran geopolitik, mewujudkan peradaban Sulawesi yang maju dan sejahtera.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey selaku Ketua BKPRS periode 2020-2023 sudah menekankan, sejauh mana jalur darat lintas Sulawesi bisa diakses dengan baik. Tujuannya agar dapat menjaga distribusi barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi.
Demikian pula Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam Musrembang Regional Sulawesi bulan April 2022 menegaskan, program percepatan pembangunan infrastuktur daerah di Sulawesi terutama Sulteng, baik infrastruktur laut, darat dan udara untuk konektifitas dalam mendukung Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim,